SUMENEP – Realisasi bantuan operasional pendidikan (BOP) pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Sapeken diduga diintervensi pihak unit pelaksana teknis (UPT) dinas pendidikan setempat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Moh. Imran kemarin (3/9).
Modusnya, penerima BOP PAUD langsung disediakan alat peraga oleh oknum pegawai UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sapeken. ”Saat anggaran cair, penerima diarahkan untuk membeli alat-alat tertentu dengan harga lebih mahal dibanding di pasaran,” ungkap Imran.
Ada PAUD yang mestinya menerima BOP Rp 9 juta. Tetapi dana yang diterima akhirnya Rp 2 juta. Sebab, alat peraga sudah disediakan UPT untuk dibeli pihak sekolah. Bila ditolak, biasanya pihak UPT mencari-cari celah agar jualannya tetap dibeli.
Imran mengaku sering mendapat pengaduan dari pihak PAUD. Terutama mengenai BOP PAUD 2016. Pada tahun anggaran 2017 ini, pihak UPT sudah menyiapkan alat tulis kantor (ATK) yang harus dibeli oleh PAUD. ”Pihak sekolah tidak berani menolak secara terang-terangan karena diancam tidak diberi tanda tangan ketika butuh oleh UPT,” beber dia.
Selain itu, setiap ada program tunjangan untuk guru sukwan yang melalui UPT, diduga dipotong. Pemotongan berkisar Rp 20 ribu setiap penerima. Hal itu disampaikan beberapa pihak kepada Imran selaku wakil rakyat asal kepulauan. Setiap siswa PAUD dapat jatah Rp 600 ribu per tahun.
Sementara itu, menurut Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sapeken Jailani, 50 persen dana BOP PAUD digunakan untuk sarana seperti alat peraga, ATK, dan lain-lain. Alat itu berasal dari perusahaan atau PT pemenang tender dan dikirim atau dititip ke UPT.
”Jadi bukan UPT yang jualan alat peraga. Tetapi, perusahaan pemenang tender mengirim barang dan menitipkan di kantor UPT,” dalihnya. Kemudian, pihak sekolah mengambil barang ke UPT dengan pembayaran ke perusahaan pemenang tender.
Mengenai pemotongan bantuan yang diduga dilakukan oknum pegawai UPT, Jailani membantah keras. Menurut dia, sama sekali tidak ada yang melakukan pemotongan dana bantuan.
