alexametrics
25.4 C
Madura
Monday, May 16, 2022

Belanja Tak Terduga Terserap 9 Persen

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Serapan anggaran belanja tidak terduga (BTT) di Kabupaten Sumenep masih rendah. Per 31 Juli, dari dana yang disediakan Rp 46,2 miliar, yang digunakan baru Rp 4,3 miliar atau 9,51 persen.

Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD Sumenep Agus Alamsyah menyatakan, secara persentase, serapan anggaran BTT terlihat rendah. Tetapi, sebenarnya di lapangan pelaksanaan program kegiatan masih berlangsung.

”Laporan yang sudah masuk ke kami baru terserap Rp 4,3 miliar. Secara kegiatan bisa lebih,” katanya kemarin (3/8).

Menurut Agus, kewenangan BPPKAD hanya menerima laporan dari tiap organisasi perangkat daerah (OPD) berkaitan dengan penggunaan anggaran BTT. Sementara program kegiatan belum tuntas. Sebab, batas waktu penyediaan anggaran ini hingga Desember. ”Kami hanya mencatat secara global. Untuk kegiatan detailnya itu ada di OPD,” ujarnya.

Baca Juga :  Burung Ini Kini Hanya Tersisa 25 Ekor

Hanya, tidak semua OPD bisa menggunakan anggaran BTT. Apalagi, dana ini dialokasikan, salah satunya untuk penanganan pandemi Covid-19. Misalnya, pembelian masker, Operasi Yustisi, pos pantau, bantuan sosial (bansos), dan bantuan lainnya. ”Pokoknya erat kaitannya dengan penanganan Covid-19,” sebutnya.

Namun, apabila hingga akhir tahun masih banyak dana yang tidak terserap, otomatis kembali ke kas daerah (kasda) seperti BTT pada 2020. Tinggal separo yang tidak terealisasi. ”Karena sifatnya BTT ini lebih ke penyediaan saja,” terangnya.

Alhasil, tahun ini tampaknya lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosial. Sebab, sejak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, banyak bantuan yang disalurkan. ”Selain bansos, kegiatan kesehatan juga,” tuturnya.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, poin besar penggunaan BTT hanya ada dua jenis kegiatan. Yakni, penyediaan anggaran untuk bencana nonalam dan bencana alam. Bencana nonalam ini seperti penanganan Covid-19.

Baca Juga :  Pimpinan DPRD Ragukan Hasil Seleksi KI

”Mulai penanganan, kesehatan, pencegahan, hingga pos pantau dan Operasi Yustisi,” paparnya.

Sedangkan penggunaan BTT untuk bencana alam bisa berupa kekeringan, longsor, puting beliung, jembatan jebol, dan lainnya. ”Kalau yang bencana alam lebih banyak BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) yang menangani,” sebutnya.

Tetapi, manakala ada kegiatan fisik menggunakan BTT, itu juga bisa. Misalnya, ada jalan rusak parah akibat banjir. Atau jembatan jebol karena longsor. ”Peristiwa semacam itu sangat memungkinkan karena bisa diambilkan dari BTT,” jelas Edy.

Prinsipnya, semakin kecil serapan anggaran BTT, itu jauh lebih bagus. Berarti tidak butuh banyak anggaran dalam penanganan bencana alam dan nonalam. ”BTT itu tidak harus dihabiskan karena lagi-lagi hanya persiapan,” tandasnya. 

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Serapan anggaran belanja tidak terduga (BTT) di Kabupaten Sumenep masih rendah. Per 31 Juli, dari dana yang disediakan Rp 46,2 miliar, yang digunakan baru Rp 4,3 miliar atau 9,51 persen.

Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD Sumenep Agus Alamsyah menyatakan, secara persentase, serapan anggaran BTT terlihat rendah. Tetapi, sebenarnya di lapangan pelaksanaan program kegiatan masih berlangsung.

”Laporan yang sudah masuk ke kami baru terserap Rp 4,3 miliar. Secara kegiatan bisa lebih,” katanya kemarin (3/8).

Menurut Agus, kewenangan BPPKAD hanya menerima laporan dari tiap organisasi perangkat daerah (OPD) berkaitan dengan penggunaan anggaran BTT. Sementara program kegiatan belum tuntas. Sebab, batas waktu penyediaan anggaran ini hingga Desember. ”Kami hanya mencatat secara global. Untuk kegiatan detailnya itu ada di OPD,” ujarnya.

Baca Juga :  Gagas Kawasan Wajib Menggunakan Masker

Hanya, tidak semua OPD bisa menggunakan anggaran BTT. Apalagi, dana ini dialokasikan, salah satunya untuk penanganan pandemi Covid-19. Misalnya, pembelian masker, Operasi Yustisi, pos pantau, bantuan sosial (bansos), dan bantuan lainnya. ”Pokoknya erat kaitannya dengan penanganan Covid-19,” sebutnya.

Namun, apabila hingga akhir tahun masih banyak dana yang tidak terserap, otomatis kembali ke kas daerah (kasda) seperti BTT pada 2020. Tinggal separo yang tidak terealisasi. ”Karena sifatnya BTT ini lebih ke penyediaan saja,” terangnya.

Alhasil, tahun ini tampaknya lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosial. Sebab, sejak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, banyak bantuan yang disalurkan. ”Selain bansos, kegiatan kesehatan juga,” tuturnya.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, poin besar penggunaan BTT hanya ada dua jenis kegiatan. Yakni, penyediaan anggaran untuk bencana nonalam dan bencana alam. Bencana nonalam ini seperti penanganan Covid-19.

Baca Juga :  Pimpinan DPRD Ragukan Hasil Seleksi KI

”Mulai penanganan, kesehatan, pencegahan, hingga pos pantau dan Operasi Yustisi,” paparnya.

Sedangkan penggunaan BTT untuk bencana alam bisa berupa kekeringan, longsor, puting beliung, jembatan jebol, dan lainnya. ”Kalau yang bencana alam lebih banyak BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) yang menangani,” sebutnya.

Tetapi, manakala ada kegiatan fisik menggunakan BTT, itu juga bisa. Misalnya, ada jalan rusak parah akibat banjir. Atau jembatan jebol karena longsor. ”Peristiwa semacam itu sangat memungkinkan karena bisa diambilkan dari BTT,” jelas Edy.

Prinsipnya, semakin kecil serapan anggaran BTT, itu jauh lebih bagus. Berarti tidak butuh banyak anggaran dalam penanganan bencana alam dan nonalam. ”BTT itu tidak harus dihabiskan karena lagi-lagi hanya persiapan,” tandasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/