alexametrics
21.4 C
Madura
Monday, June 27, 2022

DD-ADD Tak Cair, Program Terhambat, Gaji Tersendat

SUMENEP – Pelaksanaan tahun anggaran 2018 memasuki bulan kelima. Akan tetapi, realisasi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Sumenep belum jelas. Bahkan, sampai saat ini dana berjumlah ratusan miliar itu belum dicairkan.

Dana yang belum dicairkan berdampak pada roda pemerintahan tingkat desa. Pembangunan di tingkat desa juga belum bisa dilaksanakan. Termasuk gaji perangkat desa tidak dibayar selama empat bulan. Terhitung selama Januari hingga April.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Imam Idafi mengatakan, akibat molornya pencairan DD-ADD, kegiatan di bawah terhambat. ”Ini para perangkat desa selama empat bulan tidak menerima gaji. Sementara mereka harus tetap bekerja secara maksimal,” kata Imam Idafi, Rabu (2/5).

Pihaknya menyadari bahwa DD-ADD tahun ini tidak cair akibat pengajuan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) molor. Akan tetapi, pemkab perlu melihat penyebab dari penyusunan APBDes 2018 terlambat. Salah satunya karena pencairan DD-ADD untuk 2017 juga molor.

”Pencairan tahap kedua DD-ADD (2017) itu cair Desember. Bagaimana mungkin kami bisa merampungkan pada akhir tahun?” jelasnya. ”Coba seandainya gaji PNS yang molor, pasti ramai. Seperti tahun lalu yang sempat terlambat gara-gara pembahasan APBD deadlock,” tegasnya.

Baca Juga :  Tak Lengkapi Syarat, Pencairan DD Tersendat

Molornya pencairan DD-ADD membuat para kepala desa (Kades) kelimpungan. Menurut Idafi, mereka terpaksa harus mengeluarkan dana pribadi untuk melaksanakan kegiatan di desa. Termasuk, manakala ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan Kades.

”Kepala desa yang membiayai operasional desa pakai duit pribadi. Itu yang tidak dipikirkan oleh pemerintah kabupaten,” pria yang juga Kades Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep itu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumenep Ahmad Masuni mengakui pencairan DD-ADD memang molor. Tetapi, molornya pencairan bukan karena kinerja instansi yang dia pimpin, melainkan memang penyetoran APBDes 2018 molor. ”Tapi hari ini sudah ada yang mengajukan kok,” jelasnya.

Masuni menjelaskan, pencairan DD-ADD saat ini tidak lagi dilakukan secara bersamaan alias rombongan. Jika ada satu desa yang sudah tuntas, bagian pemdes melakukan evaluasi dan verifikasi. Jika sudah lengkap bisa langsung dicairkan oleh bagian keuangan pemkab.

Mantan kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep itu memaparkan, saat ini pemerintah desa harus mengentri data terlebih dahulu di sistem keuangan desa (siskeudes). Entri data itu sebagai syarat untuk mencairkan DD-ADD. Permasalahannya, kata dia, pengisian data ini tidak berjalan maksimal di tingkat desa.

Baca Juga :  Klaim Semua Desa Sudah Setor SPj

Hal senada diungkapkan Plt Kabag Pemdes Pardi. Menurut dia, penerapan siskeudes membuat proses pencairan DD-ADD sedikit terlambat. Sebab, rata-rata para perangkat desa belum sepenuhnya menguasai sistem tersebut.

”Kesiapannya ada, karena orangnya sudah kita latih. Tapi kadang ada sedikit kesalahan. Mareka langsung tanya ke kita sehingga membuat lama,” jelasnya.

Ke depan, dia berharap agar penyusunan APBDes di Sumenep berjalan sesuai dengan siklus anggaran. Pembahasan APBDes sudah dimulai sejak Juni. Yakni dengan menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa.

Satu bulan berikutnya, desa bisa membentuk tim rencana kerja pemerintahan desa (RKPDes). Tim ini diharapkan mampu merampungkan pekerjaan hingga akhir Oktober. Setelah itu, desa bisa menyusun APBDes. ”Baru pada 31 Desember APBDes selesai. Sehingga, awal tahun, DD-ADD sudah bisa dicairkan,” harapnya.

Tahun ini DD-ADD di Sumenep sekitar Rp 400 miliar. Perinciannya, ADD Rp 123 miliar dan DD sekitar Rp 277 miliar. Dana tersebut dibagi untuk 330 desa di Kota Keris.

SUMENEP – Pelaksanaan tahun anggaran 2018 memasuki bulan kelima. Akan tetapi, realisasi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Sumenep belum jelas. Bahkan, sampai saat ini dana berjumlah ratusan miliar itu belum dicairkan.

Dana yang belum dicairkan berdampak pada roda pemerintahan tingkat desa. Pembangunan di tingkat desa juga belum bisa dilaksanakan. Termasuk gaji perangkat desa tidak dibayar selama empat bulan. Terhitung selama Januari hingga April.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Imam Idafi mengatakan, akibat molornya pencairan DD-ADD, kegiatan di bawah terhambat. ”Ini para perangkat desa selama empat bulan tidak menerima gaji. Sementara mereka harus tetap bekerja secara maksimal,” kata Imam Idafi, Rabu (2/5).


Pihaknya menyadari bahwa DD-ADD tahun ini tidak cair akibat pengajuan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) molor. Akan tetapi, pemkab perlu melihat penyebab dari penyusunan APBDes 2018 terlambat. Salah satunya karena pencairan DD-ADD untuk 2017 juga molor.

”Pencairan tahap kedua DD-ADD (2017) itu cair Desember. Bagaimana mungkin kami bisa merampungkan pada akhir tahun?” jelasnya. ”Coba seandainya gaji PNS yang molor, pasti ramai. Seperti tahun lalu yang sempat terlambat gara-gara pembahasan APBD deadlock,” tegasnya.

Baca Juga :  Dua Puskesmas Tutup, Dinkes Tetap Buka

Molornya pencairan DD-ADD membuat para kepala desa (Kades) kelimpungan. Menurut Idafi, mereka terpaksa harus mengeluarkan dana pribadi untuk melaksanakan kegiatan di desa. Termasuk, manakala ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan Kades.

”Kepala desa yang membiayai operasional desa pakai duit pribadi. Itu yang tidak dipikirkan oleh pemerintah kabupaten,” pria yang juga Kades Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep itu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumenep Ahmad Masuni mengakui pencairan DD-ADD memang molor. Tetapi, molornya pencairan bukan karena kinerja instansi yang dia pimpin, melainkan memang penyetoran APBDes 2018 molor. ”Tapi hari ini sudah ada yang mengajukan kok,” jelasnya.

Masuni menjelaskan, pencairan DD-ADD saat ini tidak lagi dilakukan secara bersamaan alias rombongan. Jika ada satu desa yang sudah tuntas, bagian pemdes melakukan evaluasi dan verifikasi. Jika sudah lengkap bisa langsung dicairkan oleh bagian keuangan pemkab.

Mantan kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep itu memaparkan, saat ini pemerintah desa harus mengentri data terlebih dahulu di sistem keuangan desa (siskeudes). Entri data itu sebagai syarat untuk mencairkan DD-ADD. Permasalahannya, kata dia, pengisian data ini tidak berjalan maksimal di tingkat desa.

Baca Juga :  Kontraktor Nakal Rugikan Masyarakat

Hal senada diungkapkan Plt Kabag Pemdes Pardi. Menurut dia, penerapan siskeudes membuat proses pencairan DD-ADD sedikit terlambat. Sebab, rata-rata para perangkat desa belum sepenuhnya menguasai sistem tersebut.

”Kesiapannya ada, karena orangnya sudah kita latih. Tapi kadang ada sedikit kesalahan. Mareka langsung tanya ke kita sehingga membuat lama,” jelasnya.

Ke depan, dia berharap agar penyusunan APBDes di Sumenep berjalan sesuai dengan siklus anggaran. Pembahasan APBDes sudah dimulai sejak Juni. Yakni dengan menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa.

Satu bulan berikutnya, desa bisa membentuk tim rencana kerja pemerintahan desa (RKPDes). Tim ini diharapkan mampu merampungkan pekerjaan hingga akhir Oktober. Setelah itu, desa bisa menyusun APBDes. ”Baru pada 31 Desember APBDes selesai. Sehingga, awal tahun, DD-ADD sudah bisa dicairkan,” harapnya.

Tahun ini DD-ADD di Sumenep sekitar Rp 400 miliar. Perinciannya, ADD Rp 123 miliar dan DD sekitar Rp 277 miliar. Dana tersebut dibagi untuk 330 desa di Kota Keris.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/