alexametrics
29.4 C
Madura
Monday, May 16, 2022

Nilai Pengentasan Kemiskinan Gagal

SUMENEP – Hingga saat ini, jumlah warga miskin di Kabupaten Sumenep masih tinggi. Data di Sumenep dalam angka 2018 dari badan pusat statistik (BPS), angka penduduk miskin di kabupaten ujung timur Madura pada 2017 masih berada di kisaran 211.920 jiwa.

Dari data tersebut diketahui, Sumenep berada di posisi keempat dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di kabupaten/kota se-Jawa Timur (Jatim). Di posisi pertama dengan penduduk termiskin terbanyak di Jatim adalah Kabupaten Malang dengan jumlah 283.930 jiwa.

Kemudian Kabupaten Jember dengan jumlah 266.900 jiwa. Tempat ketiga Kabupaten Sampang dengan jumlah 225.130 jiwa. Di bawah Kabupaten Sumenep yakni posisi kelima ditempati Kabupaten Bangkalan dengan jumlah 206.530 jiwa.

Baca Juga :  Paslon 1 dan Paslon 2 Sama-Sama Klaim Raup Suara Terbanyak

Klik dan Download Aplikasi Radar Madura Disini..!!

Dibandingkan dengan 2016, jumlah penduduk miskin di Sumenep menurun 4.120 jiwa. Namun, jumlah tersebut dianggap masih terlalu sedikit. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis menganggap ada kesalahan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kota Keris.

”Kalau dari persentase penduduk Sumenep yang jumlahnya 1 juta lebih, 4 ribu itu tidak sampai satu persen. Nah, berarti ada yang salah. Apakah program pengentasan kemiskinan yang salah, penerapannya yang salah, atau yang menerapkan yang salah. Saya kira ini perlu dievaluasi,” ungkapnya Minggu (2/12).

Faisal berharap, Pemkab Sumenep perlu lebih memperhatikan pencapaian kinerjanya dalam pengentasan kemiskinan. Sebab, kata dia, logikanya semakin maju daerah, semakin sedikit warga miskin di daerah itu.

Baca Juga :  Peserta Pekerja BPU Minim

”Sekarang kan hampir semua program pemerintah itu diatasnamakan untuk penguatan ekonomi, tapi kalau hasilnya tidak sebanding dengan dana program yang dilakukan, berarti program itu gagal,” katanya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Aminullah mengklaim, pihaknya telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan baik. Menurut dia, instansinya bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam usaha pengentasan kemiskinan di Sumenep.

”Jadi, ada banyak pihak yang harus terlibat. Bukan hanya dinsos. Dinsos ini hanya bagian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dari program pengentasan kemiskinan di Sumenep,” pungkasnya. 

 

 

SUMENEP – Hingga saat ini, jumlah warga miskin di Kabupaten Sumenep masih tinggi. Data di Sumenep dalam angka 2018 dari badan pusat statistik (BPS), angka penduduk miskin di kabupaten ujung timur Madura pada 2017 masih berada di kisaran 211.920 jiwa.

Dari data tersebut diketahui, Sumenep berada di posisi keempat dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di kabupaten/kota se-Jawa Timur (Jatim). Di posisi pertama dengan penduduk termiskin terbanyak di Jatim adalah Kabupaten Malang dengan jumlah 283.930 jiwa.

Kemudian Kabupaten Jember dengan jumlah 266.900 jiwa. Tempat ketiga Kabupaten Sampang dengan jumlah 225.130 jiwa. Di bawah Kabupaten Sumenep yakni posisi kelima ditempati Kabupaten Bangkalan dengan jumlah 206.530 jiwa.

Baca Juga :  Neraca Perdagangan Kembali Surplus

Klik dan Download Aplikasi Radar Madura Disini..!!

Dibandingkan dengan 2016, jumlah penduduk miskin di Sumenep menurun 4.120 jiwa. Namun, jumlah tersebut dianggap masih terlalu sedikit. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis menganggap ada kesalahan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kota Keris.

”Kalau dari persentase penduduk Sumenep yang jumlahnya 1 juta lebih, 4 ribu itu tidak sampai satu persen. Nah, berarti ada yang salah. Apakah program pengentasan kemiskinan yang salah, penerapannya yang salah, atau yang menerapkan yang salah. Saya kira ini perlu dievaluasi,” ungkapnya Minggu (2/12).

Faisal berharap, Pemkab Sumenep perlu lebih memperhatikan pencapaian kinerjanya dalam pengentasan kemiskinan. Sebab, kata dia, logikanya semakin maju daerah, semakin sedikit warga miskin di daerah itu.

Baca Juga :  Peserta Pekerja BPU Minim

”Sekarang kan hampir semua program pemerintah itu diatasnamakan untuk penguatan ekonomi, tapi kalau hasilnya tidak sebanding dengan dana program yang dilakukan, berarti program itu gagal,” katanya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Aminullah mengklaim, pihaknya telah melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan baik. Menurut dia, instansinya bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam usaha pengentasan kemiskinan di Sumenep.

”Jadi, ada banyak pihak yang harus terlibat. Bukan hanya dinsos. Dinsos ini hanya bagian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dari program pengentasan kemiskinan di Sumenep,” pungkasnya. 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/