alexametrics
22.8 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Ribuan Aset Pemkab Rawan Sengketa

SUMENEP – Ribuan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang berupa tanah rentan disengketakan. Pasalnya, ribuan tanah milik pemerintah itu belum tersertifikasi.

Jumlah tanah Pemkab Sumenep 2.073 bidang. Tanah 185.121.755,40 hektare itu bernilai Rp 483.447.707.389. Aset tanah yang sudah bersertifikat 347 bidang. Lahan seluas 62.257,93 itu bernilai Rp 114.238.408.794. Sementara aset yang belum bersertifikat lebih banyak. Hingga saat ini ada 1.726 bidang dengan luas 185.059.497,47 hektare. Lahan itu senilai Rp 369.209.298.595.

Kabid Aset Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Imam Hidayat tidak memungkiri banyak aset tanah belum memiliki legitimasi secara tersurat. Sampai saat ini ada 3 kasus sengketa antara masyarakat dan Pemkab Sumenep. ”Yang dua masih diselesaikan secara kekeluargaan dan satunya lagi sudah masuk ke pengadilan,” ungkapnya kemarin (2/7).

Baca Juga :  Ngebor Sumur di Lahan Orang Tua, Warga Sumenep Dikagetkan Semburan Api

Imam menuturkan, tanah pemkab itu tersebar di kepulauan dan daratan. Ada yang sudah berdiri bangunan dan ada pula lahan kosong. ”Bangunan yang sudah berdiri kantor pemerintahan, sekolah, dan puskesmas,” ucapnya.

Pemerintah berupaya mengantisipasi sengketa lahan dengan masyarakat, dengan mengajukan sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tahun ini ada 218 bidang tanah yang dinyatakan siap disertifikasi.

Ratusan bidang tanah yang akan disertifikasi berada di bawah naungan tujuh instansi. Meski begitu, pengajuan sertifikasi baru dilakukan dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga (disparbudpora). ”Itu pun baru tiga bidang,” tuturnya.

Imam memperkirakan minimnya pengajuan sertifikasi itu dikarenakan masih dalam proses pemberkasan administrasi. Sebab menurut dia, banyak persyaratan yang perlu dilengkapi. ”Kalau kami di sini (BPPKAD) hanya menjembatani dinas terkait ke BPN, karena anggarannya di sini,” katanya.

Baca Juga :  Pengembangan Wisata Terhalang Status Tanah

Ketua Komisi I DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menuding pemerintah tidak serius menyikapi aset daerah yang belum disertifikat. Itu ditunjukan karena minimnya tanah yang akan disertifakasi. ”Dari dulu kami sudah meminta agar semua aset diselamatkan dengan disertifikasi,” katanya.

Hamid mendesak pemerintah memiliki skala prioritas dalam program sertifikasi tanah. Dia juga mendesak agar BPPKAD menekan semua dinas untuk mengajukan asetnya yang belum tersertifikasi. ”Jangan asal menunjuk dinas untuk mengajukan sertifikasi tanahnya. Tetapi yang diajukan itu tanah yang rawan disengketakan, karena ini juga menyangkut masalah anggaran,” sarannya. (jup)

- Advertisement -

SUMENEP – Ribuan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang berupa tanah rentan disengketakan. Pasalnya, ribuan tanah milik pemerintah itu belum tersertifikasi.

Jumlah tanah Pemkab Sumenep 2.073 bidang. Tanah 185.121.755,40 hektare itu bernilai Rp 483.447.707.389. Aset tanah yang sudah bersertifikat 347 bidang. Lahan seluas 62.257,93 itu bernilai Rp 114.238.408.794. Sementara aset yang belum bersertifikat lebih banyak. Hingga saat ini ada 1.726 bidang dengan luas 185.059.497,47 hektare. Lahan itu senilai Rp 369.209.298.595.

Kabid Aset Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Imam Hidayat tidak memungkiri banyak aset tanah belum memiliki legitimasi secara tersurat. Sampai saat ini ada 3 kasus sengketa antara masyarakat dan Pemkab Sumenep. ”Yang dua masih diselesaikan secara kekeluargaan dan satunya lagi sudah masuk ke pengadilan,” ungkapnya kemarin (2/7).

Baca Juga :  Pemkab Belum Penuhi Janji, Honor K-2 Tak Dinaikkan

Imam menuturkan, tanah pemkab itu tersebar di kepulauan dan daratan. Ada yang sudah berdiri bangunan dan ada pula lahan kosong. ”Bangunan yang sudah berdiri kantor pemerintahan, sekolah, dan puskesmas,” ucapnya.

Pemerintah berupaya mengantisipasi sengketa lahan dengan masyarakat, dengan mengajukan sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tahun ini ada 218 bidang tanah yang dinyatakan siap disertifikasi.

Ratusan bidang tanah yang akan disertifikasi berada di bawah naungan tujuh instansi. Meski begitu, pengajuan sertifikasi baru dilakukan dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga (disparbudpora). ”Itu pun baru tiga bidang,” tuturnya.

Imam memperkirakan minimnya pengajuan sertifikasi itu dikarenakan masih dalam proses pemberkasan administrasi. Sebab menurut dia, banyak persyaratan yang perlu dilengkapi. ”Kalau kami di sini (BPPKAD) hanya menjembatani dinas terkait ke BPN, karena anggarannya di sini,” katanya.

Baca Juga :  Belasan Siswa SLTA Pasti Tak Lulus

Ketua Komisi I DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menuding pemerintah tidak serius menyikapi aset daerah yang belum disertifikat. Itu ditunjukan karena minimnya tanah yang akan disertifakasi. ”Dari dulu kami sudah meminta agar semua aset diselamatkan dengan disertifikasi,” katanya.

Hamid mendesak pemerintah memiliki skala prioritas dalam program sertifikasi tanah. Dia juga mendesak agar BPPKAD menekan semua dinas untuk mengajukan asetnya yang belum tersertifikasi. ”Jangan asal menunjuk dinas untuk mengajukan sertifikasi tanahnya. Tetapi yang diajukan itu tanah yang rawan disengketakan, karena ini juga menyangkut masalah anggaran,” sarannya. (jup)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/