SUMENEP – DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna penyampaian hasil reses ketiga Senin (2/7). Rapat itu dihadiri Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi, sebagian Kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan camat. Para wakil rakyat berjanji akan mengawal aspirasi masyarakat.
Secara bergantian, fraksi membacakan hasil reses anggotanya di tiap daerah pemilihan (dapil). Salah satu poin yang disampaikan Fraksi PPP adalah masalah gempa di Kecamatan Batuputih. Pemerintah diminta memberikan bantuan kepada korban. Selain itu, pemerintah diminta memanfaatkan pustu di Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, yang sudah tidak difungsikan.
Fraksi PKB menyampaikan, pemerintah harus berupaya mengurangi kemiskinan, pengangguran, peningkatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan pembangunan infrastruktur. Juga tata kelola pemerintahan, demokratisasi, dan kondusivitas daerah.
Sedangkan Fraksi Demokrat lebih mengutamakan bidang infrastruktur. Misalnya, di jalan protokol Kecamatan Arjasa menuju Kangayan. Kondisi jalan tersebut rusak parah. Hal itu butuh penanganan serius dari pemerintah. Selain itu, semua pulau diharapkan menyala selama 24 jam.
Sementara di Fraksi PAN ada tiga bidang yang diutamakan. Yakni, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, pertanian, serta perikanan.
Kemudian Fraksi Partai Gerindra Sejahtera ada empat poin. Pertama, pendidikan, kesehatan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta infrastruktur. Fraksi Golkar juga ada empat poin. Yakni, pemerintahan, perekonomian, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Fraksi PDIP menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Batuan. Mereka sangat mengharapkan pasar kecamatan. Sebab, di kecamatan tersebut tidak memiliki pasar seperti kecamatan lainnya.
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, reses dilaksanakan pada 5–22 Juni. Pemerintah diharapkan betul-betul mengabulkan aspirasi masyarakat. Terutama di daerah yang menginginkan fasilitas seperti pendidikan, infrastruktur, dan lainnya.
”Dewan setiap tahun pasti ada reses. Yang dijadwalkan empat kali. Kami akan terus mengawal. Ini demi masyarakat dan pembangunan Sumenep,” jelasnya.
Politikus PKB itu menambahkan, pemerintah dalam hal ini bupati diminta merekomendasi hasil reses setiap anggota sehingga tidak hanya disampaikan saat paripurna. Namun, bisa terealisasi serta dirasakan masyarakat.
”Kami harapkan apa yang menjadi masukan, aspirasi, dan kritik masyarakat bisa dikabulkan. Sekali lagi kami akan terus mengawal,” janjinya.
