alexametrics
21.7 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Desa Bertanggung Jawab Ciptakan Lapangan Pekerjaan

SUMENEP – Para kepala desa (Kades) punya tanggung jawab besar dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Apalagi pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sekitar Rp 400 miliar untuk seluruh desa di Kota Keris. Per desa rata-rata mengelola dana di atas Rp 1 miliar setiap tahun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Ahmad Masuni mengatakan, desa harus memiliki database tentang warganya. Mereka perlu mengetahui mana masyarakat yang tergolong miskin dan pengangguran. Dari data tersebut, pemerintah desa juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya yang menganggur.

”Untuk menyejahterakan masyarakat desa harus bisa membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Masuni saat ditemui di kantornya Senin (2/7).

Baca Juga :  Medsos Suburkan Kampret dan Kecebong

Pembukaan lapangan kerja itu bisa dengan berbagai macam. Di antaranya melalui pembangunan badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes ini diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian desa.

Di samping itu, desa-desa perlu mengadakan pelatihan keterampilan kerja bagi warga. Setelah dilatih berwirausaha, mereka bisa diberi pinjaman modal usaha. Pinjaman modal ini bisa menggunakan dana desa (DD) ataupun alokasi dana desa (ADD).

”Baik dari DD atau ADD sama-sama bisa untuk bantuan modal. DD itu tidak harus untuk fisik,” tegasnya.

Pihaknya juga memaparkan bahwa akan ada kerja sama antara BUMDes dengan BUMN. Kerja sama tersebut bertujuan memberdayakan BUMDes. Misalnya, antara BUMDes dengan PT PLN, PT Bulog, dan lainnya.

Baca Juga :  DPMD Tuntaskan Persyaratan DD Tahap Dua

”BUMDes menjadi distributor bahan pokok. Di samping membantu masyarakat, juga akan menjadi lapangan kerja baru di tingkat desa,” paparnya.

Saat ini tidak semua desa di Sumenep memiliki BUMDes. Akan tetapi, menurut dia, lebih banyak yang sudah membentuk daripada yang tidak. Dari sekitar 330 desa, yang membentuk BUMDes, kata dia, lebih dari 200 desa.

”Sekarang masih ada pengurus dulu. Kalau sudah berkembang, nanti BUMDes tersebut bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi warga,” tukasnya.

 

 

 

SUMENEP – Para kepala desa (Kades) punya tanggung jawab besar dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Apalagi pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sekitar Rp 400 miliar untuk seluruh desa di Kota Keris. Per desa rata-rata mengelola dana di atas Rp 1 miliar setiap tahun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Ahmad Masuni mengatakan, desa harus memiliki database tentang warganya. Mereka perlu mengetahui mana masyarakat yang tergolong miskin dan pengangguran. Dari data tersebut, pemerintah desa juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya yang menganggur.

”Untuk menyejahterakan masyarakat desa harus bisa membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Masuni saat ditemui di kantornya Senin (2/7).

Baca Juga :  Terkendala Siskeudes, Baru 31 Desa Cairkan DD

Pembukaan lapangan kerja itu bisa dengan berbagai macam. Di antaranya melalui pembangunan badan usaha milik desa (BUMDes). BUMDes ini diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian desa.

Di samping itu, desa-desa perlu mengadakan pelatihan keterampilan kerja bagi warga. Setelah dilatih berwirausaha, mereka bisa diberi pinjaman modal usaha. Pinjaman modal ini bisa menggunakan dana desa (DD) ataupun alokasi dana desa (ADD).

”Baik dari DD atau ADD sama-sama bisa untuk bantuan modal. DD itu tidak harus untuk fisik,” tegasnya.

Pihaknya juga memaparkan bahwa akan ada kerja sama antara BUMDes dengan BUMN. Kerja sama tersebut bertujuan memberdayakan BUMDes. Misalnya, antara BUMDes dengan PT PLN, PT Bulog, dan lainnya.

Baca Juga :  Pengabdian Kades Banyoneng Laok H. Marid

”BUMDes menjadi distributor bahan pokok. Di samping membantu masyarakat, juga akan menjadi lapangan kerja baru di tingkat desa,” paparnya.

Saat ini tidak semua desa di Sumenep memiliki BUMDes. Akan tetapi, menurut dia, lebih banyak yang sudah membentuk daripada yang tidak. Dari sekitar 330 desa, yang membentuk BUMDes, kata dia, lebih dari 200 desa.

”Sekarang masih ada pengurus dulu. Kalau sudah berkembang, nanti BUMDes tersebut bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi warga,” tukasnya.

 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/