alexametrics
21 C
Madura
Friday, May 27, 2022

350 Pesantren Se-Indonesia Ikuti Sosialisasi Pesantren Muadalah

SUMENEP – Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM) bersilaturahmi ke pondok pesantren (ponpes) di wilayah Madura, Banten, Lampung, dan Sumatera. Roadshow silaturahmi dimulai dari Madura, bertempat di Ponpes Al-Amien Prenduan, Sumenep.

Kegiatan tersebut dikemas dalam silaturahmI dan sarasehan pengasuh ponpes bertema Dialog Masa Depan Ponpes Pasca Diundangkannya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 pada Jumat (29/10). Acara tersebut diikuti 350 kiai pesantren alumni Ponpes Al-Amien di seluruh Indonesia (baik pesantren salafiyah maupun ‘ashriyah).

Selain Ketua Umum FKPM Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, MA (Pemimpin Pondok Modern Darussalam Gontor), acara tersebut dihadiri Pemimpin Ponpes Al-Amien Prenduan KH. Ahmad Fauzi Tidjani, Ph.D serta Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, M.M. (Pemimpin Pesantren Al-Ikhlas Taliwang).

Termasuk Sekjen FPAG KH. Anang Rikza Masyhadi, MA (Pemimpin Pondok Modern Tazakka Batang) dan hadir secara daring Sekjen FKPM KH. Lukman Haris Dimyati (Pengasuh Pondok Tremas Pacitan).

Pemimpin Pesantren Al-Amien Prenduan Kiai Ahmad Fauzi Tidjani saat sambutan menyampaikan terima kasih pada pesantren-pesantren yang hadir dalam acara tersebut. Acara tersebut diadakan agar pesantren memahami regulasi yang sudah diperjuangkan para kiai.

Baca Juga :  Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Tidak Terima

”Alhamdulillah yang hadir dalam acara silaturahmi ini 350-an kiai pesantren alumni Al-Amien Prenduan di seluruh Indonesia. Termasuk ponpes se-Madura dan tapal kuda yang punya ikatan dengan Al-Amien,” tuturnya.

Ketua Umum FKPM Kiai Amal Fathullah Zarkasyi menjelaskan tentang sejarah panjang perjuangan muadalah hingga terbit Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.

”Dalam pembahasan RUU Pesantren, kami selalu diundang. Jika ada yang tidak kami terima atau bermasalah, ditolak dan dikritisi. Kami usul namanya diganti. Semula, judulnya RUU Pendidikan Agama. Kami usul judul RUU diganti UU Pesantren. Kemudian, disetujui seluruh fraksi DPR. Alhamdulillah,” tegasnya.

Menurut Kiai Amal Fathullah Zarkasyi, pesantren muadalah kini termasuk salah satu sistem pendidikan nasional. Statusnya ditetapkan setara dengan pendidikan formal lainnya (baik itu pesantren salafiyah maupun ashriyah).

”Walaupun ponpes tersebut tidak mengikuti kurikulum Kemdikbud (SD, SMP, SMA) atau kurikulum Kemenag (MI, MTs, MA), lulusan ponpes tersebut dapat diterima (diakui) di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri,” tegasnya.

Baca Juga :  Kapolda Gandeng Ulama Ciptakan Pilkada Damai

Ketua Umum FPAG Kiai Zulkifli Muhadli menjelaskan secara detail tentang pesantren muadalah dalam UU Pesantren dan aturan turunannya. ”Berdasar UU Pesantren, pemerintah menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

Dia menambahkan, UU Pesantren adalah bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren berdasar tradisi dan kekhasannya. ”Karena itu, pemerintah pusat dan daerah wajib membantu pesantren sesuai amanah UU Pesantren,” terang Kiai Zulkifli.

Sekjen FKPM Kiai Lukman Haris Dimyati menuturkan, roadshow tersebut sangat penting. Selain sosialisasi UU Pesantren dan aturan turunannya, juga untuk menguatkan silaturahmi antara pesantren salafiyah dan ashriyah (modern).

Acara yang dipandu oleh Sekjen FPAG Kiai Anang Rikza Masyhadi tersebut disambut antusias oleh hadirin. ”Insyaallah, secara bertahap akan ada ‘hijrah’ ke muadalah dari pesantren-pesantren alumni Al-Amien dan pesantren lainnya,” tuturnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri pesantren-pesantren di Madura yang sudah muadalah. Misalnya, TMI Al-Amien Prenduan Sumenep, Ponpes Mathlabul Ulum Sumenep, MMI Taman Baru Sampang, dan Sabilussalam Sampang. 

SUMENEP – Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM) bersilaturahmi ke pondok pesantren (ponpes) di wilayah Madura, Banten, Lampung, dan Sumatera. Roadshow silaturahmi dimulai dari Madura, bertempat di Ponpes Al-Amien Prenduan, Sumenep.

Kegiatan tersebut dikemas dalam silaturahmI dan sarasehan pengasuh ponpes bertema Dialog Masa Depan Ponpes Pasca Diundangkannya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 pada Jumat (29/10). Acara tersebut diikuti 350 kiai pesantren alumni Ponpes Al-Amien di seluruh Indonesia (baik pesantren salafiyah maupun ‘ashriyah).

Selain Ketua Umum FKPM Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, MA (Pemimpin Pondok Modern Darussalam Gontor), acara tersebut dihadiri Pemimpin Ponpes Al-Amien Prenduan KH. Ahmad Fauzi Tidjani, Ph.D serta Ketua Umum Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, M.M. (Pemimpin Pesantren Al-Ikhlas Taliwang).


Termasuk Sekjen FPAG KH. Anang Rikza Masyhadi, MA (Pemimpin Pondok Modern Tazakka Batang) dan hadir secara daring Sekjen FKPM KH. Lukman Haris Dimyati (Pengasuh Pondok Tremas Pacitan).

Pemimpin Pesantren Al-Amien Prenduan Kiai Ahmad Fauzi Tidjani saat sambutan menyampaikan terima kasih pada pesantren-pesantren yang hadir dalam acara tersebut. Acara tersebut diadakan agar pesantren memahami regulasi yang sudah diperjuangkan para kiai.

Baca Juga :  Pandemi Semakin Reda, Bupati Temui Warga

”Alhamdulillah yang hadir dalam acara silaturahmi ini 350-an kiai pesantren alumni Al-Amien Prenduan di seluruh Indonesia. Termasuk ponpes se-Madura dan tapal kuda yang punya ikatan dengan Al-Amien,” tuturnya.

Ketua Umum FKPM Kiai Amal Fathullah Zarkasyi menjelaskan tentang sejarah panjang perjuangan muadalah hingga terbit Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.

”Dalam pembahasan RUU Pesantren, kami selalu diundang. Jika ada yang tidak kami terima atau bermasalah, ditolak dan dikritisi. Kami usul namanya diganti. Semula, judulnya RUU Pendidikan Agama. Kami usul judul RUU diganti UU Pesantren. Kemudian, disetujui seluruh fraksi DPR. Alhamdulillah,” tegasnya.

Menurut Kiai Amal Fathullah Zarkasyi, pesantren muadalah kini termasuk salah satu sistem pendidikan nasional. Statusnya ditetapkan setara dengan pendidikan formal lainnya (baik itu pesantren salafiyah maupun ashriyah).

”Walaupun ponpes tersebut tidak mengikuti kurikulum Kemdikbud (SD, SMP, SMA) atau kurikulum Kemenag (MI, MTs, MA), lulusan ponpes tersebut dapat diterima (diakui) di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri,” tegasnya.

Baca Juga :  Al-Qur’an dan Kepemimpinan: Antara Tantangan dan Halangan (2-Habis)

Ketua Umum FPAG Kiai Zulkifli Muhadli menjelaskan secara detail tentang pesantren muadalah dalam UU Pesantren dan aturan turunannya. ”Berdasar UU Pesantren, pemerintah menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

Dia menambahkan, UU Pesantren adalah bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren berdasar tradisi dan kekhasannya. ”Karena itu, pemerintah pusat dan daerah wajib membantu pesantren sesuai amanah UU Pesantren,” terang Kiai Zulkifli.

Sekjen FKPM Kiai Lukman Haris Dimyati menuturkan, roadshow tersebut sangat penting. Selain sosialisasi UU Pesantren dan aturan turunannya, juga untuk menguatkan silaturahmi antara pesantren salafiyah dan ashriyah (modern).

Acara yang dipandu oleh Sekjen FPAG Kiai Anang Rikza Masyhadi tersebut disambut antusias oleh hadirin. ”Insyaallah, secara bertahap akan ada ‘hijrah’ ke muadalah dari pesantren-pesantren alumni Al-Amien dan pesantren lainnya,” tuturnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri pesantren-pesantren di Madura yang sudah muadalah. Misalnya, TMI Al-Amien Prenduan Sumenep, Ponpes Mathlabul Ulum Sumenep, MMI Taman Baru Sampang, dan Sabilussalam Sampang. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/