alexametrics
19.7 C
Madura
Friday, May 27, 2022

Hore, Tunjangan Anggota Dewan Naik

SUMENEP – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD membuat para wakil tersenyum lebar. Dengan aturan tersebut, para anggota dewan bakal mendapatkan tunjangan dua kali lipat lebih besar dari sebelumnya.

Di Sumenep, dalam waktu dekat akan dibahas regulasi berbentuk peraturan daerah (perda) untuk melaksanakan PP 18/2017. Selasa (1/8) DPRD Sumenep menyampaikan usulan tentang aturan tersebut kepada pemkab. Harapannya, perda untuk melaksanakan PP 18/2017 segera rampung sehingga anggota dewan menikmati kenaikan tunjangan.

Merujuk pada PP 18/2017, setiap pimpinan dan anggota DPRD Sumenep akan mendapat tambahan tunjangan dua kali lipat dari sebelumnya. Jika selama ini anggota dewan mendapatkan tunjangan Rp 6 juta, maka selanjutnya naik menjadi Rp 12 juta.

Secara keseluruhan, ada sepuluh tunjangan yang diatur dalam PP 18/2017. Namun, untuk sementara, DPRD Sumenep fokus membahas tiga tunjangan. Yaitu, tunjangan komunikasi insentif (TKI), tunjangan transportasi, dan tunjangan reses.

Baca Juga :  Peternak Beli Rumput hingga Situbondo

Rencananya, pembahasan raperda terkait PP 18/2017 dibahas pada 3–5 Agustus 2017. Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammad Hanafi membenarkan hal tersebut. Menurut dia, besaran tunjangan bagi pimpinan dan anggota dewan akan dibahas bersama pemkab. ”Tentunya menyesuaikan dengan keuangan daerah,” katanya.

Tunjangan bisa dikeluarkan terhitung sejak disahkannya raperda menjadi perda. Namun, pencairan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD tetap melalui peraturan bupati (perbup). Sebab, perincian tunjangan diatur perbup. Pimpinan dan anggota dewan bisa saja akan menerima tunjangan rapelan jika raperda dengan perbup tidak selesai Agustus.

Soal kesiapan pemkab dalam membayar tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, menurut Hanafi, menyesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah. Sesuai PP 18/2017, tunjangan anggota dewan dibebankan ke APBD.

”Meski tunjangan komunikasi insentif meningkat dua kali lipat, DPRD bakal menyesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah. Makanya, belum dipastikan besaran insentif komunikasi yang akan diterima DPRD. Termasuk, dua tunjangan lainnya,” jelas dia.

Baca Juga :  Serapan Pencari Kerja Minim

Tahun ini tunjangan akan diambilkan dari APBD Sumenep 2017. Secara teknis, DPRD dan pemkab bakal melakukan pembahasan bersama. Sebab, dalam APBD yang sudah disahkan, tunjangan tidak masuk. Karena itu, akan disiasati pada APBD perubahan.

Sementara itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim menyatakan, pemkab tunduk pada aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Yakni, PP 18/2017. Namun, dia berharap kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota dewan proporsional, sesuai dengan kekuatan keuangan daerah.

Sebab, imbuh bupati, kenaikan tunjangan untuk tahun ini belum dianggarkan di APBD. ”Kami berusaha memenuhi kewajiban jika aturannya dibebankan pada APBD. Namun, kami berharap tunjangan ini bisa proporsional,” ucapnya.

SUMENEP – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD membuat para wakil tersenyum lebar. Dengan aturan tersebut, para anggota dewan bakal mendapatkan tunjangan dua kali lipat lebih besar dari sebelumnya.

Di Sumenep, dalam waktu dekat akan dibahas regulasi berbentuk peraturan daerah (perda) untuk melaksanakan PP 18/2017. Selasa (1/8) DPRD Sumenep menyampaikan usulan tentang aturan tersebut kepada pemkab. Harapannya, perda untuk melaksanakan PP 18/2017 segera rampung sehingga anggota dewan menikmati kenaikan tunjangan.

Merujuk pada PP 18/2017, setiap pimpinan dan anggota DPRD Sumenep akan mendapat tambahan tunjangan dua kali lipat dari sebelumnya. Jika selama ini anggota dewan mendapatkan tunjangan Rp 6 juta, maka selanjutnya naik menjadi Rp 12 juta.


Secara keseluruhan, ada sepuluh tunjangan yang diatur dalam PP 18/2017. Namun, untuk sementara, DPRD Sumenep fokus membahas tiga tunjangan. Yaitu, tunjangan komunikasi insentif (TKI), tunjangan transportasi, dan tunjangan reses.

Baca Juga :  Ban Truk Pecah, Air Rp 12 Juta Berhamburan

Rencananya, pembahasan raperda terkait PP 18/2017 dibahas pada 3–5 Agustus 2017. Wakil Ketua DPRD Sumenep Mohammad Hanafi membenarkan hal tersebut. Menurut dia, besaran tunjangan bagi pimpinan dan anggota dewan akan dibahas bersama pemkab. ”Tentunya menyesuaikan dengan keuangan daerah,” katanya.

Tunjangan bisa dikeluarkan terhitung sejak disahkannya raperda menjadi perda. Namun, pencairan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD tetap melalui peraturan bupati (perbup). Sebab, perincian tunjangan diatur perbup. Pimpinan dan anggota dewan bisa saja akan menerima tunjangan rapelan jika raperda dengan perbup tidak selesai Agustus.

Soal kesiapan pemkab dalam membayar tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, menurut Hanafi, menyesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah. Sesuai PP 18/2017, tunjangan anggota dewan dibebankan ke APBD.

”Meski tunjangan komunikasi insentif meningkat dua kali lipat, DPRD bakal menyesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah. Makanya, belum dipastikan besaran insentif komunikasi yang akan diterima DPRD. Termasuk, dua tunjangan lainnya,” jelas dia.

Baca Juga :  Berawal dari Surat Kabar, Kiai M. Faizi Gabung Komunitas Penghobi Bus

Tahun ini tunjangan akan diambilkan dari APBD Sumenep 2017. Secara teknis, DPRD dan pemkab bakal melakukan pembahasan bersama. Sebab, dalam APBD yang sudah disahkan, tunjangan tidak masuk. Karena itu, akan disiasati pada APBD perubahan.

Sementara itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim menyatakan, pemkab tunduk pada aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Yakni, PP 18/2017. Namun, dia berharap kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota dewan proporsional, sesuai dengan kekuatan keuangan daerah.

Sebab, imbuh bupati, kenaikan tunjangan untuk tahun ini belum dianggarkan di APBD. ”Kami berusaha memenuhi kewajiban jika aturannya dibebankan pada APBD. Namun, kami berharap tunjangan ini bisa proporsional,” ucapnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/