alexametrics
23.9 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Segera Lapor ke APH Jika Ada Penyelewengan BLT

SUMENEP – Kepala DPMD Sumenep Moh. Ramli menegaskan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dipantau tim gabungan. Jika ada pemotongan, laporkan kepada aparat penegak hukum (APH).

Menurut Ramli, pencairan BLT diawasi tim gabungan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Termasuk camat, BPD, dan APH. ”Masyarakat kami harapkan berpartisipasi melakukan pengawasan. Jika ada pemotongan atau penyelewengan, laporkan kepada APH,” ujarnya.

Dijelaskan, BLT untuk membantu warga terdampak pandemi Covid-19. Seperti buruh yang di-PHK, petani, tukang ojek, abang becak, dan keluarga kurang mampu. Tujuannya, meringankan beban ekonomi pada pandemi Covid-19.

”Kami pastikan bantuan ini tepat sasaran dan sampai kepada mereka yang berhak. Akan ada sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti melakukan penyelewengan,” ingat Ramli.

Baca Juga :  Revisi Perbup Pilkades Segera Diundangkan

Sementara itu, Kepala Dinsos Sumenep Moh. Iksan mengungkapkan, bantuan dibagi dua kategori yakni berupa sembako dan BLT. ”Untuk sembako, kami mengusulkan sebanyak 30 ribu penerima dan BLT 65 ribu penerima,” ujarnya.

Ditambahkan, tidak boleh ada pemotongan bantuan. Karena itu, pihaknya meminta semua pihak memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. ”Jangan sampai ada penyelewengan. Harus benar-benar membantu masyarakat,” tegasnya.

Pencairan BLT dijadwalkan terlaksana mulai akhir April hingga awal Mei 2020. Program itu mengacu pada Permendes RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD). 

- Advertisement -

SUMENEP – Kepala DPMD Sumenep Moh. Ramli menegaskan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dipantau tim gabungan. Jika ada pemotongan, laporkan kepada aparat penegak hukum (APH).

Menurut Ramli, pencairan BLT diawasi tim gabungan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Termasuk camat, BPD, dan APH. ”Masyarakat kami harapkan berpartisipasi melakukan pengawasan. Jika ada pemotongan atau penyelewengan, laporkan kepada APH,” ujarnya.

Dijelaskan, BLT untuk membantu warga terdampak pandemi Covid-19. Seperti buruh yang di-PHK, petani, tukang ojek, abang becak, dan keluarga kurang mampu. Tujuannya, meringankan beban ekonomi pada pandemi Covid-19.


”Kami pastikan bantuan ini tepat sasaran dan sampai kepada mereka yang berhak. Akan ada sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti melakukan penyelewengan,” ingat Ramli.

Baca Juga :  Tiga Karyawan PT Tanjung Odi Terpapar Covid-19

Sementara itu, Kepala Dinsos Sumenep Moh. Iksan mengungkapkan, bantuan dibagi dua kategori yakni berupa sembako dan BLT. ”Untuk sembako, kami mengusulkan sebanyak 30 ribu penerima dan BLT 65 ribu penerima,” ujarnya.

Ditambahkan, tidak boleh ada pemotongan bantuan. Karena itu, pihaknya meminta semua pihak memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. ”Jangan sampai ada penyelewengan. Harus benar-benar membantu masyarakat,” tegasnya.

Pencairan BLT dijadwalkan terlaksana mulai akhir April hingga awal Mei 2020. Program itu mengacu pada Permendes RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD). 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/