alexametrics
22.4 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Kades Ogah Bagi Rata Rastra

SUMENEP – Data penerima manfaat bantuan beras sejahtera (rastra) tidak tepat. Persoalan tersebut menjadi kendala dalam distribusi di tingkat desa. Sebab, ada warga kurang mampu justru tidak tercatat sebagai penerima.

Karena alasan itu, pemerintah desa berinisiatif membagi bantuan tersebut secara merata. Dengan begitu, semua warga kurang mampu bisa kebagian. Belakangan, pembagian seperti itu dipersoalkan ke ranah hukum.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Imam Idhafi menjelaskan, awalnya pemerataan dilakukan karena data penerima tak tepat. Ada yang sejahtera secara ekonomi, tercatat warga miskin dan berhak menerima jatah beras setiap bulan tersebut.

Di sisi lain, ada warga yang berhak mendapatkan tidak masuk di data penerima program yang dulu bernama raskin tersebut. Karena protes dari yang tak menerima ke Kades, pemerintah desa kemudian mengambil kebijakan pemerataan. ”Ketika itu berdasarkan kesepakatan dengan mereka yang terdaftar di penerima mamfaat,” ujarnya.

Baca Juga :  19 Desa Ini Tak Tebus Rastra 2017

Namun, pemerataan itu banyak dipersoalkan. Bahkan dilaporkan ke penegak hukum. Akhirnya, Kades tidak mau ambil risiko. Membagikan rastra kepada penerima sesuai dengan yang masuk data.

Langkah ini sempat diprotes masyarakat yang biasa menerima rastra karena pemerataan. Namun, Kades tidak mau berisiko secara hukum. Penyaluran rastra diberikan berdasar data penerima. ”Kami berharap pendataan penerima rastra benar-benar valid. Sehingga data penerima tak mudah dipersoalkan,” ujar dia.

Sementara, kepala desa sering jadi tumpuan masyarakat untuk protes. Misalnya, terjadi pendataan asal-asalan, masyarakat selalu protes kepada desa. Bahkan, sasarannya kepala desa. Sementara, dalam pendataan tidak melibatkan desa.

SUMENEP – Data penerima manfaat bantuan beras sejahtera (rastra) tidak tepat. Persoalan tersebut menjadi kendala dalam distribusi di tingkat desa. Sebab, ada warga kurang mampu justru tidak tercatat sebagai penerima.

Karena alasan itu, pemerintah desa berinisiatif membagi bantuan tersebut secara merata. Dengan begitu, semua warga kurang mampu bisa kebagian. Belakangan, pembagian seperti itu dipersoalkan ke ranah hukum.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Imam Idhafi menjelaskan, awalnya pemerataan dilakukan karena data penerima tak tepat. Ada yang sejahtera secara ekonomi, tercatat warga miskin dan berhak menerima jatah beras setiap bulan tersebut.


Di sisi lain, ada warga yang berhak mendapatkan tidak masuk di data penerima program yang dulu bernama raskin tersebut. Karena protes dari yang tak menerima ke Kades, pemerintah desa kemudian mengambil kebijakan pemerataan. ”Ketika itu berdasarkan kesepakatan dengan mereka yang terdaftar di penerima mamfaat,” ujarnya.

Baca Juga :  Protes Sidang Pelanggaran Lalin Dinilai Tidak Memiliki Nilai Edukasi

Namun, pemerataan itu banyak dipersoalkan. Bahkan dilaporkan ke penegak hukum. Akhirnya, Kades tidak mau ambil risiko. Membagikan rastra kepada penerima sesuai dengan yang masuk data.

Langkah ini sempat diprotes masyarakat yang biasa menerima rastra karena pemerataan. Namun, Kades tidak mau berisiko secara hukum. Penyaluran rastra diberikan berdasar data penerima. ”Kami berharap pendataan penerima rastra benar-benar valid. Sehingga data penerima tak mudah dipersoalkan,” ujar dia.

Sementara, kepala desa sering jadi tumpuan masyarakat untuk protes. Misalnya, terjadi pendataan asal-asalan, masyarakat selalu protes kepada desa. Bahkan, sasarannya kepala desa. Sementara, dalam pendataan tidak melibatkan desa.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/