SUMENEP – SMA/SMK yang tidak mencapai pagu pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus pasrah. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tidak mengeluarkan izin membuka pendaftaran baru. Hal itu disampaikan Kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Sumenep Sugiono Eksantoso kemarin (30/6).
Menurut Sugiono, terkait pemenuhan pagu PPDB, pemprov mengembalikan ke daerah masing-masing. Cabang dinas diminta berkordinasi dengan sekolah terkait. Jika dibutuhkan, sekolah bisa melakukan penambahan siswa baru. Dengan catatan, kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga.
Artinya, pembukaan pendaftaran siswa baru di SMA/SMK negeri tidak lagi menjadi urusan pemprov. ”Pembukaan pendaftaran baru tidak boleh dibuka secara vulgar. Karena dikhawatirkan dikomplain sekolah swasta. Sebab, pada dasarnya PPDB SMA/SMK negeri sudah selesai,” jelas Sugiono.
Jika memang masih bisa dikondisikan, lanjut Sugiono, SMA/SMK negeri yang masih kekurangan siswa baru dipersilakan membuka pendaftaran. Namun, disarankan sekolah tidak perlu membuka kembali penerimaan peserta didik baru. ”Kalau membuka lagi, khawatir swasta tidak kebagian siswa baru. Dibiarkan saja siswa yang ada,” ujarnya.
Bagi sekolah yang masih kekurangan siswa baru harus berpikir keras. Sebab, dipastikan akan ada guru yang tidak bisa mengajar sampai 24 jam. Untuk itu, para pendidik harus mencari cara agar tidak kehilangan sertifikasinya. ”Intinya, tidak ada gelombang kedua secara resmi yang diberikan oleh provinsi,” kata mantan Kepala Cabang Disdik Jatim Wilayah Lumajang itu.
Untuk diketahui, PPDB online jalur zonasi di kabupaten ujung timur Madura dilaksanakan 12 SMA dan 3 SMK negeri. Total pagu jenjang SMA mencapai 2.656 kursi. Namun, hanya ada 1.851 calon siswa yang mendaftar di sekolah pelat merah tersebut.
Kondisi SMK juga tidak jauh berbeda. Lembaga pendididikan vokasi ini memiliki total pagu 1.125 kursi. Tapi, hanya 882 calon siswa baru yang mendaftar. Artinya, masih banyak kursi kosong di sejumlah sekolah negeri di Kota Keris.
