alexametrics
21.6 C
Madura
Friday, May 27, 2022

Ribuan Kendaraan Tak Uji Kir

SUMENEP – Kesadaran pemilik kendaraan barang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji kir sangat rendah. Buktinya, ada ribuan kendaraan barang di Kota Keris yang tidak memeriksakan kendaraannya.

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Masyhuri mengatakan, kendaraan angkutan barang harus menjalani uji kir dua kali dalam setahun. Tujuannya, mengetahui kelayakan kendaraan tersebut.

Di kabupaten ujung timur Madura tersebut, ada 3.450 kendaraan bermotor yang harusnya melakukan uji kir dalam enam bulan sekali. Namun, dalam priode Januari–April, hanya 586 kendaraan yang melakukan uji kelayakan.

Masyhuri menyatakan, banyak pemilik kendaraan angkutan barang yang hanya melakukan sekali dalam setahun, yakni periode kedua. Dengan demikian, mereka dikenakan denda. ”Kan enam bulan sekali. Kadang-kadang hanya kir di periode kedua,” bebernya.

Uji kir kadang dilakukan pada momen-momen tertentu. Tujuannya, menghindari razia gabungan kepolisian dan dinas perhubungan. ”Yang banyak hanya saat musim tembakau. Sebab, banyak kendaraan pengangkut tembakau,” tutur Masyhuri.

Baca Juga :  Harus Maksimalkan Potensi Uji Kir dan Parkir

Pihaknya tidak berwenang memberikan dorongan agar pemilik melakukan uji kir. ”Kalau UPT hanya pelaksana tidak jemput bola, yang memiliki kewenangan untuk mengambil langkah langkah tersebut dishub,” tuturnya.

Banyaknya kendaraan barang yang tidak melakukan uji kir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Target PAD yang dibebankan ke lembaga yang dipimpinnya Rp 700 juta dalam setahun. Namun, sejak Januari sampai kemarin (31/5) pukul 09.00 baru bisa mengumpulkan Rp 291 juta.

Target PAD 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 600 juta. Meski lebih kecil, pada 2018 pihaknya tidak bisa memenuhi target tersebut. Hingga tutup tahun, pihaknya hanya bisa menyetor PAD Rp 490 juta.

Baca Juga :  Dishub Tak Anggarkan Pemeliharaan Halte

Menurut Masyhuri, bukan hanya 2018 yang tidak memenuhi target. Pada tahun-tahun sebelumnya juga sama. Pihaknya juga pesimistis, tahun ini target PAD bisa terpenuhi. ”Dari dulu siapa pun kepala UPT-nya tidak pernah memenuhi target,” akunya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi III Jauhari mendesak pemerintah menyikapi banyaknya kendaraan yang belum melakukan uji kelayakan. Sebab, hal itu dapat menjadi pemicu kecelakaan. ”Apalagi, sekarang kan musim mudik. Harus disikapi,” pintanya.

Polikus PPP itu meminta perolehan PAD juga ditingkatkan. Apalagi, setiap tahun PAD dari sektor tersebut tidak pernah terpenuhi. ”Kami minta harus perbanyak pendekatan agar pemilik kendaraan mau melakukan uji kir. Jangan dibiarkan begitu saja,” desaknya. (jup)

SUMENEP – Kesadaran pemilik kendaraan barang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji kir sangat rendah. Buktinya, ada ribuan kendaraan barang di Kota Keris yang tidak memeriksakan kendaraannya.

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Masyhuri mengatakan, kendaraan angkutan barang harus menjalani uji kir dua kali dalam setahun. Tujuannya, mengetahui kelayakan kendaraan tersebut.

Di kabupaten ujung timur Madura tersebut, ada 3.450 kendaraan bermotor yang harusnya melakukan uji kir dalam enam bulan sekali. Namun, dalam priode Januari–April, hanya 586 kendaraan yang melakukan uji kelayakan.


Masyhuri menyatakan, banyak pemilik kendaraan angkutan barang yang hanya melakukan sekali dalam setahun, yakni periode kedua. Dengan demikian, mereka dikenakan denda. ”Kan enam bulan sekali. Kadang-kadang hanya kir di periode kedua,” bebernya.

Uji kir kadang dilakukan pada momen-momen tertentu. Tujuannya, menghindari razia gabungan kepolisian dan dinas perhubungan. ”Yang banyak hanya saat musim tembakau. Sebab, banyak kendaraan pengangkut tembakau,” tutur Masyhuri.

Baca Juga :  Dinas PU PRKP dan Cipta Karya Ajak Diskusi Atasi Banjir

Pihaknya tidak berwenang memberikan dorongan agar pemilik melakukan uji kir. ”Kalau UPT hanya pelaksana tidak jemput bola, yang memiliki kewenangan untuk mengambil langkah langkah tersebut dishub,” tuturnya.

Banyaknya kendaraan barang yang tidak melakukan uji kir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Target PAD yang dibebankan ke lembaga yang dipimpinnya Rp 700 juta dalam setahun. Namun, sejak Januari sampai kemarin (31/5) pukul 09.00 baru bisa mengumpulkan Rp 291 juta.

Target PAD 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 600 juta. Meski lebih kecil, pada 2018 pihaknya tidak bisa memenuhi target tersebut. Hingga tutup tahun, pihaknya hanya bisa menyetor PAD Rp 490 juta.

Baca Juga :  Mokong dan Langgar Kesepakatan, Satpol PP Sampang Angkut Lapak PKL

Menurut Masyhuri, bukan hanya 2018 yang tidak memenuhi target. Pada tahun-tahun sebelumnya juga sama. Pihaknya juga pesimistis, tahun ini target PAD bisa terpenuhi. ”Dari dulu siapa pun kepala UPT-nya tidak pernah memenuhi target,” akunya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi III Jauhari mendesak pemerintah menyikapi banyaknya kendaraan yang belum melakukan uji kelayakan. Sebab, hal itu dapat menjadi pemicu kecelakaan. ”Apalagi, sekarang kan musim mudik. Harus disikapi,” pintanya.

Polikus PPP itu meminta perolehan PAD juga ditingkatkan. Apalagi, setiap tahun PAD dari sektor tersebut tidak pernah terpenuhi. ”Kami minta harus perbanyak pendekatan agar pemilik kendaraan mau melakukan uji kir. Jangan dibiarkan begitu saja,” desaknya. (jup)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/