alexametrics
20.3 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Bersejarah, Sumenep Raih Opini WTP

SUMENEP – Bersejarah. Untuk klai pertama Pemerintah Kabupeten (Pemkab) Sumenep meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi itu diraih berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Sumenep tahun anggaran 2017.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim hadir langsung menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Kamis (31/5). Kesuksesan ini menjadi catatan sejarah atas kepemimpinan A. Busyro Karim dengan Achmad Fauzi selaku bupati dan wakil bupati Sumenep.

Keduanya mampu mewujudkan hal yang belum pernah tercapai sebelumnya di Kota Keris. Mereka juga mampu menyinergikan kinerja para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Sumekar. ”Alhamdulillah, jadi tahun ini Sumenep meraih WTP. Itu berkat kerja sama semuanya. Dari Sekkab sampai ke bawah,” kata Busyro dihubungi melalui telepon pribadinya.

Baca Juga :  Inspektorat Bangkalan Temukan 713 Kasus

Untuk meraih WTP ini, lanjut Busyro, pihaknya terus melakukan hal-hal yang sudah menjadi arahan BPK RI melalui perwakilan Jawa Timur. Seperti tentang penerapan standar akuntansi pemerintah. ”Kedua, mengefektifkan penilaian dan pengawasan internal,” kata mantan ketua DPRD Sumenep dua periode itu.

Dalam hal melakukan pengawasan internal, pihaknya memberi kewenangan penuh terhadap inspektorat. Inspektorat dijadikan jenderal pengawasan internal. Bahkan, bupati ataupun wakil bupati tidak pernah memberikan intervensi dalam pengawasan internal ini. ”Mereka benar-benar bekerja profesional,” tambahnya.

Selain itu, seluruh data-data yang dibutuhkan BPK pada saat pemeriksaan dipenuhi. Sekecil apa pun informasi yang dibutuhkan dari Pemkab Sumenep, pihaknya selalu berupaya memenuhi. Hal itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kapan terakhir kali Sumenep meraih WTP? Bupati dua periode itu menyebut tidak pernah. Biasanya, Sumenep hanya meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). ”Sebelumnya nggak pernah Sumenep meraih WTP. Ini baru kali pertama. Alhamdulillah,” tegasnya.

Baca Juga :  Pemkab Sumenep Sediakan Listrik Warga Kepulauan

Pihaknya berharap agar yang diraih tahun ini bisa dipertahankan. Paling tidak, pada tahun depan, Pemkab Sumenep bisa kembali meraih WTP. Hal ini tentu membutuhkan kerja sama lintas sektoral.

”Komitmen semua pimpinan OPD harus ditingkatkan. Karena ini kuncinya di pimpinan OPD. Minimal mempertahankan WTP ini,” harapnya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, Sumenep saat ini sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mulai e-planning, e-budgeting, dan lainnya. ”Termasuk elektronik aset dan elektronik pendapatan. Biar lebih terbuka kepada masyarakat secara umum,” paparnya.

”Kita ingin menguatkan sistem. Tidak ingin menguatkan orang. Sitstem harus dikuatkan dengan berbasis teknologi,” pungkasnya.

SUMENEP – Bersejarah. Untuk klai pertama Pemerintah Kabupeten (Pemkab) Sumenep meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi itu diraih berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Sumenep tahun anggaran 2017.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim hadir langsung menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Kamis (31/5). Kesuksesan ini menjadi catatan sejarah atas kepemimpinan A. Busyro Karim dengan Achmad Fauzi selaku bupati dan wakil bupati Sumenep.

Keduanya mampu mewujudkan hal yang belum pernah tercapai sebelumnya di Kota Keris. Mereka juga mampu menyinergikan kinerja para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Sumekar. ”Alhamdulillah, jadi tahun ini Sumenep meraih WTP. Itu berkat kerja sama semuanya. Dari Sekkab sampai ke bawah,” kata Busyro dihubungi melalui telepon pribadinya.

Baca Juga :  Inspektorat Bangkalan Temukan 713 Kasus

Untuk meraih WTP ini, lanjut Busyro, pihaknya terus melakukan hal-hal yang sudah menjadi arahan BPK RI melalui perwakilan Jawa Timur. Seperti tentang penerapan standar akuntansi pemerintah. ”Kedua, mengefektifkan penilaian dan pengawasan internal,” kata mantan ketua DPRD Sumenep dua periode itu.

Dalam hal melakukan pengawasan internal, pihaknya memberi kewenangan penuh terhadap inspektorat. Inspektorat dijadikan jenderal pengawasan internal. Bahkan, bupati ataupun wakil bupati tidak pernah memberikan intervensi dalam pengawasan internal ini. ”Mereka benar-benar bekerja profesional,” tambahnya.

Selain itu, seluruh data-data yang dibutuhkan BPK pada saat pemeriksaan dipenuhi. Sekecil apa pun informasi yang dibutuhkan dari Pemkab Sumenep, pihaknya selalu berupaya memenuhi. Hal itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kapan terakhir kali Sumenep meraih WTP? Bupati dua periode itu menyebut tidak pernah. Biasanya, Sumenep hanya meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). ”Sebelumnya nggak pernah Sumenep meraih WTP. Ini baru kali pertama. Alhamdulillah,” tegasnya.

Baca Juga :  BPK Periksa Ratusan Kendaraan Dinas

Pihaknya berharap agar yang diraih tahun ini bisa dipertahankan. Paling tidak, pada tahun depan, Pemkab Sumenep bisa kembali meraih WTP. Hal ini tentu membutuhkan kerja sama lintas sektoral.

”Komitmen semua pimpinan OPD harus ditingkatkan. Karena ini kuncinya di pimpinan OPD. Minimal mempertahankan WTP ini,” harapnya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, Sumenep saat ini sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mulai e-planning, e-budgeting, dan lainnya. ”Termasuk elektronik aset dan elektronik pendapatan. Biar lebih terbuka kepada masyarakat secara umum,” paparnya.

”Kita ingin menguatkan sistem. Tidak ingin menguatkan orang. Sitstem harus dikuatkan dengan berbasis teknologi,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Tembakau Lokal Lebih Berkualitas

Tingkatkan Pembangunan, Pacu Ekonomi

Tak Lolos CPNS Bisa Ikut P3K

Artikel Terbaru

/