alexametrics
20.9 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Ratusan Perusahaan Tidak Patuhi UMK

SUMENEP – Perusahaan di Sumenep cukup banyak. Dari data yang ada di dinas ketenagakerjaan (disnaker), total mencapai 565 perusahaan. Tapi, tidak semua perusahaan tersebut mau membayar karyawan sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK).

Kepala Disnaker Sumenep Mohammad Fadhilah menjelaskan, bahwa mayoritas perusahaan di Kota Keris masih kategori kecil. Perinciannya, perusahaan kecil sebanyak 477, menengah 74, dan besar 14 perusahaan.

”Dari jumlah 565 perusahaan ini, sekarang sudah ada sekitar 339 yang membayar karyawan sesuai UMK. Sisanya belum,” kata Fadhilah kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) kemarin (30/4). Artinya sampai saat ini masih ada sekitar 226 perusahaan di Sumenep yang tidak membayar karyawan sesuai UMK.

Baca Juga :  PAD Tower Baru Tahap Sosialisasi

Dijelaskan, bahwa besaran UMK di Sumenep tahun ini sebesar Rp 1.645.144,48. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan UMK Tahun 2018. Pergub tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumenep.

Ditanya bagaimana langkah disnaker atau banyaknya perusahaan yang belum patuhi pergub UMK, Fadhilah mengaku akan melakukan evaluasi. Pihaknya perlu tahu mengapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak membayar sesuai dengan ketentuan yang ada.

”Kalau misalnya karena perusahaan kecil, kondisi keuangan tidak mampu, didesak untuk menerapkan UMK, kita evaluasi. Khawatir karyawannya kena PHK nanti,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, perusahaan yang membayar di bawah UMK itu mengurangi jam kerja. Ada yang sehari hanya antara empat sampai lima jam. Berbeda dengan perusahaan besar yang mempekerjakan karyawan antara tujuh hingga delapan jam.

Baca Juga :  Disnaker Sumenep Gelar Job Fair

”Kami juga sarankan agar perusahaan memperhatikan jaminan sosial karyawan. Mulai dari jaminan kesehatan, kematian, dan hari tua,” tukasnya.

 

SUMENEP – Perusahaan di Sumenep cukup banyak. Dari data yang ada di dinas ketenagakerjaan (disnaker), total mencapai 565 perusahaan. Tapi, tidak semua perusahaan tersebut mau membayar karyawan sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK).

Kepala Disnaker Sumenep Mohammad Fadhilah menjelaskan, bahwa mayoritas perusahaan di Kota Keris masih kategori kecil. Perinciannya, perusahaan kecil sebanyak 477, menengah 74, dan besar 14 perusahaan.

”Dari jumlah 565 perusahaan ini, sekarang sudah ada sekitar 339 yang membayar karyawan sesuai UMK. Sisanya belum,” kata Fadhilah kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) kemarin (30/4). Artinya sampai saat ini masih ada sekitar 226 perusahaan di Sumenep yang tidak membayar karyawan sesuai UMK.

Baca Juga :  Tingkatkan Sinergisitas, JPRM Silaturahmi ke Bupati Fauzi

Dijelaskan, bahwa besaran UMK di Sumenep tahun ini sebesar Rp 1.645.144,48. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan UMK Tahun 2018. Pergub tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumenep.

Ditanya bagaimana langkah disnaker atau banyaknya perusahaan yang belum patuhi pergub UMK, Fadhilah mengaku akan melakukan evaluasi. Pihaknya perlu tahu mengapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak membayar sesuai dengan ketentuan yang ada.

”Kalau misalnya karena perusahaan kecil, kondisi keuangan tidak mampu, didesak untuk menerapkan UMK, kita evaluasi. Khawatir karyawannya kena PHK nanti,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, perusahaan yang membayar di bawah UMK itu mengurangi jam kerja. Ada yang sehari hanya antara empat sampai lima jam. Berbeda dengan perusahaan besar yang mempekerjakan karyawan antara tujuh hingga delapan jam.

Baca Juga :  Honor Guru Jauh di Bawah UMK

”Kami juga sarankan agar perusahaan memperhatikan jaminan sosial karyawan. Mulai dari jaminan kesehatan, kematian, dan hari tua,” tukasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/