21.6 C
Madura
Friday, December 9, 2022

Talak Tiga dengan Korupsi

Oleh MOHAMAD SUHAIDI*

TANGGAL 15 September 2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya menjadi saksi gerakan penting bagi Jawa Timur di masa-masa yang akan datang. Rapat koordinasi pemberantasan korupsi yang dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh bupati/wali kota, dan ketua DPRD se-Jatim Timur itu sepertinya menjadi momen yang tepat untuk menegaskan kembali tentang visi besar Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam menggerakkan pemberantasan korupsi di Jawa Timur. Sebuah momentum tentang Jawa Timur yang sedang berusaha keras menjadi provinsi bebas korupsi. Provinsi berintegritas dan provinsi yang selalu Cetar (cepat, efektif dan efisein, tanggap dan responsif).

Kehadiran ketua KPK, bupati/wali kota, dan ketua DPRD se-Jatim yang kompak ini, di satu sisi menunjukkan energi kepemimpinan Gubernur Khofifah yang luar biasa. Setidaknya, kenyataan itu diakui langsung oleh Ferli Bahuri di sela-sela menyampaikan materinya tentang pemberantasan korupsi. Ketua KPK itu mengakui, baru di Jatim dalam kegiatan-kegiatan seperti ini antara bupati dan ketua DPRD bisa kompak, dan bersatu hadir memenuhi undangan gubernur. Tentu saja respons bupati/wali kota dan ketua DPRD tersebut, selain karena faktor ketua KPK RI yang hadir langsung, tetapi–saya yakin–itu juga karena visi besar Gubernur Khofifah tentang pemberantasan korupsi seirama dengan visi besar bupati/wali kota dan DPRD. Gubernur, bupati/wali kota, dan ketua DPRD dapat dianggap satu kata dalam menjaga marwah Jawa Timur dari praktik korupsi yang menjadi musuh utama bangsa ini.

Bagi penulis, yang kebetulan hadir sebagai bagian dari Penyuluh Antikorupsi di forum ini, sambutan gubernur dan pengarahan antikorupsi ketua KPK telah memberikan inspirasi besar tentang tekad kuat untuk melawan korupsi. Terutama para kepala daerah yang hadir agar maksimal dalam melaksanakan kepemimpinannya secara berintegritas dan benar-benar antikorupsi. Pengarahan ketua KPK setidaknya menjadi lampu merah bagi para kepala daerah agar tidak lagi menjadi bagian dari rangkaian kejahatan korupsi di masa-masa yang akan datang. Mafhum mukhalafahnya, ketua KPK RI dan tentu juga gubernur, berharap agar Jawa Timur menjadi provinsi yang talak tiga dengan korupsi alias bebas korupsi mulai saat ini dan di masa-masa yang akan datang.

 

Forum Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Pernyataan Gubernur Khofifah saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan ini yang menegaskan bahwa rapat koordinasi ini sebagai forum amar nahi munkar, semakin membuktikan komitmen gubernur dalam memberantas korupsi di Jawa Timur. Pilihan istilah amar nahi munkar yang digunakan gubernur mengisyaratkan tentang sisi paling substansial forum ini bahwa melawan korupsi itu merupakan panggilan agama dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar.

Gubernur secara langsung ataupun tidak, telah menjadikan rapat koordinasi ini sebagai titik sentrum gerakan antikorupsi dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar yang kuat. Gubernur sepertinya ingin mengajak semua kepala daerah untuk kembali kepada spirit agama dalam berperan memberantas korupsi. Sebagai pemimpin, kepala daerah memiliki amanah untuk membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu akan terjadi apabila korupsi sudah tidak lagi dijadikan sebagai tradisi.

Baca Juga :  Sastra Lisan dan Tubuh Sumenep Yang Kehilangan Teks Saduran Sastranya

Di hadapan bupati/wali kota, dan ketua DPRD, gubernur tidak perlu memberikan narasi panjang lebar tentang data-data korupsi, tetapi mengajak para kepala daerah yang insyaallah seratus persen muslim itu untuk bersama-sama menegakkan perintah agama, ber-amar ma’ruf nahi munkar dalam melawan korupsi. Apalagi, tugas ideal pemimpin (kepala daerah) adalah harus tasorraful imam alarra’iyah manutun bis maslahah. Strategi komunikasi paling pas yang dilakukan gubernur dengan pendekatan bahasa keagamaan yang khas.

Pilihan istilah amar ma’ruf nahi munkar sejatinya merupakan bagian dari upaya gubernur untuk mengajak kepala daerah untuk mencegah dan melawan korupsi, karena jabatan kepala daerah memiliki kunci yang dapat digunakan untuk membuka atau menutup pintu korupsi di wilayah masing-masing. Tentu saja, dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar, maka musibah OTT atau laporan-laporan korupsi lainnya tidak akan terjadi di Jawa Timur. Dengan kekuasaan yang dimiliki, kepala daerah memiliki peran strategis dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar untuk melawan korupsi sekecil apa pun.

 

Pengukuhan Mujahid Antikorupsi

Komitmen gubernur dalam membangun gerakan antikorupsi di Jawa Timur, salah satunya juga dilakukan dengan cara mengukuhkan Pengurus Penyuluh Antikorupsi Jawa Timur (PAK Jatim) Periode 2022–2024 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/638/KPTS/013/2022 tentang Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022–2024. Keputusan Gubernur ini menjadi titik awal kepedulian dan komitmen gubernur dalam berupaya menggerakkan antikorupsi dengan memberikan kepercayaan kepada para penyuluh antikorupsi yang telah tersertifikasi LSP KPK di seluruh Jawa Timur. Gubernur memanfaatkan rapat koordinasi pemberantasan korupsi untuk mengukuhkan pengurus Forum PAK, karena rapat ini dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, bupati/wali kota, dan ketua DPRD di Jawa Timur.

Baca Juga :  Menuju Manusia Ontong-Pojur-Bajjra

Dengan keputusan ini, gubernur telah memberikan respons serius terhadap surat KPK RI Nomor B/5601/DKM.00.04/10.17/2020 tanggal 9 November 2020, perihal informasi Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi. Melalui forum ini, gubernur secara otomatis telah memperkuat eksistensi para penyuluh antikorupsi untuk melakukan tugasnya dengan baik di seluruh Jawa Timur sekaligus sebagai ikhtiar untuk membawa Jawa Timur menjadi provinsi bebas korupsi di masa-masa yang akan datang. Beberapa tugas utama forum penyuluh antikorupsi sebagaimana disebutkan dalam SK gubernur ini. Pertama, membantu KPK dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan berbagai macam penyuluhan antikorupsi dalam rangka penanaman nilai-nilai integritas di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kedua, merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan penyuluhan, fasilitasi serta aktivitas edukasi penguatan integritas dalam rangka menanamkan budaya antikorupsi di Jawa Timur.

Dalam konteks ini, para penyuluh antikorupsi yang mendapatkan SK dari gubernur telah memiliki dasar yang kuat untuk terus melaksanakan tugasnya sebagai kepanjangan tangan KPK dalam memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat dalam pencegahan korupsi di seluruh Jawa Timur. Gubernur Khofifah telah membuktikan komitmennya melalui SK yang dikeluarkan, tetapi SK saja tidak cukup untuk memastikan arah kerja penyuluhan antikorupsi bergerak cepat tanpa dukungan semua pihak, baik gubernur secara langsung maupun kepala daerah di wilayah Jawa Timur. Apalagi, upaya pencegahan korupsi, terutama yang bersifat edukatif harus dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam semua tingkatan.

Akhirnya, pengukuhan forum penyuluh antikorupsi sejatinya memiliki keterkaitan dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar yang dikemukakan oleh gubernur. Para penyuluh antikorupsi adalah para mujahid yang siap melaksanakan tugas amar ma’ruf nahi munkar sesuai dengan kode etik penyuluh antikorupsi serta seirama dengan komitmen gubernur untuk menciptakan Jawa Timur menjadi wilayah bebas korupsi di masa depan. Dan, para bupati/wali kota dan ketua DPRD pada hakikatnya adalah panglima perang dalam memerangi praktik korupsi di wilayah masing-masing. Salam Antikorupsi! (*)

 

*)Pengurus Penyuluh Antikorupsi Jatim dan dosen STKIP PGRI Sumenep

Oleh MOHAMAD SUHAIDI*

TANGGAL 15 September 2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya menjadi saksi gerakan penting bagi Jawa Timur di masa-masa yang akan datang. Rapat koordinasi pemberantasan korupsi yang dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh bupati/wali kota, dan ketua DPRD se-Jatim Timur itu sepertinya menjadi momen yang tepat untuk menegaskan kembali tentang visi besar Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam menggerakkan pemberantasan korupsi di Jawa Timur. Sebuah momentum tentang Jawa Timur yang sedang berusaha keras menjadi provinsi bebas korupsi. Provinsi berintegritas dan provinsi yang selalu Cetar (cepat, efektif dan efisein, tanggap dan responsif).

Kehadiran ketua KPK, bupati/wali kota, dan ketua DPRD se-Jatim yang kompak ini, di satu sisi menunjukkan energi kepemimpinan Gubernur Khofifah yang luar biasa. Setidaknya, kenyataan itu diakui langsung oleh Ferli Bahuri di sela-sela menyampaikan materinya tentang pemberantasan korupsi. Ketua KPK itu mengakui, baru di Jatim dalam kegiatan-kegiatan seperti ini antara bupati dan ketua DPRD bisa kompak, dan bersatu hadir memenuhi undangan gubernur. Tentu saja respons bupati/wali kota dan ketua DPRD tersebut, selain karena faktor ketua KPK RI yang hadir langsung, tetapi–saya yakin–itu juga karena visi besar Gubernur Khofifah tentang pemberantasan korupsi seirama dengan visi besar bupati/wali kota dan DPRD. Gubernur, bupati/wali kota, dan ketua DPRD dapat dianggap satu kata dalam menjaga marwah Jawa Timur dari praktik korupsi yang menjadi musuh utama bangsa ini.


Bagi penulis, yang kebetulan hadir sebagai bagian dari Penyuluh Antikorupsi di forum ini, sambutan gubernur dan pengarahan antikorupsi ketua KPK telah memberikan inspirasi besar tentang tekad kuat untuk melawan korupsi. Terutama para kepala daerah yang hadir agar maksimal dalam melaksanakan kepemimpinannya secara berintegritas dan benar-benar antikorupsi. Pengarahan ketua KPK setidaknya menjadi lampu merah bagi para kepala daerah agar tidak lagi menjadi bagian dari rangkaian kejahatan korupsi di masa-masa yang akan datang. Mafhum mukhalafahnya, ketua KPK RI dan tentu juga gubernur, berharap agar Jawa Timur menjadi provinsi yang talak tiga dengan korupsi alias bebas korupsi mulai saat ini dan di masa-masa yang akan datang.

 

Forum Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Pernyataan Gubernur Khofifah saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan ini yang menegaskan bahwa rapat koordinasi ini sebagai forum amar nahi munkar, semakin membuktikan komitmen gubernur dalam memberantas korupsi di Jawa Timur. Pilihan istilah amar nahi munkar yang digunakan gubernur mengisyaratkan tentang sisi paling substansial forum ini bahwa melawan korupsi itu merupakan panggilan agama dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar.

- Advertisement -

Gubernur secara langsung ataupun tidak, telah menjadikan rapat koordinasi ini sebagai titik sentrum gerakan antikorupsi dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar yang kuat. Gubernur sepertinya ingin mengajak semua kepala daerah untuk kembali kepada spirit agama dalam berperan memberantas korupsi. Sebagai pemimpin, kepala daerah memiliki amanah untuk membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu akan terjadi apabila korupsi sudah tidak lagi dijadikan sebagai tradisi.

Baca Juga :  Buku Carpan Madura ”Tora” Siap Diluncurkan

Di hadapan bupati/wali kota, dan ketua DPRD, gubernur tidak perlu memberikan narasi panjang lebar tentang data-data korupsi, tetapi mengajak para kepala daerah yang insyaallah seratus persen muslim itu untuk bersama-sama menegakkan perintah agama, ber-amar ma’ruf nahi munkar dalam melawan korupsi. Apalagi, tugas ideal pemimpin (kepala daerah) adalah harus tasorraful imam alarra’iyah manutun bis maslahah. Strategi komunikasi paling pas yang dilakukan gubernur dengan pendekatan bahasa keagamaan yang khas.

Pilihan istilah amar ma’ruf nahi munkar sejatinya merupakan bagian dari upaya gubernur untuk mengajak kepala daerah untuk mencegah dan melawan korupsi, karena jabatan kepala daerah memiliki kunci yang dapat digunakan untuk membuka atau menutup pintu korupsi di wilayah masing-masing. Tentu saja, dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar, maka musibah OTT atau laporan-laporan korupsi lainnya tidak akan terjadi di Jawa Timur. Dengan kekuasaan yang dimiliki, kepala daerah memiliki peran strategis dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar untuk melawan korupsi sekecil apa pun.

 

Pengukuhan Mujahid Antikorupsi

Komitmen gubernur dalam membangun gerakan antikorupsi di Jawa Timur, salah satunya juga dilakukan dengan cara mengukuhkan Pengurus Penyuluh Antikorupsi Jawa Timur (PAK Jatim) Periode 2022–2024 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/638/KPTS/013/2022 tentang Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022–2024. Keputusan Gubernur ini menjadi titik awal kepedulian dan komitmen gubernur dalam berupaya menggerakkan antikorupsi dengan memberikan kepercayaan kepada para penyuluh antikorupsi yang telah tersertifikasi LSP KPK di seluruh Jawa Timur. Gubernur memanfaatkan rapat koordinasi pemberantasan korupsi untuk mengukuhkan pengurus Forum PAK, karena rapat ini dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, bupati/wali kota, dan ketua DPRD di Jawa Timur.

Baca Juga :  Wabup Mohni Jabat Plt Bupati

Dengan keputusan ini, gubernur telah memberikan respons serius terhadap surat KPK RI Nomor B/5601/DKM.00.04/10.17/2020 tanggal 9 November 2020, perihal informasi Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi. Melalui forum ini, gubernur secara otomatis telah memperkuat eksistensi para penyuluh antikorupsi untuk melakukan tugasnya dengan baik di seluruh Jawa Timur sekaligus sebagai ikhtiar untuk membawa Jawa Timur menjadi provinsi bebas korupsi di masa-masa yang akan datang. Beberapa tugas utama forum penyuluh antikorupsi sebagaimana disebutkan dalam SK gubernur ini. Pertama, membantu KPK dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan berbagai macam penyuluhan antikorupsi dalam rangka penanaman nilai-nilai integritas di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kedua, merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan penyuluhan, fasilitasi serta aktivitas edukasi penguatan integritas dalam rangka menanamkan budaya antikorupsi di Jawa Timur.

Dalam konteks ini, para penyuluh antikorupsi yang mendapatkan SK dari gubernur telah memiliki dasar yang kuat untuk terus melaksanakan tugasnya sebagai kepanjangan tangan KPK dalam memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat dalam pencegahan korupsi di seluruh Jawa Timur. Gubernur Khofifah telah membuktikan komitmennya melalui SK yang dikeluarkan, tetapi SK saja tidak cukup untuk memastikan arah kerja penyuluhan antikorupsi bergerak cepat tanpa dukungan semua pihak, baik gubernur secara langsung maupun kepala daerah di wilayah Jawa Timur. Apalagi, upaya pencegahan korupsi, terutama yang bersifat edukatif harus dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam semua tingkatan.

Akhirnya, pengukuhan forum penyuluh antikorupsi sejatinya memiliki keterkaitan dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar yang dikemukakan oleh gubernur. Para penyuluh antikorupsi adalah para mujahid yang siap melaksanakan tugas amar ma’ruf nahi munkar sesuai dengan kode etik penyuluh antikorupsi serta seirama dengan komitmen gubernur untuk menciptakan Jawa Timur menjadi wilayah bebas korupsi di masa depan. Dan, para bupati/wali kota dan ketua DPRD pada hakikatnya adalah panglima perang dalam memerangi praktik korupsi di wilayah masing-masing. Salam Antikorupsi! (*)

 

*)Pengurus Penyuluh Antikorupsi Jatim dan dosen STKIP PGRI Sumenep

Artikel Terkait

Kado Buat Sumenepku yang Ke-753

Pemkab Sampang Semarakkan Hari Jadi

Meneroka Seni Hidup Orang Jawa

Most Read

Artikel Terbaru

/