Hak Pilih Bukanlah Transaksi

PEMILIHAN umum (pemilu) tahun ini serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Pada kesempatan ini, masyarakat di seluruh Indonesia memiliki hak yang sama atas kebebasan memilih pemimpin yang mereka anggap layak.

Karena Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi.

Demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem yang semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Demokrasi juga bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang mengizinkan rakyatnya memilih langsung perwakilan mereka untuk membentuk badan pemerintahan.

Pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Karena hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Namun, yang patut disayangkan di sini adalah kondisi saat masih banyak masyarakat di Indonesia yang rela menukarkan hak suara mereka dengan sembako gratis.

Bukan rahasia umum lagi jika setiap calon pemimpin yang hendak maju dalam pemilu, pasti akan melakukan transaksi ke masyarakat sekitar demi mendapatkan suara sebanyak-banyaknya ketika pemilu.

Masyarakat biasanya akan diberikan sembako gratis atau kadang-kadang amplop putih berisi uang tunai.

Tetapi, dengan syarat, mereka harus memilih calon pemimpin yang telah disepakati dalam transaksi tersebut.

Karena terikat akan perjanjian transaksi tersebut, tak sedikit dari masyarakat yang pada akhirnya terpaksa memilih calon pemimpin yang tak sesuai dengan hati nurani mereka.

Hal itu cukup membuktikan bahwa sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia sama sekali tidak sehat. Demokrasi tidak sehat dibuktikan dengan pemilihan calon pemimpin yang dipilih karena uang.

Bahkan, Mahfud MD pernah mengatakan, ”Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tidak sedang baik-baik saja,” kata Mahfud dalam siaran YouTube KAHMI Nasional yang diunggah Minggu (18/9/2022).

”Saya katakan, pimpinan-pimpinan daerah yang terpilih saya dulu nyebut 92 persen itu karena cukong, karena uang,” ujar Mahfud saat memberikan sambutan di malam puncak HUT Ke-56 KAHMI pada 17 September 2022 (kompas.com).

Tetapi, dalam hal ini penulis tidak bisa menyalahkan masyarakat. Karena kebutuhan serta kondisi setiap masyarakat pastilah berbeda-beda.

Bisa jadi mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut adalah mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sehingga, mereka terpaksa mengambil jalan tersebut.

Justru, menurut penulis, yang patut disalahkan di sini adalah calon pemimpinnya. Mereka memanfaatkan keadaan masyarakat yang tak berdaya demi kepentingan pribadi mereka sendiri.

Jika calon pemimpin tersebut benar-benar tulus kepada masyarakat, mereka tidak akan memberi bantuan dengan disertai syarat. Sekali lagi, penulis hanya ingin mengingatkan saja jika hak pilih bukanlah sebuah transaksi. (*)

*)Mahasiswi Universitas Airlangga

Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News