alexametrics
29.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Pemkab Sampang-BPJS Kesehatan Teken MoU Program UHC

SAMPANG – Pemkab Sampang terus menunjukkan komitmen untuk peningkatan layanan bidang kesehatan. Terbaru, melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan. Kerja sama ini  dalam rangka persiapan jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) untuk 54 desa dan kawasan tertinggal.

Kegiatan tersebut dihadiri bupati yang diwakili Asisten 1 Bidang Sosial Nurul Hadi, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Dr. Handaryo, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Drs. H. M. Ismail Marzuki, M.M., dan diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala puskesmas, dan camat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Mohammad Ismail Marzuki mengatakan, kerja sama ini untuk mempersiapkan dan menyukseskan UHC pada 2018. Pihaknya bersama Pemkab Sampang akan menambah 52.442 warga dari 54 desa dan kawasan tertinggal dalam program JKN-KIS.

Baca Juga :  Silpa 2017 Capai Rp 86 Miliar, Pemkab Dituntut Kerja Ekstra

Dengan begitu, total masyarakat Kota Bahari yang didaftarkan dan menjadi anggota BPJS Kesehatan semakin banyak. Sejak Agustus lalu, jumlah peserta JKN-KIS di Sampang dari berbagai segmen kepesertaan telah mencapai 662.793 jiwa.

Pencapaian jumlah tersebut juga diiringi dengan penambahan fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini 39 unit fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) telah bekerja sama dengan BPJS.

Perinciannya, dua klinik pratama, 21 puskesmas, 13 dokter praktik perorangan, dan tiga dokter gigi praktik perorangan. ”Sedangkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang sudah bekerja sama dengam BPJS Kesehatan sebanyak tiga unit. Terdiri dari satu rumah sakit dan dua klinik utama,” paparnya.

Baca Juga :  Pengeboran Eksplorasi Petronas Temukan Minyak di Madura

Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi menuturkan, tindak lanjut komitmen pemkab dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan secara koordinatif dan sinkronisasi. Tahap pertama yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan atau program berkaitan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di desa dan kawasan tertinggal.

”Sesuai dengan SK Bupati, kami akan mendata dan meng-cover warga miskin yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan dengan dimasukkan ke program PBI,” ujarnya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Dr. Handaryo sangat mengapresiasi komitmen Pemkab Sampang untuk mewujudkan UHC di 54 desa dan kawasan tertinggal. ”Kami harap program ini berjalan sukses dan lancar agar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin lebih terjamin,” katanya.

SAMPANG – Pemkab Sampang terus menunjukkan komitmen untuk peningkatan layanan bidang kesehatan. Terbaru, melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan. Kerja sama ini  dalam rangka persiapan jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) untuk 54 desa dan kawasan tertinggal.

Kegiatan tersebut dihadiri bupati yang diwakili Asisten 1 Bidang Sosial Nurul Hadi, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Dr. Handaryo, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Drs. H. M. Ismail Marzuki, M.M., dan diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala puskesmas, dan camat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Mohammad Ismail Marzuki mengatakan, kerja sama ini untuk mempersiapkan dan menyukseskan UHC pada 2018. Pihaknya bersama Pemkab Sampang akan menambah 52.442 warga dari 54 desa dan kawasan tertinggal dalam program JKN-KIS.

Baca Juga :  Inovasi Program Percepat Pelayanan

Dengan begitu, total masyarakat Kota Bahari yang didaftarkan dan menjadi anggota BPJS Kesehatan semakin banyak. Sejak Agustus lalu, jumlah peserta JKN-KIS di Sampang dari berbagai segmen kepesertaan telah mencapai 662.793 jiwa.

Pencapaian jumlah tersebut juga diiringi dengan penambahan fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini 39 unit fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) telah bekerja sama dengan BPJS.

Perinciannya, dua klinik pratama, 21 puskesmas, 13 dokter praktik perorangan, dan tiga dokter gigi praktik perorangan. ”Sedangkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang sudah bekerja sama dengam BPJS Kesehatan sebanyak tiga unit. Terdiri dari satu rumah sakit dan dua klinik utama,” paparnya.

Baca Juga :  Anggota Dewan Anyar Sempat Dicegat Polisi

Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi menuturkan, tindak lanjut komitmen pemkab dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan secara koordinatif dan sinkronisasi. Tahap pertama yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan atau program berkaitan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di desa dan kawasan tertinggal.

”Sesuai dengan SK Bupati, kami akan mendata dan meng-cover warga miskin yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan dengan dimasukkan ke program PBI,” ujarnya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Dr. Handaryo sangat mengapresiasi komitmen Pemkab Sampang untuk mewujudkan UHC di 54 desa dan kawasan tertinggal. ”Kami harap program ini berjalan sukses dan lancar agar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin lebih terjamin,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/