alexametrics
21.6 C
Madura
Monday, July 4, 2022

DPMPTSP Klaim 176 Tower Berizin

SAMPANG – Penyegelan tower telekomunikasi di Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, mendapat sorotan DPRD Sampang. Wakil rakyat menuding pemkab lemah mengawas izin pendirian tower.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Agus Husnul Yaqin mengatakan, selama ini pengawasan terhadap izin pendirian tower lemah. Indikasinya, penyegelan selalu dilakukan setelah mendapat laporan masyarakat. Pemkab juga cenderung lambat menindaklanjuti laporan warga.

”Seharusnya, penyegelan tower jangan selalu menunggu laporan dari warga. Pemkab harus aktif turun ke lapangan. Apalagi sekarang sudah ada tim Paten di kecamatan yang menangani semua izin usaha,” ucapnya.

Dia meminta, pengawasan terhadap izin pendirian tower diperketat. Terutama pendirian tower di pelosok desa. Tujuannya, pihak provider tidak mendirikan tower sebelum mendapat izin pemkab.

Politikus PBB itu berharap dinas terkait bersinergi dengan kecamatan dan kepala desa dalam mengwasi tower yang tidak mengantongi izin. Dengan begitu, pengawasan bisa lebih mudah.

”Pengawasan izin pendirian harus dicocokan dengan jumlah tower yang ada. Dengan begitu, pemkab tidak kecolongan,” ujarnya.

Kasi Penyidik dan Penindakan Satpol PP Sampang Moh. Jalil mengatakan, pihaknya hanya mempunyai kewenangan melakukan penyegelan terhadap tower yang melanggar peraturan. Terkait izin pendirian dan pendataan jumlah tower, itu kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Komonikasi dan Informatika (Diskuminfo) Sampang.

Pihaknya mengakui koordinasi antara satpol PP dan DPMPTSP terkait pengawasan izin tower lemah. Penyegelan selalu dilakukan setelah ada laporan masyarakat yang merasa risih dengan keberadaan tower tersebut.

”Laporan dari perizinan hanya terkait dengan jumlah tower. Mengenai izin pendirian tower, jarang ada laporan,” ungkapnya kemarin (30/1).

Menurut dia, DPMPTSP seharusnya memberikan data valid terkait tower ilegal kepada satpol PP. Jika ada tower yang tidak berizin atua menyalahi aturan, satpol PP segera melakukan penyegelan.

”Kami tidak tahu berapa jumlah total tower telekomunikasi yang berdiri di Sampang. Yang jelas jika ada tower yang tak berizin, akan kami segel,” tegasnya.

Kabid Pengolahan Data dan Pengendalian DPMPTSP Sampang Suaidi menyampaikan, izin pendirian tower telekomunikasi merupakan kewenangan instansinya. Jumlah tower yang berdiri dan beroperasi di Sampang tersebar di 176 titik. Semua sudah memiliki izin, termasuk tower yang disegel tersebut. Namun, dia mengaku tidak tahu mengapa sampai sekarang segel tower itu belum dilepas.

Baca Juga :  Pejabat yang Dilantik Harus Menunjukkan Kinerja Terbaik

Untuk pendirian tower baru, sampai saat ini belum ada informasi dari Diskominfo Sampang. ”Umumnya, perizinan dilakukan setelah tower berdiri. Padahal, izin seharusanya dilakukan sebelum tower dibangun. Ini yang perlu dipahami,” pungkasnya.

SAMPANG – Penyegelan tower telekomunikasi di Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, mendapat sorotan DPRD Sampang. Wakil rakyat menuding pemkab lemah mengawas izin pendirian tower.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Agus Husnul Yaqin mengatakan, selama ini pengawasan terhadap izin pendirian tower lemah. Indikasinya, penyegelan selalu dilakukan setelah mendapat laporan masyarakat. Pemkab juga cenderung lambat menindaklanjuti laporan warga.

”Seharusnya, penyegelan tower jangan selalu menunggu laporan dari warga. Pemkab harus aktif turun ke lapangan. Apalagi sekarang sudah ada tim Paten di kecamatan yang menangani semua izin usaha,” ucapnya.


Dia meminta, pengawasan terhadap izin pendirian tower diperketat. Terutama pendirian tower di pelosok desa. Tujuannya, pihak provider tidak mendirikan tower sebelum mendapat izin pemkab.

Politikus PBB itu berharap dinas terkait bersinergi dengan kecamatan dan kepala desa dalam mengwasi tower yang tidak mengantongi izin. Dengan begitu, pengawasan bisa lebih mudah.

”Pengawasan izin pendirian harus dicocokan dengan jumlah tower yang ada. Dengan begitu, pemkab tidak kecolongan,” ujarnya.

Kasi Penyidik dan Penindakan Satpol PP Sampang Moh. Jalil mengatakan, pihaknya hanya mempunyai kewenangan melakukan penyegelan terhadap tower yang melanggar peraturan. Terkait izin pendirian dan pendataan jumlah tower, itu kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Komonikasi dan Informatika (Diskuminfo) Sampang.

Pihaknya mengakui koordinasi antara satpol PP dan DPMPTSP terkait pengawasan izin tower lemah. Penyegelan selalu dilakukan setelah ada laporan masyarakat yang merasa risih dengan keberadaan tower tersebut.

”Laporan dari perizinan hanya terkait dengan jumlah tower. Mengenai izin pendirian tower, jarang ada laporan,” ungkapnya kemarin (30/1).

Menurut dia, DPMPTSP seharusnya memberikan data valid terkait tower ilegal kepada satpol PP. Jika ada tower yang tidak berizin atua menyalahi aturan, satpol PP segera melakukan penyegelan.

”Kami tidak tahu berapa jumlah total tower telekomunikasi yang berdiri di Sampang. Yang jelas jika ada tower yang tak berizin, akan kami segel,” tegasnya.

Kabid Pengolahan Data dan Pengendalian DPMPTSP Sampang Suaidi menyampaikan, izin pendirian tower telekomunikasi merupakan kewenangan instansinya. Jumlah tower yang berdiri dan beroperasi di Sampang tersebar di 176 titik. Semua sudah memiliki izin, termasuk tower yang disegel tersebut. Namun, dia mengaku tidak tahu mengapa sampai sekarang segel tower itu belum dilepas.

Baca Juga :  Proyek Pembangunan JLS Butuh Rp 204,5 Miliar

Untuk pendirian tower baru, sampai saat ini belum ada informasi dari Diskominfo Sampang. ”Umumnya, perizinan dilakukan setelah tower berdiri. Padahal, izin seharusanya dilakukan sebelum tower dibangun. Ini yang perlu dipahami,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/