alexametrics
22.3 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Ketersediaan RTH Sampang Hanya 8 Persen

SAMPANG – Ruang terbuka hijau (RTH) di Sampang masih jauh dari target minimal 30 persen dari luas wilayah. Hingga saat ini RTH di Kota Bahari baru 8 persen. Kendalanya, tanah milik pemerintah yang akan ditanami pohon konservasi maupun produktif tidak sampai 30 persen.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang mewacanakan membuat gerakan menanam pohon. Kabid Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan DLH Sampang Imam Irawan mengatakan, gerakan menanam pohon ditujukan kepada masyarakat agar lahan kosong milik warga ditanami pohon.

Sebab, lahan milik pemerintah terbatas untuk ditanami pohon. ”Tidak harus tanah pemerintah. Memang butuh waktu lama, tapi kami akan bekerja keras untuk memenuhi itu,” ucap Irawan, Selasa (30/1).

Selain membuat gerakan menanam pohon kepada masyarakat, pihaknya akan menutup tanah percaton, lapangan, kuburan, dan lahan yang tidak digunakan untuk ditanami pohon. ”Semuanya akan ditutup untuk ditanami pohon agar hijau, teduh, dan rindang,” katanya.

Baca Juga :  Ruang Terbuka Hijau Pamekasan Belum Ideal

Terkait program adiwiyata, menurut dia, pohon yang didistribusikan ke sekolah-sekolah berupa pohon produktif. Yakni, 255 pohon mangga dan 271 pohon sawo kecil. Sementara pohon konservasi diambil dari BP DAS. ”Ini inisiatif saya. Se-Sampang ada 30 persen. Sementara di kota hanya 8 persen,” ungkapnya.

Program sekolah adiwiyata di Sampang belum mencapai 1 persen. Dari jumlah sekolah yang mencapai ratusan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, hanya ada 16 sekolah yang mengikuti program adiwiyata.

Menurut Irawan, kesadaran sekolah menyukseskan program adiwiyata sangat sulit. Padahal tidak harus membuat sekolah rindang sekaligus. Yang terpenting ada bibit dan tanaman. Dia mengaku, untuk mengeluarkan biaya pembelian tanaman, pihak sekolah berat.

Baca Juga :  DLH Pamekasan Janji Bisa Akhiri Puasa Penghargaan Adipura

Kendati sekolah mengeluarkan dana 20 persen untuk adiwiyata yang tertuang dalam Permen LH Nomor 5 Tahun 2013, biaya lebih banyak digunakan untuk membuat toilet dan lain-lain. ”Jadi masih sedikit sekali sekolah yang melaksanakan adiwiyata,” tandasnya.

Dia menjelaskan, ada empat pilar untuk menentukan sekolah adiwiyata. Pertama, infrastruktur mulai dari sanitasi, jumlah toilet harus seimbang dengan jumlah siswa, harus memiliki UKS dan warung sehat. Kedua, kebijakan sekolah seperti bersih-bersih lingkungan.

Ketiga, harus ada kurikulum yang mendukung. Seperti ada mata pelajaran mengenai lingkungan kepada siswa. ”Keempat, keteduhan atau ruang terbuka hijau harus punya. Minimal dari luas sekolah, 30 persen harus teduh,” jelasnya.

- Advertisement -

SAMPANG – Ruang terbuka hijau (RTH) di Sampang masih jauh dari target minimal 30 persen dari luas wilayah. Hingga saat ini RTH di Kota Bahari baru 8 persen. Kendalanya, tanah milik pemerintah yang akan ditanami pohon konservasi maupun produktif tidak sampai 30 persen.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang mewacanakan membuat gerakan menanam pohon. Kabid Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan DLH Sampang Imam Irawan mengatakan, gerakan menanam pohon ditujukan kepada masyarakat agar lahan kosong milik warga ditanami pohon.

Sebab, lahan milik pemerintah terbatas untuk ditanami pohon. ”Tidak harus tanah pemerintah. Memang butuh waktu lama, tapi kami akan bekerja keras untuk memenuhi itu,” ucap Irawan, Selasa (30/1).


Selain membuat gerakan menanam pohon kepada masyarakat, pihaknya akan menutup tanah percaton, lapangan, kuburan, dan lahan yang tidak digunakan untuk ditanami pohon. ”Semuanya akan ditutup untuk ditanami pohon agar hijau, teduh, dan rindang,” katanya.

Baca Juga :  Dinas PUPR Sampang Pamerkan Alat Berat

Terkait program adiwiyata, menurut dia, pohon yang didistribusikan ke sekolah-sekolah berupa pohon produktif. Yakni, 255 pohon mangga dan 271 pohon sawo kecil. Sementara pohon konservasi diambil dari BP DAS. ”Ini inisiatif saya. Se-Sampang ada 30 persen. Sementara di kota hanya 8 persen,” ungkapnya.

Program sekolah adiwiyata di Sampang belum mencapai 1 persen. Dari jumlah sekolah yang mencapai ratusan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, hanya ada 16 sekolah yang mengikuti program adiwiyata.

Menurut Irawan, kesadaran sekolah menyukseskan program adiwiyata sangat sulit. Padahal tidak harus membuat sekolah rindang sekaligus. Yang terpenting ada bibit dan tanaman. Dia mengaku, untuk mengeluarkan biaya pembelian tanaman, pihak sekolah berat.

Baca Juga :  Bupati-Wabup Launching Kampung Tangguh Semeru

Kendati sekolah mengeluarkan dana 20 persen untuk adiwiyata yang tertuang dalam Permen LH Nomor 5 Tahun 2013, biaya lebih banyak digunakan untuk membuat toilet dan lain-lain. ”Jadi masih sedikit sekali sekolah yang melaksanakan adiwiyata,” tandasnya.

Dia menjelaskan, ada empat pilar untuk menentukan sekolah adiwiyata. Pertama, infrastruktur mulai dari sanitasi, jumlah toilet harus seimbang dengan jumlah siswa, harus memiliki UKS dan warung sehat. Kedua, kebijakan sekolah seperti bersih-bersih lingkungan.

Ketiga, harus ada kurikulum yang mendukung. Seperti ada mata pelajaran mengenai lingkungan kepada siswa. ”Keempat, keteduhan atau ruang terbuka hijau harus punya. Minimal dari luas sekolah, 30 persen harus teduh,” jelasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/