alexametrics
19 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Satu TPS Coblos Ulang Lagi

SAMPANG – Tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) mengklaim terus berupaya mencari keadilan. Mereka mengaku menemukan indikasi kejanggalan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang 2018.

Senin (29/10) tim paslon Mantap menyatakan memboikot hasil penghitungan PSU yang digelar Sabtu (27/10). Pemboikotan itu tertuang dalam surat bernomor 16/MTP-09/2018. Tim paslon Mantap menyatakan memboikot rekapitulasi suara di PPK dan menolak hasil PSU Pilkada Sampang 2018.

Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Mantap Mukhlis mengatakan, pihaknya melakukan boikot rekapitulasi suara di PPK karena pada penetapan daftar pemilih tetap (DPT) sudah membuat kesepakatan. Saat itu hadir lengkap dari tim tiga paslon, KPU, Bawaslu Sampang, perwakilan forkopimda, dan pihak keamanan.

Poin pertama yang disepakati, KPU Sampang menjamin C6 didistribusikan kepada pemilih yang tercantum dalam DPTHP. Kedua, saat pendistribusian C6 akan didampingi pihak keamanan dan perwakilan tim paslon. Dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

”Pendistribusian C6 dimulai 24 Oktober secara serentak se-Sampang sampai 26 Oktober hingga pukul 00.00. Itu harus terdistribusi secara merata,” kata Mukhlis kemarin.

Pria asal Kecamatan Omben itu melanjutkan, poin keempat yakni TPS dibuat di tempat yang netral dan diketahui masing-masing tim sukses. Kelima, KPU Sampang menjamin saksi-saksi bisa menjalankan tugasnya di tiap TPS.

Keenam, pihak keamanan menjamin rasa aman terhadap masyarakat dan saki-saksi yang bertugas di TPS dari ancaman dan intimidasi pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Yaitu dengan menempatkan personel keamanan di tiap TPS minimal tiga atau empat orang. Kalau dianggap rawan bisa lebih dari empat personel keamanan,” ujarnya.

Baca Juga :  KPU Pusat: Laporan ke MK Harus Akurat

Ketujuh, KPU Sampang menjamin pelaksanaan PSU yang jujur dan adil serta penggunaan surat suara sesuai pemilih di DPT. Kedelapan, KPU Sampang menjamin netralitas penyelenggaraan hingga tingkat bawah yaitu KPPS untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai peraturan. ”Itu sudah disepakati bersama,” tegas dia.

Ternyata, lanjut Mukhlis, yang terjadi di lapangan C6 tidak didistribusikan kepada pemilih yang terdaftar di DPTHP. Karena itu, banyak warga tidak bisa memberikan suaranya pada hari pencoblosan. ”Banyak pendistribusian C6 yang tidak didampingi pihak keamanan,” sesalnya.

Pendistribusian C6 yang sudah disepakati dimulai 24 Oktober ternyata banyak dilakukan pada 25 Oktober. Itu mengakibatkan pendistribusian C6 mepet. Di beberapa tempat, lokasi TPS tidak sesuai dengan pemberitahuan yang tertulis di C6.

”Di beberapa tempat, saksi-saksi tim paslon nomor 2 yang memiliki mandat diusir oleh oknum masyarakat dan dibiarkan oleh KPPS,” katanya. ”Padahal, ini menjadi tugas Bawaslu menjamin saksi-saksi yang mempunyai mandat,” imbuhnya.

Atas dasar itu, pihaknya membuat surat boikot ditembuskan ke Mahkamah Konstitusi (MK), KPU RI, Bawaslu RI, KPU Jatim, Bawaslu Jatim, dan Kapolda Jatim. Surat tembusan juga ditujukan kepada bupati Sampang, Kapolres Sampang, Bawaslu Sampang, dan 14 PPK se-Sampang.

Komisioner KPU Sampang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Miftahur Rozaq mengatakan, rekapitulasi hasil PSU di tingkat PPK sesuai PKPU 09 pasal 8 ayat 5. Langkah-langkah yang harus dilakukan PPK yakni mengundang tim paslon, mengundang PPS/KPPS, panwas/PPL, dan stakeholder terkait.

”Ketika kemudian tidak datang dan kami tunggu sampai batas yang ditentukan, tapi tidak datang juga, maka sesuai PKPU 09 pasal 8 ayat 5 bisa dilanjutkan. Hasilnya sah meskipun tidak ditandatangani saksi paslon,” jelasnya.

Baca Juga :  Perbaiki DPT dan Aktifkan SDM Penyelenggara

Terkait kejanggalan-kejanggalan yang dikemukakan tim pemenangan paslon Mantap, Rozak merasa sudah jelas sesuai aturan. Sebab, ada panwas secara berjenjang. Pihaknya mengakui ada surat tembusan dari tim paslon Mantap. Pihaknya menerima pukul 00.30 dari tim paslon Mantap menyampaikan bahwa akan melakukan pemboikotan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

”Yang jelas, kami pada prinsipnya tetap sesuai aturan dan mengundang tim paslon. Itu untuk memastikan bahwa rekap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” bebernya.

Rozak membenarkan akan ada PSU ulang di satu TPS. Yakni, TPS 08, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang. Pihaknya belum mengetahui secara pasti persoalan di bawah. Hanya, pihaknya mendapat rekomendasi dari panwascam. ”Mengenai detail permasalahannya, Bawaslu yang lebih paham atau panwascam,” ujar dia.

Hanya, lanjut Rozak, pihaknya memutuskan PSU satu TPS akan dilaksanakan hari ini (30/10). Sejak kemarin sore (29/10), pihaknya mendistribusikan C6 kepada pemilih. Jumlah pemilih 735 orang. ”Kami masih survei lokasi untuk persiapan PSU satu TPS. Logistik sudah kami siapkan untuk menyukseskan PSU rekomendasi panwas,” tukasnya.

Ketua Panwascam Ketapang Moh. Syamsul Islam menegaskan, surat rekomendasi PSU nomor 001/PANWASCAM.KTP/X/2018 di TPS 8, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, telah dikirim. Dia menjelaskan, surat tersebut dikeluarkan berdasar pemeriksaan dokumen, saksi, kajian, rapat pleno ketua, dan anggota panwascam.

Dia menyatakan, pihaknya menemukan beberapa pelanggaran yang dianggap memenuhi unsur pelanggaran administrasi. ”Kami merekomendasikan supaya di TPS 8 dilakukan PSU lagi. Sebab, kami menemukan pelanggaran administrasi yang memenuhi unsur untuk dilaksanakan PSU,” katanya. 

SAMPANG – Tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) mengklaim terus berupaya mencari keadilan. Mereka mengaku menemukan indikasi kejanggalan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang 2018.

Senin (29/10) tim paslon Mantap menyatakan memboikot hasil penghitungan PSU yang digelar Sabtu (27/10). Pemboikotan itu tertuang dalam surat bernomor 16/MTP-09/2018. Tim paslon Mantap menyatakan memboikot rekapitulasi suara di PPK dan menolak hasil PSU Pilkada Sampang 2018.

Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Mantap Mukhlis mengatakan, pihaknya melakukan boikot rekapitulasi suara di PPK karena pada penetapan daftar pemilih tetap (DPT) sudah membuat kesepakatan. Saat itu hadir lengkap dari tim tiga paslon, KPU, Bawaslu Sampang, perwakilan forkopimda, dan pihak keamanan.


Poin pertama yang disepakati, KPU Sampang menjamin C6 didistribusikan kepada pemilih yang tercantum dalam DPTHP. Kedua, saat pendistribusian C6 akan didampingi pihak keamanan dan perwakilan tim paslon. Dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

”Pendistribusian C6 dimulai 24 Oktober secara serentak se-Sampang sampai 26 Oktober hingga pukul 00.00. Itu harus terdistribusi secara merata,” kata Mukhlis kemarin.

Pria asal Kecamatan Omben itu melanjutkan, poin keempat yakni TPS dibuat di tempat yang netral dan diketahui masing-masing tim sukses. Kelima, KPU Sampang menjamin saksi-saksi bisa menjalankan tugasnya di tiap TPS.

Keenam, pihak keamanan menjamin rasa aman terhadap masyarakat dan saki-saksi yang bertugas di TPS dari ancaman dan intimidasi pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Yaitu dengan menempatkan personel keamanan di tiap TPS minimal tiga atau empat orang. Kalau dianggap rawan bisa lebih dari empat personel keamanan,” ujarnya.

Baca Juga :  Penularan Diduga Terjadi saat Akad Nikah

Ketujuh, KPU Sampang menjamin pelaksanaan PSU yang jujur dan adil serta penggunaan surat suara sesuai pemilih di DPT. Kedelapan, KPU Sampang menjamin netralitas penyelenggaraan hingga tingkat bawah yaitu KPPS untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai peraturan. ”Itu sudah disepakati bersama,” tegas dia.

Ternyata, lanjut Mukhlis, yang terjadi di lapangan C6 tidak didistribusikan kepada pemilih yang terdaftar di DPTHP. Karena itu, banyak warga tidak bisa memberikan suaranya pada hari pencoblosan. ”Banyak pendistribusian C6 yang tidak didampingi pihak keamanan,” sesalnya.

Pendistribusian C6 yang sudah disepakati dimulai 24 Oktober ternyata banyak dilakukan pada 25 Oktober. Itu mengakibatkan pendistribusian C6 mepet. Di beberapa tempat, lokasi TPS tidak sesuai dengan pemberitahuan yang tertulis di C6.

”Di beberapa tempat, saksi-saksi tim paslon nomor 2 yang memiliki mandat diusir oleh oknum masyarakat dan dibiarkan oleh KPPS,” katanya. ”Padahal, ini menjadi tugas Bawaslu menjamin saksi-saksi yang mempunyai mandat,” imbuhnya.

Atas dasar itu, pihaknya membuat surat boikot ditembuskan ke Mahkamah Konstitusi (MK), KPU RI, Bawaslu RI, KPU Jatim, Bawaslu Jatim, dan Kapolda Jatim. Surat tembusan juga ditujukan kepada bupati Sampang, Kapolres Sampang, Bawaslu Sampang, dan 14 PPK se-Sampang.

Komisioner KPU Sampang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Miftahur Rozaq mengatakan, rekapitulasi hasil PSU di tingkat PPK sesuai PKPU 09 pasal 8 ayat 5. Langkah-langkah yang harus dilakukan PPK yakni mengundang tim paslon, mengundang PPS/KPPS, panwas/PPL, dan stakeholder terkait.

”Ketika kemudian tidak datang dan kami tunggu sampai batas yang ditentukan, tapi tidak datang juga, maka sesuai PKPU 09 pasal 8 ayat 5 bisa dilanjutkan. Hasilnya sah meskipun tidak ditandatangani saksi paslon,” jelasnya.

Baca Juga :  Fun Bike untuk Rayakan Hardiknas Meriah

Terkait kejanggalan-kejanggalan yang dikemukakan tim pemenangan paslon Mantap, Rozak merasa sudah jelas sesuai aturan. Sebab, ada panwas secara berjenjang. Pihaknya mengakui ada surat tembusan dari tim paslon Mantap. Pihaknya menerima pukul 00.30 dari tim paslon Mantap menyampaikan bahwa akan melakukan pemboikotan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

”Yang jelas, kami pada prinsipnya tetap sesuai aturan dan mengundang tim paslon. Itu untuk memastikan bahwa rekap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” bebernya.

Rozak membenarkan akan ada PSU ulang di satu TPS. Yakni, TPS 08, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang. Pihaknya belum mengetahui secara pasti persoalan di bawah. Hanya, pihaknya mendapat rekomendasi dari panwascam. ”Mengenai detail permasalahannya, Bawaslu yang lebih paham atau panwascam,” ujar dia.

Hanya, lanjut Rozak, pihaknya memutuskan PSU satu TPS akan dilaksanakan hari ini (30/10). Sejak kemarin sore (29/10), pihaknya mendistribusikan C6 kepada pemilih. Jumlah pemilih 735 orang. ”Kami masih survei lokasi untuk persiapan PSU satu TPS. Logistik sudah kami siapkan untuk menyukseskan PSU rekomendasi panwas,” tukasnya.

Ketua Panwascam Ketapang Moh. Syamsul Islam menegaskan, surat rekomendasi PSU nomor 001/PANWASCAM.KTP/X/2018 di TPS 8, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, telah dikirim. Dia menjelaskan, surat tersebut dikeluarkan berdasar pemeriksaan dokumen, saksi, kajian, rapat pleno ketua, dan anggota panwascam.

Dia menyatakan, pihaknya menemukan beberapa pelanggaran yang dianggap memenuhi unsur pelanggaran administrasi. ”Kami merekomendasikan supaya di TPS 8 dilakukan PSU lagi. Sebab, kami menemukan pelanggaran administrasi yang memenuhi unsur untuk dilaksanakan PSU,” katanya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/