alexametrics
21.6 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Mau Mudik, Bupati Sampang Larang ASN Bawa Mobil dan Motor Dinas

SAMPANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sampang sebentar lagi akan memasuki masa libur dan cuti Hari Raya Idul Fitri. Momentum itu, dimanfaatkan untuk mudik dan berlebaran dengan keluarga di kampung halaman.

Namun demikian, ASN yang akan mudik dilarang menggunakan aset milik pemerintah. Baik mobil maupun motor dinas. Termasuk, dilarang menerima uang maupun barang yang berkaitan dengan jabatan serta kedudukannya sebagai ASN.

Kabag Humas Pemkab Sampang Yulis Juwaidi membenarkan ketentuan tersebut. Dikatakan, Bupati Sampang H Slamet Junaidi telah menerbitkan surat nomor: 700/265/434.100/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Dalam surat itu, ASN atau penyelenggara negara dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. “Misalnya seperti menggunakan kendaraan dinas untuk kegiatan mudik lebaran. Itu dilarang,” katanya.

Baca Juga :  Tentara dan Polisi Bersinergi Ciptakan Kondusivitas

Dijelaskan, ASN juga dilarang menerima uang, bingkisan atau parsel maupun fasilitas lebaran dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan. Sebab, khawatir terkategori gratifikasi.

“ASN juga tidak boleh mengajukan permintaan dana, sumbangan dan atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau yang lainnya kepada masyarakat. Termasuk kepada perusahaan atau penyelenggara negara lainnya,” terang Yulis.

Pria murah senyum itu menambahkan, larangan tersebut mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Termasuk, merujuk ke surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Bagi ASN di lingkungan Pemkab Sampang yang terlanjur menerima gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya, wajib melapor ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi tersebut,” tegasnya. (Moh Iqbal)

Baca Juga :  Target Hasil Perikanan Tangkap 8.200 Ton
- Advertisement -

SAMPANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sampang sebentar lagi akan memasuki masa libur dan cuti Hari Raya Idul Fitri. Momentum itu, dimanfaatkan untuk mudik dan berlebaran dengan keluarga di kampung halaman.

Namun demikian, ASN yang akan mudik dilarang menggunakan aset milik pemerintah. Baik mobil maupun motor dinas. Termasuk, dilarang menerima uang maupun barang yang berkaitan dengan jabatan serta kedudukannya sebagai ASN.

Kabag Humas Pemkab Sampang Yulis Juwaidi membenarkan ketentuan tersebut. Dikatakan, Bupati Sampang H Slamet Junaidi telah menerbitkan surat nomor: 700/265/434.100/2019 tanggal 24 Mei 2019.


Dalam surat itu, ASN atau penyelenggara negara dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. “Misalnya seperti menggunakan kendaraan dinas untuk kegiatan mudik lebaran. Itu dilarang,” katanya.

Baca Juga :  Dilaporkan Tipu Kiai, Pak Haji di Sampang Dijemput Polisi di Kantornya

Dijelaskan, ASN juga dilarang menerima uang, bingkisan atau parsel maupun fasilitas lebaran dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan. Sebab, khawatir terkategori gratifikasi.

“ASN juga tidak boleh mengajukan permintaan dana, sumbangan dan atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau yang lainnya kepada masyarakat. Termasuk kepada perusahaan atau penyelenggara negara lainnya,” terang Yulis.

Pria murah senyum itu menambahkan, larangan tersebut mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Termasuk, merujuk ke surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Bagi ASN di lingkungan Pemkab Sampang yang terlanjur menerima gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya, wajib melapor ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi tersebut,” tegasnya. (Moh Iqbal)

Baca Juga :  Baznas Sampang Intens Suarakan Gerakan Cinta Zakat
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/