SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Pemerintah kabupaten (pemkab) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang mengelola 6.873 lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tersebar di 14 kecamatan. Perawatan ribuan PJU tersebut membutuhkan biaya cukup besar. Buktinya, dishub harus membayar tagihan listrik sebesar Rp 600 juta setiap bulan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Teknis Sarana dan Prasarana (TSP) Dishub Sampang Heri Budiyanto. Menurut dia, jumlah lampu PJU yang terpasang di wilayah Kota Bahari setiap tahun terus bertambah. Penambahan lampu PJU tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ”Data yang kami miliki, lampu PJU di Sampang tersebar di 6.873 titik,” ucapnya.
Heri menuturkan, petugas di lapangan terus melakukan pendataan lampu PJU di lapangan. Sebab, dikhawatirkan banyak lampu PJU ilegal yang terpasang tanpa sepengetahuan institusinya. Hal tersebut akan memengaruhi biaya tagihan listrik. ”Saat ini kami terus menyisir dan mengecek listrik PJU. Khawatir ada sambungan ilegal,” tuturnya.
Dijelaskan, tagihan listrik PJU yang menjadi tanggung jawabnya sangat besar. Khusus tahun 2021, institusinya menyediakan anggaran sekitar Rp 6,4 miliar. ”Setiap bulan, tagihan listrik memang tidak sama. Bergantung pemakaian, tapi pernah sampai Rp 600 juta per bulan,” jelas Heri.
Heri mengungkapkan, anggaran miliaran rupiah tersebut hanya bisa meng-cover pemakaian listrik hingga November mendatang. Kekurangan dananya nanti akan diajukan pada perubahan anggaran keuangan (PAK). ”Sekarang saja sudah terserap sekitar Rp 2 miliar,” terang Heri.
Ditambahkan, segala upaya sudah dilakukan institusinya untuk mengurangi tagihan listrik. Salah satu cara yang dipilih, mengubah lampu PJU biasa ke LED. Namun, hal tersebut kurang memberi pengaruh besar. ”Sebab, jumlah lampu PJU yang terpasang terus bertambah,” pungkas Heri. (iqb)
