alexametrics
20.9 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

30.000 Dokumen Tak Dikelola

SAMPANG – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Disarpus) Sampang belum maksimal dalam menjalankan penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip daerah. Dari target 50 ribu arsip, masih sekitar 20 ribu dokumen yang dinventarisasi. Dengan kata lain, sampai saat ini masih ada 30 ribu arsip yang tidak dikelola.

Pada 2017, disarpus mengeluarkan dana Rp 330.878.000 dalam program tersebut. Dana ratusan juta tersebut digunakan untuk pengadaan sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip Rp 150 juta serta pendataan dan penataan arsip Rp 48.426.600. Lalu, program menduplikatkan dokumen daerah dalam bentuk informatika Rp 88.528.000 dan Rp 43.924.000 untuk pembinaan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah.

Kabid Kearsipan Disarpus Sampang Arif Budiansor mengatakan, penyelamatan dan pelestarian dokumen daerah dijalankan pada 2017. Tujuannya, menginventarisasi dan mengelola semua arsip daerah. Pihaknya ingin semua dokumen arsip dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintah tersimpan dan dikelola dengan baik. Baik berupa dokumen penggunaan anggaran dan program kerja.

Arsip yang ditarik atau diinventarisasi terdiri dari arsip inaktif dan statis 2002–2015. Arsip inaktif berupa dokumen tentang pengelolaan keuangan dinas. Sementara arsip statis, dokumen pengelolaan suatu benda atau tempat yang bernilai sejarah. ”Dokumen atau arsip yang berusia lebih 10 tahun harus diserahkan ke disarpus untuk disimpan dan dikelola. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dinas tinggal datang ke sini,” ucapnya kemarin (29/1).

Baca Juga :  Tuding BPN Tidak Lakukan Sosialisasi

Program tersebut berjalan lamban dan belum maksimal. Dari 60 OPD dan kantor kecamatan, hanya lima instansi yang aktif menyerahkan dokumen. Yakni, dinas perdagangan dan perindustrian (disperdagprin), RSUD, BPPKAD, dinas kesehatan (dinkes), dan Kecamatan Jrengik.

Program itu tidak maksimal lantaran jumlah tenaga ahli di bidang kearsipan minim dan tidak sebanding dengan banyaknya dinas yang ditangani. Apalagi, sampai saat ini tidak semua OPD sudah memiliki petugas arsiparis. ”Kami hanya memiliki lima arsiparis. Seharusnya, setiap dinas memiliki minimal satu petugas arsip,” katanya.

Banyak dinas tidak memahami prosedur pengelolaan arsip yang baik dan benar. Rata-rata arsip yang disetor kepada disarpus tidak sesuai dengan kategori dan prosedur kearsipan. Maka dari itu, pihaknya harus merombak total arsip tersebut. ”Sebelum disimpan dan dikelola di sini, ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan. Arsip itu sudah siap dan menyerahkan berkas berita acara pelimpahan arsip kepada disarpus,” terangnya.

Baca Juga :  Realisasi PAD Dishub Sampang Memprihatinkan

Pendataan arsip sudah menggunakan aplikasi digital. Setiap dinas akan diberi password untuk bisa mengakses arsip tersebut. Jadi, tidak semua orang bisa membuka dan mengetahui arsip tersebut. ”Arsip yang sudah masuk kami duplikat berbentuk pembukuan dan file dokumen. Lalu, disimpan di ruangan depo arsip,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri mengungkapkan, program penyelamatan arsip tahun ini dianggarkan Rp 300 juta. Politikus PKB itu meminta disarpus maksimal merealisasikan program tersebut. Koordinasi dengan semua instansi harus intensif dilakukan agar penyelamatan arsip bisa lebih baik. ”Penarikan arsip di puskesmas dan balai desa juga perlu dimaksimalkan karena di situ juga menjalankan program dengan anggaran cukup besar,” pintanya.

SAMPANG – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Disarpus) Sampang belum maksimal dalam menjalankan penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip daerah. Dari target 50 ribu arsip, masih sekitar 20 ribu dokumen yang dinventarisasi. Dengan kata lain, sampai saat ini masih ada 30 ribu arsip yang tidak dikelola.

Pada 2017, disarpus mengeluarkan dana Rp 330.878.000 dalam program tersebut. Dana ratusan juta tersebut digunakan untuk pengadaan sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip Rp 150 juta serta pendataan dan penataan arsip Rp 48.426.600. Lalu, program menduplikatkan dokumen daerah dalam bentuk informatika Rp 88.528.000 dan Rp 43.924.000 untuk pembinaan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah.

Kabid Kearsipan Disarpus Sampang Arif Budiansor mengatakan, penyelamatan dan pelestarian dokumen daerah dijalankan pada 2017. Tujuannya, menginventarisasi dan mengelola semua arsip daerah. Pihaknya ingin semua dokumen arsip dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintah tersimpan dan dikelola dengan baik. Baik berupa dokumen penggunaan anggaran dan program kerja.


Arsip yang ditarik atau diinventarisasi terdiri dari arsip inaktif dan statis 2002–2015. Arsip inaktif berupa dokumen tentang pengelolaan keuangan dinas. Sementara arsip statis, dokumen pengelolaan suatu benda atau tempat yang bernilai sejarah. ”Dokumen atau arsip yang berusia lebih 10 tahun harus diserahkan ke disarpus untuk disimpan dan dikelola. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dinas tinggal datang ke sini,” ucapnya kemarin (29/1).

Baca Juga :  Realisasi PAD Dishub Sampang Memprihatinkan

Program tersebut berjalan lamban dan belum maksimal. Dari 60 OPD dan kantor kecamatan, hanya lima instansi yang aktif menyerahkan dokumen. Yakni, dinas perdagangan dan perindustrian (disperdagprin), RSUD, BPPKAD, dinas kesehatan (dinkes), dan Kecamatan Jrengik.

Program itu tidak maksimal lantaran jumlah tenaga ahli di bidang kearsipan minim dan tidak sebanding dengan banyaknya dinas yang ditangani. Apalagi, sampai saat ini tidak semua OPD sudah memiliki petugas arsiparis. ”Kami hanya memiliki lima arsiparis. Seharusnya, setiap dinas memiliki minimal satu petugas arsip,” katanya.

Banyak dinas tidak memahami prosedur pengelolaan arsip yang baik dan benar. Rata-rata arsip yang disetor kepada disarpus tidak sesuai dengan kategori dan prosedur kearsipan. Maka dari itu, pihaknya harus merombak total arsip tersebut. ”Sebelum disimpan dan dikelola di sini, ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan. Arsip itu sudah siap dan menyerahkan berkas berita acara pelimpahan arsip kepada disarpus,” terangnya.

Baca Juga :  Plt Kepala BKPSDM Gantikan Puthut

Pendataan arsip sudah menggunakan aplikasi digital. Setiap dinas akan diberi password untuk bisa mengakses arsip tersebut. Jadi, tidak semua orang bisa membuka dan mengetahui arsip tersebut. ”Arsip yang sudah masuk kami duplikat berbentuk pembukuan dan file dokumen. Lalu, disimpan di ruangan depo arsip,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri mengungkapkan, program penyelamatan arsip tahun ini dianggarkan Rp 300 juta. Politikus PKB itu meminta disarpus maksimal merealisasikan program tersebut. Koordinasi dengan semua instansi harus intensif dilakukan agar penyelamatan arsip bisa lebih baik. ”Penarikan arsip di puskesmas dan balai desa juga perlu dimaksimalkan karena di situ juga menjalankan program dengan anggaran cukup besar,” pintanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/