alexametrics
28.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

BPPKAD Enggan Beber Pengembalian Uang Negara

SAMPANG – Pengembalian kerugian uang negara sebesar Rp 2,3 miliar tidak jelas. Itu terungkap ketika aktivis Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang setempat mendatangi kantor badan pendapatan pengelolaan dan keuangan aset daerah (BPPKAD) Senin (28/8).

Kerugian uang negara miliaran rupiah itu terbagi dalam 27 paket pekerjaan di tujuh SKPD. Yakni, satu paket proyek badan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian (BKP4) sebesar Rp 130.327.734; satu paket proyek dinas pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata (disporabudpar) sebesar Rp 60.838.487; serta lima paket proyek dinas kesehatan (dinkes) sebesar Rp 1.045.577.181.

Kemudian, satu paket proyek dispendaloka/BPPKAD sebesar Rp 96.566.382; dan tiga proyek dinas pendidikan (disdik) sebesar Rp 77.357.181. Selanjutnya, satu paket proyek dinsosnakertrans/dinsos sebesar Rp 87.651.031, dan 15 paket proyek dinas PU bina marga/dinas PUPR sebesar Rp 826.681.819.

Baca Juga :  PMII Terima 15 Aduan Pungutan

Ketua Umum PC PMII Sampang Mohammad Farid mengatakan, proses pengembalian kerugian negara rekanan penggarap proyek tidak jelas. Itu diperkuat oleh mahasiswa yang tidak diperkenankan meminta bukti setor kepada BPPKAD. ”BPPKAD selaku pengelola keuangan daerah tidak sanggup memperlihatkan bukti-bukti pengembalian kerugian negara. Padahal sekarang sudah melebihi batas yang ditentukan BPK selama 60 hari,” katanya.

Pengembalian tersebut termaktub dalam Peraturan BPK 20/2010. Karena itu, pihaknya akan berupaya agar keuangan negara bisa dikembalikan. ”BPPKAD sudah tidak ada etika baik. Ketika kami izin untuk beraudiensi ditolak. Kami juga tidak direspons dengan baik,” sesalnya.

Sekretaris Umum PC PMII Sampang Lukman Hakim mengaku heran karena sekretaris BPPKAD tidak menunjukkan bukti surat tanda setoran (STS). Karena itu, dia mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan memproses pengembalian keuangan negara tersebut. ”Padahal keluar masuknya keuangan daerah dari BPPKAD,” jelasnya.

Baca Juga :  Segel Pasar Bringkoning Dibuka

Sementara itu, Sekretaris BPPKAD Sampang Aminatus Sakdiyah membenarkan, hasil audit BPK Perwakilan Jatim tertanggal 30 Mei memang harus dilakukan pengembalian selama kurun waktu 60 hari. Akan tetapi, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan. Persoalan kerugian negara itu merupakan ranah inspektorat.

”Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan rincian pengembalian yang diinginkan. Tapi saya janji akan laporkan kepada pimpinan, dan terkait persoalan ini juga ada tim, yaitu inspektorat. Sebenarnya tidak ada penyimpangan. Tapi karena SOP BPK seperti itu, maka ada proses pengembalian,” jelasnya.

- Advertisement -

SAMPANG – Pengembalian kerugian uang negara sebesar Rp 2,3 miliar tidak jelas. Itu terungkap ketika aktivis Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang setempat mendatangi kantor badan pendapatan pengelolaan dan keuangan aset daerah (BPPKAD) Senin (28/8).

Kerugian uang negara miliaran rupiah itu terbagi dalam 27 paket pekerjaan di tujuh SKPD. Yakni, satu paket proyek badan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian (BKP4) sebesar Rp 130.327.734; satu paket proyek dinas pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata (disporabudpar) sebesar Rp 60.838.487; serta lima paket proyek dinas kesehatan (dinkes) sebesar Rp 1.045.577.181.

Kemudian, satu paket proyek dispendaloka/BPPKAD sebesar Rp 96.566.382; dan tiga proyek dinas pendidikan (disdik) sebesar Rp 77.357.181. Selanjutnya, satu paket proyek dinsosnakertrans/dinsos sebesar Rp 87.651.031, dan 15 paket proyek dinas PU bina marga/dinas PUPR sebesar Rp 826.681.819.

Baca Juga :  Mahasiswa Tolak Full Day School

Ketua Umum PC PMII Sampang Mohammad Farid mengatakan, proses pengembalian kerugian negara rekanan penggarap proyek tidak jelas. Itu diperkuat oleh mahasiswa yang tidak diperkenankan meminta bukti setor kepada BPPKAD. ”BPPKAD selaku pengelola keuangan daerah tidak sanggup memperlihatkan bukti-bukti pengembalian kerugian negara. Padahal sekarang sudah melebihi batas yang ditentukan BPK selama 60 hari,” katanya.

Pengembalian tersebut termaktub dalam Peraturan BPK 20/2010. Karena itu, pihaknya akan berupaya agar keuangan negara bisa dikembalikan. ”BPPKAD sudah tidak ada etika baik. Ketika kami izin untuk beraudiensi ditolak. Kami juga tidak direspons dengan baik,” sesalnya.

Sekretaris Umum PC PMII Sampang Lukman Hakim mengaku heran karena sekretaris BPPKAD tidak menunjukkan bukti surat tanda setoran (STS). Karena itu, dia mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan memproses pengembalian keuangan negara tersebut. ”Padahal keluar masuknya keuangan daerah dari BPPKAD,” jelasnya.

Baca Juga :  Amankan Demo di Depan Kantor Pemkab Sampang, Polwan Usung Poster Kocak

Sementara itu, Sekretaris BPPKAD Sampang Aminatus Sakdiyah membenarkan, hasil audit BPK Perwakilan Jatim tertanggal 30 Mei memang harus dilakukan pengembalian selama kurun waktu 60 hari. Akan tetapi, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan. Persoalan kerugian negara itu merupakan ranah inspektorat.

”Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan rincian pengembalian yang diinginkan. Tapi saya janji akan laporkan kepada pimpinan, dan terkait persoalan ini juga ada tim, yaitu inspektorat. Sebenarnya tidak ada penyimpangan. Tapi karena SOP BPK seperti itu, maka ada proses pengembalian,” jelasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/