alexametrics
27.1 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Pembebasan Lahan Pasar Apung Butuh Rp 4 Miliar

SAMPANG – Pemkab Sampang melalui dinas perdagangan dan perindustrian (disperdagprin) berencana mengubah pasar tradisonal Tanjung menjadi pasar apung. Hanya, pasar yang anggaran pembebasan lahannya mencapai Rp 4 miliar itu mendapat sorotan pihak legislatif.

Rencana pembangunan pasar apung di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, diminta dikaji ulang. Sebab, pemanfaatan pasar tradisonal Tanjung selama ini tidak maksimal. Buktinya, sejumlah kios dan stan tidak ditempati. Legislatif pun khawatir.

”Lebih baik diusulkan untuk pembangunan pasar tradisional lain di pelosok-pelosok,” desak anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsuddin Jumat (27/10).

Menurut dia, kondisi Pasar Tanjung masih bagus. Karena itu, jika memang ada anggaran lebih baik dialokasikan untuk pasar tradisional lain yang layak untuk dikembangkan.

Baca Juga :  Temukan Bayi Laki-laki Di Semak Blukar

”Meskipun masih sebatas rencana, tidak menutup kemungkinan akan terealisasi. Kami harap pemkab tidak terburu-buru,” katanya.

”Akan tetapi, jika rencana pasar apung itu hanya beralasan mengurangi kemacetan arus lalin di lokasi itu, program terserbut kurang efektif,” tegas anggota dewan dari Kecamatan Camplong itu.

Di tempat terpisah, Kabid Pengelolaan Pasar Disperdagprin Sampang Sapta Nuris Ramlan mengatakan, pembangunan pasar apung tersebut merupakan usulan bupati. Tujuannya, menampung pedagang yang berjualan di luar pasar atau di pinggir jalan raya.

 ”Juli lalu kami sudah survei lokasi. Kami juga akan melakukan studi banding ke Pasar Apung Brondong di Kabupaten Kediri untuk mempelajari sistem pengelolaan dan penataan pedagang,” paparnya.

 Pihaknya mengaku tidak bisa memastikan program tersebut akan dianggarkan 2018. Sebab, berdasar rapat dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang, pengembangan pasar tradisional pada 2018 hanya difokuskan untuk pasar di wilayah pantura.

Baca Juga :  Target Bebaskan 1.200 Hektare Lahan

Selain itu, pihaknya harus mendapatkan izin Pemprov Jatim terkait dengan pembangunan reklamasi di lokasi tersebut. Hal yang dianggap penting juga harus melihat kondisi keuangan pemkab. Itu berkaitan dengan anggaran pembebasan lahan dan ganti rugi bangunan. Apalagi warga setempat membanderol tanah dan bangunan dengan harga sangat tinggi.

 ”Kami sudah bertemu dengan warga pemilik lahan dan rumah. Dan dua rumah itu masing-masing meminta ganti rugi Rp 2 miliar,” ucapnya.

”Jadi, totalnya pemkab harus menyediakan Rp 4 miliar untuk pembebasan lahan,” pungkasnya.

SAMPANG – Pemkab Sampang melalui dinas perdagangan dan perindustrian (disperdagprin) berencana mengubah pasar tradisonal Tanjung menjadi pasar apung. Hanya, pasar yang anggaran pembebasan lahannya mencapai Rp 4 miliar itu mendapat sorotan pihak legislatif.

Rencana pembangunan pasar apung di Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, diminta dikaji ulang. Sebab, pemanfaatan pasar tradisonal Tanjung selama ini tidak maksimal. Buktinya, sejumlah kios dan stan tidak ditempati. Legislatif pun khawatir.

”Lebih baik diusulkan untuk pembangunan pasar tradisional lain di pelosok-pelosok,” desak anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsuddin Jumat (27/10).


Menurut dia, kondisi Pasar Tanjung masih bagus. Karena itu, jika memang ada anggaran lebih baik dialokasikan untuk pasar tradisional lain yang layak untuk dikembangkan.

Baca Juga :  5 Tahun Tak Dipakai, Tandon SPAM Rusak

”Meskipun masih sebatas rencana, tidak menutup kemungkinan akan terealisasi. Kami harap pemkab tidak terburu-buru,” katanya.

”Akan tetapi, jika rencana pasar apung itu hanya beralasan mengurangi kemacetan arus lalin di lokasi itu, program terserbut kurang efektif,” tegas anggota dewan dari Kecamatan Camplong itu.

Di tempat terpisah, Kabid Pengelolaan Pasar Disperdagprin Sampang Sapta Nuris Ramlan mengatakan, pembangunan pasar apung tersebut merupakan usulan bupati. Tujuannya, menampung pedagang yang berjualan di luar pasar atau di pinggir jalan raya.

 ”Juli lalu kami sudah survei lokasi. Kami juga akan melakukan studi banding ke Pasar Apung Brondong di Kabupaten Kediri untuk mempelajari sistem pengelolaan dan penataan pedagang,” paparnya.

 Pihaknya mengaku tidak bisa memastikan program tersebut akan dianggarkan 2018. Sebab, berdasar rapat dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang, pengembangan pasar tradisional pada 2018 hanya difokuskan untuk pasar di wilayah pantura.

Baca Juga :  Pembebasan 237 Lahan untuk Sodetan Butuh Rp 253 Miliar

Selain itu, pihaknya harus mendapatkan izin Pemprov Jatim terkait dengan pembangunan reklamasi di lokasi tersebut. Hal yang dianggap penting juga harus melihat kondisi keuangan pemkab. Itu berkaitan dengan anggaran pembebasan lahan dan ganti rugi bangunan. Apalagi warga setempat membanderol tanah dan bangunan dengan harga sangat tinggi.

 ”Kami sudah bertemu dengan warga pemilik lahan dan rumah. Dan dua rumah itu masing-masing meminta ganti rugi Rp 2 miliar,” ucapnya.

”Jadi, totalnya pemkab harus menyediakan Rp 4 miliar untuk pembebasan lahan,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/