alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan Tak Merata

SAMPANG – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sampang sudah mem-plotting anggaran Rp 1.012.913.000 untuk program ketersediaan dan distribusi pangan. Program tersebut dianggarkan sebagai antisipasi terjadinya krisis atau masa paceklik pangan. Namun, dari 34 desa rawan pangan, hanya lima desa yang akan tersentuh program tersebut.

Data DKP Sampang menyebutkan, desa rawan pangan hampir ada di seluruh kecamatan. Di setiap kecamatan minimal ada dua desa rawan pangan. Namun, paling banyak di Kecamatan Camplong, Omben, dan Kedungdung.

Ada sebelas indikator penetapan desa rawan pangan. Di antaranya, luas lahan pertanian sempit, tidak ada gudang lumbung pangan, rasio warung, akses jalan dan jaringan listrik tidak memadai, serta minimnya air bersih dan fasilitas kesehatan.

Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKP Sampang Farid Makruf mengatakan, program tersebut bertujuan membantu persediaan pangan dan penuntasan rawan pangan di desa. Sasarannya yaitu desa yang selalu mengalami rawan pangan.

Tahun ini program tersebut diprioritaskan di lima desa. Yakni, Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah; Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong; Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates; serta Desa Noreh dan Disanah, Kecamatan Sreseh. ”Program itu dilaksanakan bertahap. Setiap tahun cakupan wilayah bertambah,” ucapnya Rabu (27/6).

Baca Juga :  Hujan Telah Tiba BPBD Imbau Masyarakat Waspadai Bencana

Bantuan yang diberikan berupa bibit tanaman pisang, cabai, singkong, dan ubi jalar. Bibit tersebut, kata Makruf, akan disalurkan kepada kelompok pertanian (poktan) yang pada tahun sebelumnya sudah mengajukan bantuan program.

Masing-masing poktan akan mendapat 250 bibit. Bibit tersebut bakal ditanam oleh poktan. DKP memberikan bantuan bibit yang mudah ditanam, tumbuh, dan cepat berbuah agar hasil produksi tanaman bisa dijual atau untuk dikonsumsi sendiri.

”Saat ini sudah proses pengadaan bibit. Jika tidak ada perubahan, realisasi program akan dimulai Juli,” jelasnya.

Pada prisipnya, program itu bertujuan memandirikan masyarakat dan mengembangkan sistem ketahanan pangan di desa. Diharapkan, masyarakat memanfaatkan bantuan itu untuk meningkatkan ketahanan pangan.

”Selain memberikan bantuan bibit, kami membentuk manajemen poktan yang baik dan produktif agar bisa mengelola hasil produksi tanaman pangan,” ujarnya.

DKP ingin masyarakat mandiri dan tidak selalu bergantung pada ketersediaan pangan di daerah. Menurut dia, jika bibit dapat ditanam dan hasilnya dikelola dengan baik, bisa berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Baca Juga :  Kru Radar Madura Datangi Polres Sampang, Begini Respon Polisi

Makruf menambahkan, butuh koordinasi dan konsolidasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, dan pemerintah desa (pemdes). Dengan begitu, program penanggulangan dan pengentasan desa rawan pangan bisa maksimal.

Peran pemdes yakni pembangunan lumbung pangan. ”Pada 2016, kami sudah membentuk dewan pengawas pangan (DPP). Terdiri atas DKP, polisi-TNI, dinas PUPR, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang. DPP melakukan pengawasan pangan ke bawah,” terangnya.

Anggota Komisi III DPRD Sampang Sohebus Sulton meminta, realisasi program tersebut maksimal dan cakupan lebih ditingkatkan. Sebab, masih banyak desa rawan pangan yang belum tersentuh program itu.

Politikus Gerindra tersebut mendesak dinas terkait agar mendorong desa membangun lumbung pangan. Desa yang sudah memiliki gudang pangan hendaknya dimanfaatkan sebagaimana mestinya. ”Lumbung pangan itu wajib digunakan dengan baik. Jangan dibiarkan kosong,” katanya.

 

SAMPANG – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sampang sudah mem-plotting anggaran Rp 1.012.913.000 untuk program ketersediaan dan distribusi pangan. Program tersebut dianggarkan sebagai antisipasi terjadinya krisis atau masa paceklik pangan. Namun, dari 34 desa rawan pangan, hanya lima desa yang akan tersentuh program tersebut.

Data DKP Sampang menyebutkan, desa rawan pangan hampir ada di seluruh kecamatan. Di setiap kecamatan minimal ada dua desa rawan pangan. Namun, paling banyak di Kecamatan Camplong, Omben, dan Kedungdung.

Ada sebelas indikator penetapan desa rawan pangan. Di antaranya, luas lahan pertanian sempit, tidak ada gudang lumbung pangan, rasio warung, akses jalan dan jaringan listrik tidak memadai, serta minimnya air bersih dan fasilitas kesehatan.


Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKP Sampang Farid Makruf mengatakan, program tersebut bertujuan membantu persediaan pangan dan penuntasan rawan pangan di desa. Sasarannya yaitu desa yang selalu mengalami rawan pangan.

Tahun ini program tersebut diprioritaskan di lima desa. Yakni, Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah; Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong; Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates; serta Desa Noreh dan Disanah, Kecamatan Sreseh. ”Program itu dilaksanakan bertahap. Setiap tahun cakupan wilayah bertambah,” ucapnya Rabu (27/6).

Baca Juga :  Puting Beliung Terjang Puluhan Rumah, BPBD: Tingkatkan Kewaspadaan

Bantuan yang diberikan berupa bibit tanaman pisang, cabai, singkong, dan ubi jalar. Bibit tersebut, kata Makruf, akan disalurkan kepada kelompok pertanian (poktan) yang pada tahun sebelumnya sudah mengajukan bantuan program.

Masing-masing poktan akan mendapat 250 bibit. Bibit tersebut bakal ditanam oleh poktan. DKP memberikan bantuan bibit yang mudah ditanam, tumbuh, dan cepat berbuah agar hasil produksi tanaman bisa dijual atau untuk dikonsumsi sendiri.

”Saat ini sudah proses pengadaan bibit. Jika tidak ada perubahan, realisasi program akan dimulai Juli,” jelasnya.

Pada prisipnya, program itu bertujuan memandirikan masyarakat dan mengembangkan sistem ketahanan pangan di desa. Diharapkan, masyarakat memanfaatkan bantuan itu untuk meningkatkan ketahanan pangan.

”Selain memberikan bantuan bibit, kami membentuk manajemen poktan yang baik dan produktif agar bisa mengelola hasil produksi tanaman pangan,” ujarnya.

DKP ingin masyarakat mandiri dan tidak selalu bergantung pada ketersediaan pangan di daerah. Menurut dia, jika bibit dapat ditanam dan hasilnya dikelola dengan baik, bisa berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Baca Juga :  Pesan Kapolres saat Serahkan Penghargaan kepada Anggota

Makruf menambahkan, butuh koordinasi dan konsolidasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, dan pemerintah desa (pemdes). Dengan begitu, program penanggulangan dan pengentasan desa rawan pangan bisa maksimal.

Peran pemdes yakni pembangunan lumbung pangan. ”Pada 2016, kami sudah membentuk dewan pengawas pangan (DPP). Terdiri atas DKP, polisi-TNI, dinas PUPR, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang. DPP melakukan pengawasan pangan ke bawah,” terangnya.

Anggota Komisi III DPRD Sampang Sohebus Sulton meminta, realisasi program tersebut maksimal dan cakupan lebih ditingkatkan. Sebab, masih banyak desa rawan pangan yang belum tersentuh program itu.

Politikus Gerindra tersebut mendesak dinas terkait agar mendorong desa membangun lumbung pangan. Desa yang sudah memiliki gudang pangan hendaknya dimanfaatkan sebagaimana mestinya. ”Lumbung pangan itu wajib digunakan dengan baik. Jangan dibiarkan kosong,” katanya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Sriwijaya Jatuh, HMI Gelar Doa Bersama

Showroom Tajamara Mubazir

Air Tersendat, Tagihan Padat

Artikel Terbaru

/