alexametrics
29.3 C
Madura
Saturday, May 28, 2022

Gelar Kota Layak Anak, Tahun Lalu Gagal, Februari Mulai Lagi

SAMPANG – Kota Bahari gagal menyabet gelar kota layak anak (KLA) 2019. Penyebabnya, nilai yang dikumpulkan belum memenuhi standar berdasarkan lima klaster yang ditetapkan pemerintah pusat. Tahun ini dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DKBPPPA) kembali akan fokus mempersiapkan itu.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBPPPA Sampang Masrukah menyampaikan, pembahasan tentang kota layak anak akan dimulai Februari. Tahun ini pihaknya berupaya untuk mendapatkan predikat tersebut.

Untuk mendapatkan predikat ini, organisasi perangkat daerah (OPD) harus terintegrasi untuk mendukung program anak. Maka dari itu, harus ada koordinasi antar-OPD.

Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Raissa Nadia Aulia menyampaikan, kota layak anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak. Sistem itu diwujudkan melalui komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi serta melindungi anak. ”Dengan lima prinsip pengembangan KLA,” tuturnya.

Baca Juga :  Gelapkan 4 Sepeda Motor Sewaan, Ibu Muda di Sampang Diamankan Polisi

Rincian prinsip KLA adalah nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, dan kelangsungan hidup. Kemudian, penghargaan terhadap hak anak serta tata pemerintahan yang baik. ”Untuk itu, harus ada integrasi program yang ada di daerah. Hal ini menjadi penting karena jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk. Selain itu pula mengingat tingginya angka kekerasan terhadap anak di daerah,” jelasnya.

Selain itu, banyak daerah belum memiliki landasan hukum untuk membangun kota layak anak di wilayahnya. Terutama, masuk dalam APBD. Lima klaster juga harus dipenuhi oleh daerah agar dapat mewujudkan KLA.

”Klaster pertama yaitu hak sipil dan kebebasan. Klaster kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster keempat, pendidikan dan pemanfaatan waktu luar. Klaster terakhir perlindungan khusus,” terangnya.

Baca Juga :  Dinkes Apresiasi Kinerja Kader Posyandu dan Pendamping

Pihak-pihak yang harus mengambil peran di daerah adalah masyarakat dan media. Lalu, lembaga legislatif, pemerintah daerah, lembaga yudikatif, serta dunia usaha. ”Semua komponen harus kompak dan saling terintegrasi,” pungkasnya. (ren)

SAMPANG – Kota Bahari gagal menyabet gelar kota layak anak (KLA) 2019. Penyebabnya, nilai yang dikumpulkan belum memenuhi standar berdasarkan lima klaster yang ditetapkan pemerintah pusat. Tahun ini dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DKBPPPA) kembali akan fokus mempersiapkan itu.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBPPPA Sampang Masrukah menyampaikan, pembahasan tentang kota layak anak akan dimulai Februari. Tahun ini pihaknya berupaya untuk mendapatkan predikat tersebut.

Untuk mendapatkan predikat ini, organisasi perangkat daerah (OPD) harus terintegrasi untuk mendukung program anak. Maka dari itu, harus ada koordinasi antar-OPD.


Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Raissa Nadia Aulia menyampaikan, kota layak anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak. Sistem itu diwujudkan melalui komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi serta melindungi anak. ”Dengan lima prinsip pengembangan KLA,” tuturnya.

Baca Juga :  Wabup Lebih Tenang setelah Divaksin

Rincian prinsip KLA adalah nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, dan kelangsungan hidup. Kemudian, penghargaan terhadap hak anak serta tata pemerintahan yang baik. ”Untuk itu, harus ada integrasi program yang ada di daerah. Hal ini menjadi penting karena jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk. Selain itu pula mengingat tingginya angka kekerasan terhadap anak di daerah,” jelasnya.

Selain itu, banyak daerah belum memiliki landasan hukum untuk membangun kota layak anak di wilayahnya. Terutama, masuk dalam APBD. Lima klaster juga harus dipenuhi oleh daerah agar dapat mewujudkan KLA.

”Klaster pertama yaitu hak sipil dan kebebasan. Klaster kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster keempat, pendidikan dan pemanfaatan waktu luar. Klaster terakhir perlindungan khusus,” terangnya.

Baca Juga :  KKG Komitmen Tingkat Kompetensi Guru

Pihak-pihak yang harus mengambil peran di daerah adalah masyarakat dan media. Lalu, lembaga legislatif, pemerintah daerah, lembaga yudikatif, serta dunia usaha. ”Semua komponen harus kompak dan saling terintegrasi,” pungkasnya. (ren)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/