alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Sebelas Bulan Kepemimpinan Pj Bupati Jonathan Judianto

Sebentar lagi Sampang akan memiliki bupati definitif. Pada saat yang sama, kepemimpinan Jonathan Judianto sebagai Pj Bupati akan berakhir. Kepala Bakesbangpol Jawa Timur itu ditunjuk gubernur untuk menjabat sebagai Pj Bupati Sampang pada Maret 2018.

 

LEBIH kurang sebelas bulan pria yang disapa Pak Jo itu menduduki kursi kepala daerah di Sampang. Selama kepemimpinannya, banyak terobosan yang dilakukan. Di antaranya, pembebasan lahan Jalan Lingkar Sreseh-Sampang (Srepang) dan pendistribusian air bersih ke Kecamatan Robatal dan Karang Penang.

Sekretaris Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Moh. Tamsul mengatakan, kelebihan Pak Jo memiliki dasar manajemen kepemimpinan. Maka dari itu, koordinasi antar instansi relatif lebih baik dibanding sebelumnya. Tamsul mengakui, Pak Jo juga memiliki latar belakang kemampuan manajemen keuangan.

Karena itu, pada kepemimpinannya selama lebih kurang sebelas bulan mampu meminimalkan kebocoran anggaran. Namun, kelemahannya juga ada. Di antaranya, tidak mampu memfilter berbagai informasi yang masuk.

Baca Juga :  Duh! Sekarang Berangkat Haji Ternyata Harus Antre 24 Tahun

Pihaknya menilai ada beberapa tindakan dan keputusan yang kurang tepat. Akan tetapi, hal lain yang berkaitan dengan kemasyarakatan, pihaknya menilai sudah sesuai standar. Berkaitan dengan peningkatan PAD masih stagnan. Tetapi di beberapa hal, Pak Jo mampu meminimalkan penyalahgunaan anggaran.

Hal itu bisa dilihat dari hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun, masih wajar dengan pengecualian (WDP). ”Saya mengapresiasi di kepemimpinan Pak Jo ini. Beliau sudah mampu berbuat lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya,” katanya kemarin (27/1).

Ada banyak hal yang perlu diadopsi kepemimpinan baru. Utamanya, perihal koordinasi dan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD). ”Karena itu penting untuk menyinkronkan kegiatan dan perencanaan,” terang Tamsul.

Berkaitan dengan penataan kepemerintahan, Pak Jo memang tidak bisa berbuat banyak. Sebab, tidak memiliki kewenangan penuh. Menurut Tamsul, jika diberikan kewenangan seperti bupati definitif, pihaknya yakin bahwa Pak Jo memiliki kemampuan untuk melakukan mutasi dan kebijakan strategis. ”Tipikal seperti Pak Jo cocok untuk Sampang, asalkan didukung oleh kekuatan politik,” paparnya.

Baca Juga :  Tidak Terima Ulama Dihujat Malah Ditembak

Tamsul menilai, reformasi birokrasi harus dilakukan. Karena pejabat di sejumlah OPD masih banyak yang tak sesuai kemampuannya. ”Jika pas dikatakan berhasil atau sukses, ya tidak. Tapi, langkah beliau selama ini harus diakui dan diapresiasi,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Sampang Abdus Salam mengatakan, Pak Jo cukup berhasil memimpin Kota Bahari. Menurut dia, Pak Jo adalah sosok yang memimpin dengan ikhlas. ”Pak Jo ini lebih komunikatif dan memiliki pandangan yang luas. Saya senang dengan beliau yang memiliki dedikasi yang tinggi,” katanya.

Selain itu, Pak Jo mampu meningkatkan kedisiplinan pejabat OPD. Ada satu pola yang dilakukan yang harus diadopasi oleh kepemimpinan selanjutnya yaitu, kepala dinas harus melakukan pemaparan berkaitan dengan anggaran dan kegiatan.

Sebentar lagi Sampang akan memiliki bupati definitif. Pada saat yang sama, kepemimpinan Jonathan Judianto sebagai Pj Bupati akan berakhir. Kepala Bakesbangpol Jawa Timur itu ditunjuk gubernur untuk menjabat sebagai Pj Bupati Sampang pada Maret 2018.

 

LEBIH kurang sebelas bulan pria yang disapa Pak Jo itu menduduki kursi kepala daerah di Sampang. Selama kepemimpinannya, banyak terobosan yang dilakukan. Di antaranya, pembebasan lahan Jalan Lingkar Sreseh-Sampang (Srepang) dan pendistribusian air bersih ke Kecamatan Robatal dan Karang Penang.


Sekretaris Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Moh. Tamsul mengatakan, kelebihan Pak Jo memiliki dasar manajemen kepemimpinan. Maka dari itu, koordinasi antar instansi relatif lebih baik dibanding sebelumnya. Tamsul mengakui, Pak Jo juga memiliki latar belakang kemampuan manajemen keuangan.

Karena itu, pada kepemimpinannya selama lebih kurang sebelas bulan mampu meminimalkan kebocoran anggaran. Namun, kelemahannya juga ada. Di antaranya, tidak mampu memfilter berbagai informasi yang masuk.

Baca Juga :  Menggelikan, Pasutri Sepakat Maju di Pilkades Aeng Sareh. Kok Bisa?

Pihaknya menilai ada beberapa tindakan dan keputusan yang kurang tepat. Akan tetapi, hal lain yang berkaitan dengan kemasyarakatan, pihaknya menilai sudah sesuai standar. Berkaitan dengan peningkatan PAD masih stagnan. Tetapi di beberapa hal, Pak Jo mampu meminimalkan penyalahgunaan anggaran.

Hal itu bisa dilihat dari hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun, masih wajar dengan pengecualian (WDP). ”Saya mengapresiasi di kepemimpinan Pak Jo ini. Beliau sudah mampu berbuat lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya,” katanya kemarin (27/1).

Ada banyak hal yang perlu diadopsi kepemimpinan baru. Utamanya, perihal koordinasi dan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD). ”Karena itu penting untuk menyinkronkan kegiatan dan perencanaan,” terang Tamsul.

Berkaitan dengan penataan kepemerintahan, Pak Jo memang tidak bisa berbuat banyak. Sebab, tidak memiliki kewenangan penuh. Menurut Tamsul, jika diberikan kewenangan seperti bupati definitif, pihaknya yakin bahwa Pak Jo memiliki kemampuan untuk melakukan mutasi dan kebijakan strategis. ”Tipikal seperti Pak Jo cocok untuk Sampang, asalkan didukung oleh kekuatan politik,” paparnya.

Baca Juga :  DPMD Ikut Andil Cegah Peredaran Rokok Ilegal

Tamsul menilai, reformasi birokrasi harus dilakukan. Karena pejabat di sejumlah OPD masih banyak yang tak sesuai kemampuannya. ”Jika pas dikatakan berhasil atau sukses, ya tidak. Tapi, langkah beliau selama ini harus diakui dan diapresiasi,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Sampang Abdus Salam mengatakan, Pak Jo cukup berhasil memimpin Kota Bahari. Menurut dia, Pak Jo adalah sosok yang memimpin dengan ikhlas. ”Pak Jo ini lebih komunikatif dan memiliki pandangan yang luas. Saya senang dengan beliau yang memiliki dedikasi yang tinggi,” katanya.

Selain itu, Pak Jo mampu meningkatkan kedisiplinan pejabat OPD. Ada satu pola yang dilakukan yang harus diadopasi oleh kepemimpinan selanjutnya yaitu, kepala dinas harus melakukan pemaparan berkaitan dengan anggaran dan kegiatan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/