alexametrics
21.6 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Pengerjaan Proyek Provinsi Minim Pengawasan

SAMPANG – Pembangunan tembok penahan jalan Sampang–Ketapang masih berlangsung. Tetapi, proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tersebut minim pengawasan.

Suhrol, 35, tokoh pemuda Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal menuturkan, sejak proyek tersebut dikerjakan hingga saat ini belum terpasang papan informasi di lokasi. Padahal papan tersebut sebagai informasi kepada masyarakat terkait dengan nama program, besaran anggaran, pihak pelaksana, dan masa kontrak kerja.

”Seharusnya publikasikan ke jenis kegiatan, besaran anggaran, supaya warga tahu,” kata dia Senin (26/11). Suhrol menegaskan, pengerjaan proyek tersebut minim pengawasan. Dia pun meminta DPRD ikut mengawasi pengerjaan proyek tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Sampang Anwar Sanusi mengatakan, semua elemen masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Baik proyek yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun APBN.

Baca Juga :  Proyek Gedung Dewan Jadi Rebutan

Anwar mengakui, jika hingga saat ini pihaknya masih fokus mengawasi terhadap program pemkab. Belum pernah menyentuh program pemprov. ”Masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap semua program pemerintah. Jika terindikasi ada proyek yang dikerjakan asal-asalan, segera laporkan pada dinas terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pembantu UPT Dinas PU Bina Marga Jatim di Sampang Moh. Haris mengatakan, proyek tersebut merupakan program pemeliharaan rutin jalan provinsi Sampang–Ketapang. Kegiatan berupa pembangunan tembok penahan jalan yang ditempatkan di lokasi yang dinilai perlu atau urgen.

Haris mengklaim aktif melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut. Bahkan, meminta agar pelaksana kegiatan bisa bekerja profesional. Pengerjaan proyek itu dimulai pada 10 November dan ditargetkan rampung 26 Desember 2018.

Baca Juga :  Sepuluh Eks Kendaraan Dinas Belum Laku

Dia meminta agar warga ikut mengawasi proyek tersebut dan melapor ke dinas jika ada pengerjaan yang tidak sesuai. ”Kalau anggarannya saya tidak hafal karena programnya dipecah-pecah. Kami akan segera meminta pelaksana memasang papan informasi,” tukasnya. 

SAMPANG – Pembangunan tembok penahan jalan Sampang–Ketapang masih berlangsung. Tetapi, proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tersebut minim pengawasan.

Suhrol, 35, tokoh pemuda Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal menuturkan, sejak proyek tersebut dikerjakan hingga saat ini belum terpasang papan informasi di lokasi. Padahal papan tersebut sebagai informasi kepada masyarakat terkait dengan nama program, besaran anggaran, pihak pelaksana, dan masa kontrak kerja.

”Seharusnya publikasikan ke jenis kegiatan, besaran anggaran, supaya warga tahu,” kata dia Senin (26/11). Suhrol menegaskan, pengerjaan proyek tersebut minim pengawasan. Dia pun meminta DPRD ikut mengawasi pengerjaan proyek tersebut.


Anggota Komisi III DPRD Sampang Anwar Sanusi mengatakan, semua elemen masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Baik proyek yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun APBN.

Baca Juga :  RAPBD 2019 Belum Final, Masih Nunggu Hasil Sinkronisasi

Anwar mengakui, jika hingga saat ini pihaknya masih fokus mengawasi terhadap program pemkab. Belum pernah menyentuh program pemprov. ”Masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap semua program pemerintah. Jika terindikasi ada proyek yang dikerjakan asal-asalan, segera laporkan pada dinas terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pembantu UPT Dinas PU Bina Marga Jatim di Sampang Moh. Haris mengatakan, proyek tersebut merupakan program pemeliharaan rutin jalan provinsi Sampang–Ketapang. Kegiatan berupa pembangunan tembok penahan jalan yang ditempatkan di lokasi yang dinilai perlu atau urgen.

Haris mengklaim aktif melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut. Bahkan, meminta agar pelaksana kegiatan bisa bekerja profesional. Pengerjaan proyek itu dimulai pada 10 November dan ditargetkan rampung 26 Desember 2018.

Baca Juga :  Proyek Pasar Hewan Rp 1,5 Miliar Disoal

Dia meminta agar warga ikut mengawasi proyek tersebut dan melapor ke dinas jika ada pengerjaan yang tidak sesuai. ”Kalau anggarannya saya tidak hafal karena programnya dipecah-pecah. Kami akan segera meminta pelaksana memasang papan informasi,” tukasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/