SAMPANG – Pemkab Sampang menginginkan perluasan Pasar Tanjung. Sebab, selama ini penataan pedagang di pasar tersebut semrawut. Akibat lahan minim, banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Hal tersebut menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.
Untuk itu, pemkab berencana mengubahnya menjadi pasar apung. Namun, pemkab menemui kendala lahan yang akan digunakan. Kepala Desa (Kades) Dharma Tanjung Sutamadi Rabu (26/7) mengatakan, beberapa bulan lalu pemkab sudah menyurvei lokasi.
Di lokasi itu terdapat rumah warga. Pihaknya setuju bila lahan pasar diperluas sehingga bisa menampung semua pedagang. ”Kami senang ketika bupati meninjau lokasi. Sudah lama kami menginginkan pasar dikelola pemerintah agar penataan lebih baik,” ucapnya.
Dia berjanji akan membantu pemerintah mewujudkan rencana perluasan lahan Pasar Tanjung. Terutama dalam pembebasan lahan. ”Kami rapat dengan tokoh masyarakat, beberapa perwakilan pedagang, dan warga pemilik rumah untuk membahas pembebasan lahan. Hasilnya sudah kami sampaikan kepada bupati. Semoga rencana ini terwujud,” ucapnya.
Kabid Pengelolaan Pasar Disperdagprin Sampang Sapta Nuris Ramlan menegaskan, awalnya merupakan kegiatan dishub untuk membangun tambatan perahu. Pada saat itu, bupati menyarakan agar Pasar Tanjung diubah menjadi pasar apung.
Tujuannya, menampung pedagang dan mengatasi kemacetan lalu lintas. Pihaknya disarankan melakukan studi banding ke pasar apung Brondong di Kediri untuk melihat bagaimana sistem pengelolaan dan penataan pedagang.
Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah rencana tersebut akan dianggarkan 2018. ”Berdasarkan rapat dengan pihak bappeda, program pengembangan pasar rakyat pada 2018 difokuskan di wilayah pantura,” terangnya.
Selain itu, ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan sebelum pasar apung dianggarkan. Di antaranya terkait pembebasan lahan atau ganti rugi bagi pemilik rumah. ”Kami belum menganggarkan untuk pembebasan lahan,” ungkapnya.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan BPPKAD terkait anggaran untuk pembebasan lahan rencana pembangunan pasar apung. Namun, pihak BPPKAD belum menganggarkan. ”Tapi, kami sudah merencanakan untuk mengadakan rapat dan membahas rencana ini bersama dinas-dinas terkait,” ujarnya.
Bupati Sampang Fadhilah Budiono menyatakan, pembangunan pasar apung masih dalam tahap perencanaan. Pemkab belum bisa memastikan apakah rencana tersebut bisa terwujud atau tidak.
Sebab, selain harus mendapat izin terkait pembangunan reklamasi, juga perlu melihat ketersediaan anggaran yang dimiliki pemkab dalam pembebasan lahan. Warga pemilik rumah membanderol tanah dengan harga tinggi.
”Saya sudah bertemu dan bicara dengan warga pemilik rumah. Dua rumah itu masing-masing meminta ganti rugi Rp 2 miliar. Totalnya, pemkab harus mengeluarkan Rp 4 miliar,” pungkasnya.
