alexametrics
20.3 C
Madura
Tuesday, June 28, 2022

Megaproyek Floodway Tunggu Pemprov

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Bencana banjir menjadi perhatian serius Pemkab Sampang. Pembangunan floodway atau sodetan diharapkan menjadi solusi bencana yang rutin terjadi setiap tahun itu. Namun, pemkab masih menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur.

Gagasan untuk membangun sodetan untuk meminimalkan banjir itu muncul sejak 2016. Sodetan itu yang akan dibangun sepanjang 7 kilometer dengan lebar 70 meter. Pembebasan lahan 427.127,053 meter persegi. Jalur sodetan itu melewati enam desa/kelurahan di Kecamatan Sampang dan Torjun.

Pada Oktober 2017, Dinas PUPR Sampang menyampakan, kajian sosial sudah ada di dalam kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Program besar itu juga tergambar dalam rencana tindak penanganan dampak sosial ekonomi akibat pengadaan lahan dan pemukiman kembali (land acquisition and resettlement action plan alias LARAP).

Sosialisasi rencana pembangunan sudah dilakukan dua kali kepada 237 orang terkena dampak (OTD). Lahan yang terdampak rata-rata tambak produktif, sawah, dan rumah. Apalagi tambah dan sawah merupakan ladang pencarian warga.

Baca Juga :  Ancam Sanksi Perusahaan Tak Patuhi UMK

Awal Januari 2020, Bupati Slamet Junaidi menyatakan sudah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat. Upaya itu membuahkan hasil. Pemerintah pusat menyetujui pengajuan sebesar Rp 1,3 triliun.

Dikutip dari laman sampangkab.go.id, Bupati Slamet terus berusaha agar proyek itu segera terwujud menjadi kenyataan. Beberapa waktu lalu dia menemui sejumlah tokoh di Jakarta dalam rangka membicarakan Sampang ke depan. Termasuk tindak lanjut pembangunan floodway yang dianggap sangat efektif dalam percepatan penanggulangan bencana banjir.

Kabid Pengelolaan Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang Indah Sri Wahyuni mengatakan, pembangunan floodway sangat penting untuk mengatasi permasalahan banjir. Sebab, aliran Kali Kemoning akan dialihkan ke floodway.

Tahapan pembangunan saat itu mulai dilakukan. Mulai penentuan lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, saat akan melakukan pembebasan lahan pada 2018, tahapan itu terhenti.

Baca Juga :  Target PAD 2020 Rp 200 Miliar

”Pada 2018 merupakan proses menganggarkan pengadaan tanah dan peta bidang. Namun berhubung pada saat itu PSU pilkada, anggarannya ditarik ulang,” katanya.

Proses pembangunan floodway belum ada tindak lanjut yang jelas. Padahal semua berkas mengenai konsep baik rancangan lokasi dan anggaran masih dipegang dinas PUPR. Setelah dikalkulasi, membutuhkan sekitar Rp 290 miliar untuk pembebasan lahan.

Indah menambahkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk anggaran pembebasan lahan. Selebihnya mengenai pembangunan dan lainnya menjadi kewenangan pemprov. Sebab, jika proyek ini terealisasi akan menjadi kewenangan pemprov.

Pihaknya mengaku sudah mencoba menindaklanjuti ke dengan memaparkan mengenai pembebasan lahan, biaya, dan jangka waktu hingga pembangunan. ”Sedangkan Pemprov Jatim hingga saat ini belum ada tindakan. Jadi kami tidak bisa memulainya,” tutupnya. (iqb)

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Bencana banjir menjadi perhatian serius Pemkab Sampang. Pembangunan floodway atau sodetan diharapkan menjadi solusi bencana yang rutin terjadi setiap tahun itu. Namun, pemkab masih menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur.

Gagasan untuk membangun sodetan untuk meminimalkan banjir itu muncul sejak 2016. Sodetan itu yang akan dibangun sepanjang 7 kilometer dengan lebar 70 meter. Pembebasan lahan 427.127,053 meter persegi. Jalur sodetan itu melewati enam desa/kelurahan di Kecamatan Sampang dan Torjun.

Pada Oktober 2017, Dinas PUPR Sampang menyampakan, kajian sosial sudah ada di dalam kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Program besar itu juga tergambar dalam rencana tindak penanganan dampak sosial ekonomi akibat pengadaan lahan dan pemukiman kembali (land acquisition and resettlement action plan alias LARAP).


Sosialisasi rencana pembangunan sudah dilakukan dua kali kepada 237 orang terkena dampak (OTD). Lahan yang terdampak rata-rata tambak produktif, sawah, dan rumah. Apalagi tambah dan sawah merupakan ladang pencarian warga.

Baca Juga :  Ratusan Koleksi Wamas Belum Dipajang

Awal Januari 2020, Bupati Slamet Junaidi menyatakan sudah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat. Upaya itu membuahkan hasil. Pemerintah pusat menyetujui pengajuan sebesar Rp 1,3 triliun.

Dikutip dari laman sampangkab.go.id, Bupati Slamet terus berusaha agar proyek itu segera terwujud menjadi kenyataan. Beberapa waktu lalu dia menemui sejumlah tokoh di Jakarta dalam rangka membicarakan Sampang ke depan. Termasuk tindak lanjut pembangunan floodway yang dianggap sangat efektif dalam percepatan penanggulangan bencana banjir.

Kabid Pengelolaan Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang Indah Sri Wahyuni mengatakan, pembangunan floodway sangat penting untuk mengatasi permasalahan banjir. Sebab, aliran Kali Kemoning akan dialihkan ke floodway.

Tahapan pembangunan saat itu mulai dilakukan. Mulai penentuan lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, saat akan melakukan pembebasan lahan pada 2018, tahapan itu terhenti.

Baca Juga :  Ancam Sanksi Perusahaan Tak Patuhi UMK

”Pada 2018 merupakan proses menganggarkan pengadaan tanah dan peta bidang. Namun berhubung pada saat itu PSU pilkada, anggarannya ditarik ulang,” katanya.

Proses pembangunan floodway belum ada tindak lanjut yang jelas. Padahal semua berkas mengenai konsep baik rancangan lokasi dan anggaran masih dipegang dinas PUPR. Setelah dikalkulasi, membutuhkan sekitar Rp 290 miliar untuk pembebasan lahan.

Indah menambahkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk anggaran pembebasan lahan. Selebihnya mengenai pembangunan dan lainnya menjadi kewenangan pemprov. Sebab, jika proyek ini terealisasi akan menjadi kewenangan pemprov.

Pihaknya mengaku sudah mencoba menindaklanjuti ke dengan memaparkan mengenai pembebasan lahan, biaya, dan jangka waktu hingga pembangunan. ”Sedangkan Pemprov Jatim hingga saat ini belum ada tindakan. Jadi kami tidak bisa memulainya,” tutupnya. (iqb)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/