alexametrics
20.8 C
Madura
Tuesday, August 16, 2022

Program Desa Mandiri Pangan Tak Merata

BANGKALAN – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sampang menyiapkan program Desa Mandiri Pangan (Mapan) tahun ini. Program tersebut sebagai antisipasi terjadinya krisis atau masa paceklik pangan di desa. Namun, dari 34 desa rawan pangan, hanya lima desa yang akan tersentuh bantuan tersebut.

Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sampang Farid Makruf menerangkan, program Desa Mapan bertujuan membantu persediaan pangan dan penuntasan rawan pangan di desa. Sasarannya adalah desa yang selalu mengalami rawan pangan.

Tahun ini, program tersebut masih fokus di lima desa. Yakni di desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah; Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong; dan Desa Tebanah Kecamatan Banyuates. Kemudian Desa Noreh dan Disanah, Kecamatan Sreseh.

 Bantuan yang diberikan berupa bibit tanaman pisang, cabai, singkong, dan ubi jalar. Bibit tersebut, kata Makruf, akan disalurkan kepada kelompok pertanian (poktan) setempat yang pada tahun sebelumnya sudah mengajukan bantuan program tersebut.

Baca Juga :  Sudah Dimutasi, Eh Kembali Lagi

Masing-masing poktan akan mendapatkan sebanyak 250 bibit. Kemudian, bibit tersebut akan ditanam oleh poktan. DKP sengaja memberikan bantuan bibit yang mudah ditanam dan cepat berbuah agar hasil produksi tanaman bisa dijual atau untuk dikonsumsi sendiri.

 ”Saat ini sudah proses pengadaan bibit. Jika tidak ada perubahan, realisasi program akan dimulai pada Maret mendatang,” katanya Selasa (26/2).

Pada prinsipnya, lanjut Makruf, program itu untuk memandirikan masyarakat dan mengembangkan sistem ketahanan pangan. Sebab, selain memberikan bantuan bibit pohon, pihaknya juga membentuk manajemen poktan yang baik dan produktif.

 ”Kami ingin agar warga tidak selalu bergantung pada ketersediaan pangan di daerah. Sebab, jika bibit itu bisa ditanam dan dikelola dengan baik, otomatis hasilnya juga akan maksimal,” paparnya.

Dijelaskan, ada sembilan indikator penilaian terhadap desa yang ditetapkan sebagai desa rawan pangan. Di antaranya, tidak memiliki lumbung pangan, angka kemiskinan tinggi, minim sarana prasarana (sarpras) pendidikan dan kesehatan, minim pertokoan, infrastruktur jalan jelek, dan semacamnya.

Baca Juga :  Pilkades PAW Gagal, Kandang Ternak Dibakar

”Butuh kerja sama antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar penanganan dan pengentasan desa rawan pangan bisa lebih maksimal,” terangnya.

Pemkab sudah membentuk dewan pengawas pangan (DPP) yang bertugas melakukan pengawasan dan ketersediaan pangan di daerah. Termasuk mendorong pemanfaatan lumbung pangan. Anggota DPP terdiri dari DKP, polisi, TNI, dinas PUPR, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang.

”Dalam waktu dekat kami akan segera mengadakan rapat dengan semua anggota DPP untuk membahas realisasi program dan penambahan wilayah cakupan,” janjinya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sampang Shohebus Sulton menyambut baik program tersebut. Menurut dia, potensi pertanian di Sampang cukup luas. Sayangnya hingga saat ini petani belum sejahtera dengan hasil pertanian.

”Lumbung pangan itu wajib digalakkan. Jangan dibiarkan kosong. Karena lumbung itu bisa membantu kehidupan masyarakat atau petani semakin sejahtera,” katanya.

BANGKALAN – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sampang menyiapkan program Desa Mandiri Pangan (Mapan) tahun ini. Program tersebut sebagai antisipasi terjadinya krisis atau masa paceklik pangan di desa. Namun, dari 34 desa rawan pangan, hanya lima desa yang akan tersentuh bantuan tersebut.

Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sampang Farid Makruf menerangkan, program Desa Mapan bertujuan membantu persediaan pangan dan penuntasan rawan pangan di desa. Sasarannya adalah desa yang selalu mengalami rawan pangan.

Tahun ini, program tersebut masih fokus di lima desa. Yakni di desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah; Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong; dan Desa Tebanah Kecamatan Banyuates. Kemudian Desa Noreh dan Disanah, Kecamatan Sreseh.


 Bantuan yang diberikan berupa bibit tanaman pisang, cabai, singkong, dan ubi jalar. Bibit tersebut, kata Makruf, akan disalurkan kepada kelompok pertanian (poktan) setempat yang pada tahun sebelumnya sudah mengajukan bantuan program tersebut.

Baca Juga :  Sudah Dimutasi, Eh Kembali Lagi

Masing-masing poktan akan mendapatkan sebanyak 250 bibit. Kemudian, bibit tersebut akan ditanam oleh poktan. DKP sengaja memberikan bantuan bibit yang mudah ditanam dan cepat berbuah agar hasil produksi tanaman bisa dijual atau untuk dikonsumsi sendiri.

 ”Saat ini sudah proses pengadaan bibit. Jika tidak ada perubahan, realisasi program akan dimulai pada Maret mendatang,” katanya Selasa (26/2).

Pada prinsipnya, lanjut Makruf, program itu untuk memandirikan masyarakat dan mengembangkan sistem ketahanan pangan. Sebab, selain memberikan bantuan bibit pohon, pihaknya juga membentuk manajemen poktan yang baik dan produktif.

- Advertisement -

 ”Kami ingin agar warga tidak selalu bergantung pada ketersediaan pangan di daerah. Sebab, jika bibit itu bisa ditanam dan dikelola dengan baik, otomatis hasilnya juga akan maksimal,” paparnya.

Dijelaskan, ada sembilan indikator penilaian terhadap desa yang ditetapkan sebagai desa rawan pangan. Di antaranya, tidak memiliki lumbung pangan, angka kemiskinan tinggi, minim sarana prasarana (sarpras) pendidikan dan kesehatan, minim pertokoan, infrastruktur jalan jelek, dan semacamnya.

Baca Juga :  Pilkades PAW Gagal, Kandang Ternak Dibakar

”Butuh kerja sama antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar penanganan dan pengentasan desa rawan pangan bisa lebih maksimal,” terangnya.

Pemkab sudah membentuk dewan pengawas pangan (DPP) yang bertugas melakukan pengawasan dan ketersediaan pangan di daerah. Termasuk mendorong pemanfaatan lumbung pangan. Anggota DPP terdiri dari DKP, polisi, TNI, dinas PUPR, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang.

”Dalam waktu dekat kami akan segera mengadakan rapat dengan semua anggota DPP untuk membahas realisasi program dan penambahan wilayah cakupan,” janjinya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sampang Shohebus Sulton menyambut baik program tersebut. Menurut dia, potensi pertanian di Sampang cukup luas. Sayangnya hingga saat ini petani belum sejahtera dengan hasil pertanian.

”Lumbung pangan itu wajib digalakkan. Jangan dibiarkan kosong. Karena lumbung itu bisa membantu kehidupan masyarakat atau petani semakin sejahtera,” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/