SAMPANG, RadarMadura.id – Penimbunan sempadan pantai dan perusakan mangrove di sisi barat Resto & Café Selat Raya Camplong menuai sorotan.
Kritik itu disuarakan oleh DPD KNPI Provinsi Jawa Timur (Jatim). Pasalnya, aktivitas tersebut diduga menabrak Undang-Undang (UU) tentang lingkungan.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Provinsi Jatim Nur Faisal mengatakan, penimbunan sempadan pantai ataupun reklamasi laut mesti dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Artinya, semua aktivitas penimbunan maupun reklamasi di sempadan pantai harus dilengkapi dengan izin.
"Karena pemanfaatan ruang di area sempadan pantai diatur dalam undang-undang," katanya.
Menurutnya, penimbunan di sebelah barat Resto & Café Selat Raya yang diduga merusak mangrove di lokasi mesti disikapi serius, baik oleh pemerintah kabupaten (pemkab) melalui OPD terkait maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
"Termasuk aparat penegak hukum (APH) juga bisa turun tangan dalam menyelidiki dugaan pelanggaran hukum pada penimbunan sempadan pantai dan dugaan perusakan mangrove tersebut," ingatnya.
Faisal mengatakan, jika memang penimbunan sempadan pantai tersebut ilegal, sudah seharusnya segera dihentikan atau ditutup.
Sebab, penimbunan atau kegiatan reklamasi di pesisir selatan Madura tanpa izin dapat merusak ekosistem laut dan lingkungan. "Dampaknya berpotensi mengancam abrasi pantai," ujarnya.
Dia menambahkan, apabila kegiatan tersebut tidak mengantongi izin, berarti secara terang-terangan aktivitas penimbunan yang dilakukan melanggar UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta melanggar Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi, sebagaimana Pasal 15.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
