alexametrics
23.5 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Sampang Butuh Pemimpin Tegas dan Berani

SAMPANG – Diskusi publik bertajuk Jung-rojung Mamaju Sampang yang diselenggarakan Jawa Pos Radar Madura berlangsung sukses Sabtu (25/11). Kegiatan yang diselenggarakan di gedung DPO Sampang itu dihadiri sejumlah pejabat penting.

Di antaranya, Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono, DPRD, perwakilan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mukjizat, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Dr. Drs. EC. H. Muh. Syarif, M.Si, dan Dekan FISIB UTM Surokim Abdussalam. Pakar ekonomi UTM Uswatun Hasanah dan Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Akhmad Dahlan juga hadir di acara diskusi publik itu.

Diskusi dengan tema mendorong kemajuan ekonomi prorakyat tersebut juga diikuti sekitar 150 undangan yang merupakan tokoh masyarakat, LSM, wartawan, dan mahasiswa. Sebelum diskusi, acara dibuka dengan sambutan bupati Sampang kemudian dilanjutkan sambutan General Manager (GM) Jawa Pos Radar Madura Moh. Tojjib.

Diskusi publik bertujuan bersama-sama mencari solusi atas persoalan yang ada di Sampang. Mulai dari sektor penggunaan anggaran, pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Kegiatan itu merupakan sumbangsih pemikiran Jawa Pos Radar Madura kepada pemkab Sampang. Jawa Pos Radar Madura berkomitmen terus membantu menyukseskan program pemerintah.

Baca Juga :  Bantuan Program Kube Tidak Merata

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Mukjizat mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya masyarakat Sampang menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik. Kegiatan ini berupaya meningkatkan pengelolaan pemerintahan daerah.

Dia meminta pemkab dan DPR bisa lebih kompak dalam melaksanakan amanat sesuai peraturan. Terutama dalam menyusun APBD dan penggunaannya. ”Jangan sampai melanggar peraturan. Sebab, selain ada sanksi, roda pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya,” tegas dia.

Ada lima indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik. Yaitu, ketepatan waktu penetapan APBD, porsi belanja APBD untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, tingginya persentase realisasi APBD dan rendahnya silpa, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dan meningkatnya kualitas opini BPK atas LKPD.

”Kalau penetapan APBD telat, program pemerintah tidak akan maskimal. Pengaruhnya terhadap taraf dan keseimbangan perekonomian masyarakat. Pengangguran di Sampang juga bisa disebabkan program peningkatan ekonomi kerakyatan belum berjalan dengan baik,” beber Mukjizat.

Pembangunan di daerah dapat dikatakan berhasil apabila suasana lingkungan masyarakat aman, nyaman, dan kondusif. Dia meminta agar Pemkab Sampang bisa keluar dari permasalahan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Baca Juga :  KPU Nilai Partisipasi Pemilih Cukup Bagus

Rektor UTM Dr. Drs. EC. H. Muh. Syarif, M.Si mengungkapkan, untuk bisa mewujudkan Sampang yang lebih baik, butuh pemimpin atau bupati yang berani dan tegas. Maksudnya, pemimpin yang bisa menentukan kebijakan dan tidak terpengaruh suasana politik dan hajat golongan tertentu.

Terutama dalam menempatkan pejabat struktural di organisasi perangkat daerah (OPD) yang sesuai dengan kemampuan dan profesionalisme. Selain itu, dibutuhkan bupati yang mempunyai program bagus untuk memajukan Sampang dan bisa fokus merealisasikannya.

”Sampang mempunyai tiga potensi penghasilan daerah yang besar jika bisa dikelola dengan baik. Yakni pertanian, garam, dan wisata. Hanya, selama ini pemkab belum konsentrasi mengelolanya,” terang Syarif.

Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono mengapresiasi diskusi publik Jung-rojung Mamaju Sampang. Dia meminta agar diskusi publik semacam ini bisa diselenggarakan kembali dengan konsep yang lebih bagus, waktu lebih lama, dan peserta lebih banyak.

”Hasil diskusi akan kami minta kepada penyelenggara dan akan dijadikan rekomendasi untuk pemkab. Ini demi kemajuan Sampang,” tandasnya.

SAMPANG – Diskusi publik bertajuk Jung-rojung Mamaju Sampang yang diselenggarakan Jawa Pos Radar Madura berlangsung sukses Sabtu (25/11). Kegiatan yang diselenggarakan di gedung DPO Sampang itu dihadiri sejumlah pejabat penting.

Di antaranya, Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono, DPRD, perwakilan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mukjizat, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Dr. Drs. EC. H. Muh. Syarif, M.Si, dan Dekan FISIB UTM Surokim Abdussalam. Pakar ekonomi UTM Uswatun Hasanah dan Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Akhmad Dahlan juga hadir di acara diskusi publik itu.

Diskusi dengan tema mendorong kemajuan ekonomi prorakyat tersebut juga diikuti sekitar 150 undangan yang merupakan tokoh masyarakat, LSM, wartawan, dan mahasiswa. Sebelum diskusi, acara dibuka dengan sambutan bupati Sampang kemudian dilanjutkan sambutan General Manager (GM) Jawa Pos Radar Madura Moh. Tojjib.


Diskusi publik bertujuan bersama-sama mencari solusi atas persoalan yang ada di Sampang. Mulai dari sektor penggunaan anggaran, pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Kegiatan itu merupakan sumbangsih pemikiran Jawa Pos Radar Madura kepada pemkab Sampang. Jawa Pos Radar Madura berkomitmen terus membantu menyukseskan program pemerintah.

Baca Juga :  Kekeringan, Ratusan Hektare Padi Terancam Gagal Panen

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Mukjizat mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya masyarakat Sampang menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik. Kegiatan ini berupaya meningkatkan pengelolaan pemerintahan daerah.

Dia meminta pemkab dan DPR bisa lebih kompak dalam melaksanakan amanat sesuai peraturan. Terutama dalam menyusun APBD dan penggunaannya. ”Jangan sampai melanggar peraturan. Sebab, selain ada sanksi, roda pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya,” tegas dia.

Ada lima indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik. Yaitu, ketepatan waktu penetapan APBD, porsi belanja APBD untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, tingginya persentase realisasi APBD dan rendahnya silpa, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dan meningkatnya kualitas opini BPK atas LKPD.

”Kalau penetapan APBD telat, program pemerintah tidak akan maskimal. Pengaruhnya terhadap taraf dan keseimbangan perekonomian masyarakat. Pengangguran di Sampang juga bisa disebabkan program peningkatan ekonomi kerakyatan belum berjalan dengan baik,” beber Mukjizat.

Pembangunan di daerah dapat dikatakan berhasil apabila suasana lingkungan masyarakat aman, nyaman, dan kondusif. Dia meminta agar Pemkab Sampang bisa keluar dari permasalahan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Baca Juga :  Puluhan Anggota Komunitas Pencinta Karapan Sapi Divaksin

Rektor UTM Dr. Drs. EC. H. Muh. Syarif, M.Si mengungkapkan, untuk bisa mewujudkan Sampang yang lebih baik, butuh pemimpin atau bupati yang berani dan tegas. Maksudnya, pemimpin yang bisa menentukan kebijakan dan tidak terpengaruh suasana politik dan hajat golongan tertentu.

Terutama dalam menempatkan pejabat struktural di organisasi perangkat daerah (OPD) yang sesuai dengan kemampuan dan profesionalisme. Selain itu, dibutuhkan bupati yang mempunyai program bagus untuk memajukan Sampang dan bisa fokus merealisasikannya.

”Sampang mempunyai tiga potensi penghasilan daerah yang besar jika bisa dikelola dengan baik. Yakni pertanian, garam, dan wisata. Hanya, selama ini pemkab belum konsentrasi mengelolanya,” terang Syarif.

Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono mengapresiasi diskusi publik Jung-rojung Mamaju Sampang. Dia meminta agar diskusi publik semacam ini bisa diselenggarakan kembali dengan konsep yang lebih bagus, waktu lebih lama, dan peserta lebih banyak.

”Hasil diskusi akan kami minta kepada penyelenggara dan akan dijadikan rekomendasi untuk pemkab. Ini demi kemajuan Sampang,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/