alexametrics
19.4 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Ribuan Jiwa Penduduk Sampang Menganggur

SAMPANG – Kabaupaten Sampang belum lepas dari pengangguran. Setiap tahun jumlah masyarakat pengangguran cukup tinggi. Hal itu diketahui dari pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Sampang tiga tahun terakhir.

Data BPS Sampang menyebutkan, sejak tiga tahun terakhir angka masyarakat pengangguran di Kota Bahari cukup tinggi. Pada 2014 terdapat 8.469 orang tidak bekerja. Setahun kemudian naik menjadi 21.826 jiwa. Sedangkan 2016 angka pengangguran menurun menjadi 11.018 jiwa.

Selain itu, data tersebut seolah berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Pendataaan terakhir pada 2016 terungkap bahwa angka kemiskinan mencapai 499.801 jiwa dari total penduduk 916.577 jiwa.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka pengangguran di Kota Bahari tinggi. Salah satunya, karena lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja lokal masih minim. Keberadaan lapangan kerja di Sampang belum banyak mempekerjakan warga lokal.

Selain itu, kualitas sumber daya masyarakat (SDM) masih rendah. Faktor ini juga yang bisa menyebabkan mereka belum terserap lapangan kerja. Sementara itu, pemkab juga belum bisa membantu menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Menurut dia, hal itu terjadi karena selama ini tidak ada investror yang berminat menanamkan modal atau mendirikan usaha di Sampang. Padahal, jika ini terjadi, sangat berpeluang untuk menyerap tenaga kerja. Termasuk masyarakat lokal.

Baca Juga :  Lelang JPT Pratama Terganjal SKJ

Politikus PPP itu meminta agar dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja (diskumnaker) memerhatikan data BPS. Data itu juga diharapkan bisa menjadi acuan untuk menyerap masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sebagai peserta program latihan kerja.

”Solusinya, pemkab harus bisa lebih intensif dalam menjalankan program pelatihan kerja agar bisa mencetak tenaga kerja yang andal dan sesuai dengan kebutuhan perusahan. Sehingga, angka pengangguran bisa ditekan,” paparnya Rabu (25/10).

Menurut dia, banyak warga yang memilih merantau menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan bekerja di luar kota. Padahal mereka hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga, kuli bangunan, tukang ojek, dan lain lain. Hal itu disebabkan karena tidak mempunyai keahlian khusus untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Adanya balai latihan kerja (BLK) seharusnya bisa menekan angka pengangguran. Tapi selama ini diskumnaker terkesan hanya memberikan pelatihan kerja tanpa upaya membantu menyediakan lapangan pekerjaan. ”Kalau angka pengangguran masih tinggi, artinya pemkab gagal menjalankan program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Diskunaker Sampang Bisrul Hafi mengakui pihaknya belum bisa menyediakan lapangan kerja. Selama ini instansinya hanya memberikan pelatihan kerja. Itu sebagai bekal bagi warga untuk mencari atau melamar pekerjaan.

Baca Juga :  Kelanjutan Proyek Pompa Banjir Sampang Buram

Di sisi lain, kata Bisrul, tingkat perkembangan penduduk dan jumlah lulusan siswa tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Kota Bahari.

Lebih jauh dia menyampaikan, per 20 Oktober 2017 jumlah pemohon kartu kuning 360 orang. Perinciannya, 250 warga kategori tenaga kerja produktif atau siap kerja. Sedangkan 110 kategori tenaga kerja nonproduktif atau pekerja panggilan. Dari jumlah tersebut, hanya 135 pemohon yang sudah diterima bekerja di perusahan.

”Menekan angka pengangguran tidak hanya bisa ditangani diskumnaker. Tapi juga menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah dan masyarakat,” terangnya.

Dia berharap masyarakat bisa memanfaatkan program latihan kerja. Terutama warga yang belum memiliki pekerjaan. Lulusan BLK harus mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri. Bahkan, jika memungkinkan bisa menampung masyarakat lain yang membutuhkan pekerjaan.

Selama ini, diskumnaker sebatas memberikan pelatihan dan informasi lowongan kerja. Selebihnya, mereka mencari pekerjaan sendiri. ”Tapi kami telah upayakan memberikan bantuan alat kepada setiap kelompok agar mereka bisa mengembangkan keahlian dan membuka usaha atau pekerjaan sendiri,” pungkasnya. 

SAMPANG – Kabaupaten Sampang belum lepas dari pengangguran. Setiap tahun jumlah masyarakat pengangguran cukup tinggi. Hal itu diketahui dari pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Sampang tiga tahun terakhir.

Data BPS Sampang menyebutkan, sejak tiga tahun terakhir angka masyarakat pengangguran di Kota Bahari cukup tinggi. Pada 2014 terdapat 8.469 orang tidak bekerja. Setahun kemudian naik menjadi 21.826 jiwa. Sedangkan 2016 angka pengangguran menurun menjadi 11.018 jiwa.

Selain itu, data tersebut seolah berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Pendataaan terakhir pada 2016 terungkap bahwa angka kemiskinan mencapai 499.801 jiwa dari total penduduk 916.577 jiwa.


Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka pengangguran di Kota Bahari tinggi. Salah satunya, karena lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja lokal masih minim. Keberadaan lapangan kerja di Sampang belum banyak mempekerjakan warga lokal.

Selain itu, kualitas sumber daya masyarakat (SDM) masih rendah. Faktor ini juga yang bisa menyebabkan mereka belum terserap lapangan kerja. Sementara itu, pemkab juga belum bisa membantu menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Menurut dia, hal itu terjadi karena selama ini tidak ada investror yang berminat menanamkan modal atau mendirikan usaha di Sampang. Padahal, jika ini terjadi, sangat berpeluang untuk menyerap tenaga kerja. Termasuk masyarakat lokal.

Baca Juga :  Pembangunan Tidak Bisa Mengandalkan APBD

Politikus PPP itu meminta agar dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja (diskumnaker) memerhatikan data BPS. Data itu juga diharapkan bisa menjadi acuan untuk menyerap masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sebagai peserta program latihan kerja.

- Advertisement -

”Solusinya, pemkab harus bisa lebih intensif dalam menjalankan program pelatihan kerja agar bisa mencetak tenaga kerja yang andal dan sesuai dengan kebutuhan perusahan. Sehingga, angka pengangguran bisa ditekan,” paparnya Rabu (25/10).

Menurut dia, banyak warga yang memilih merantau menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan bekerja di luar kota. Padahal mereka hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga, kuli bangunan, tukang ojek, dan lain lain. Hal itu disebabkan karena tidak mempunyai keahlian khusus untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Adanya balai latihan kerja (BLK) seharusnya bisa menekan angka pengangguran. Tapi selama ini diskumnaker terkesan hanya memberikan pelatihan kerja tanpa upaya membantu menyediakan lapangan pekerjaan. ”Kalau angka pengangguran masih tinggi, artinya pemkab gagal menjalankan program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Diskunaker Sampang Bisrul Hafi mengakui pihaknya belum bisa menyediakan lapangan kerja. Selama ini instansinya hanya memberikan pelatihan kerja. Itu sebagai bekal bagi warga untuk mencari atau melamar pekerjaan.

Baca Juga :  Larang ASN Terima Gratifikasi

Di sisi lain, kata Bisrul, tingkat perkembangan penduduk dan jumlah lulusan siswa tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Kota Bahari.

Lebih jauh dia menyampaikan, per 20 Oktober 2017 jumlah pemohon kartu kuning 360 orang. Perinciannya, 250 warga kategori tenaga kerja produktif atau siap kerja. Sedangkan 110 kategori tenaga kerja nonproduktif atau pekerja panggilan. Dari jumlah tersebut, hanya 135 pemohon yang sudah diterima bekerja di perusahan.

”Menekan angka pengangguran tidak hanya bisa ditangani diskumnaker. Tapi juga menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah dan masyarakat,” terangnya.

Dia berharap masyarakat bisa memanfaatkan program latihan kerja. Terutama warga yang belum memiliki pekerjaan. Lulusan BLK harus mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri. Bahkan, jika memungkinkan bisa menampung masyarakat lain yang membutuhkan pekerjaan.

Selama ini, diskumnaker sebatas memberikan pelatihan dan informasi lowongan kerja. Selebihnya, mereka mencari pekerjaan sendiri. ”Tapi kami telah upayakan memberikan bantuan alat kepada setiap kelompok agar mereka bisa mengembangkan keahlian dan membuka usaha atau pekerjaan sendiri,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/