alexametrics
28.5 C
Madura
Saturday, August 13, 2022

Hanya 20 Desa Ajukan Pencairan DD Termin Kedua

SAMPANG – Keseriusan pemerintah desa untuk mempercepat pembangunan perlu didorong semua pihak. Salah satunya melalui dana desa (DD). Sebab, hingga saat ini hanya 20 desa yang mengajukan pencairan dana untuk termin kedua 2017.

Kabid Bina Pemdes Dinas PMD Sampang Suhanto mengungkapkan, DD tahap kedua belum cair hingga Kamis (26/10). Transfer dari pemerintah pusat ada keterlambatan. Juga, banyak kepala desa (Kades) belum menyetorkan surat pertanggungjawaban (SPj) realisasi termin pertama.

Tahap kedua hanya 20 desa yang mengajukan pencairan. Untuk tahap pertama, 60 persen pencairan sudah selesai. Realisasi juga sudah. ”Harapan kita laporan dan pekerjaannya tidak terlambat karena masuk akhir Oktober,” kata Suhanto.

Suhanto mengakui, DD tahap kedua belum dicairkan. Sebab dana masuk ke rekening daerah pada Senin (23/10). Dari Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) Pamekasan melakukan survei terlebih dahulu. Mereka khawatir tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT). 

Baca Juga :  Pikap Terguling, Satu Penumpang Tewas

”Butuh waktu lama. Setelah memantau dan melihat laporannya akhirnya ada rekomendasi untuk mencairkan termin kedua,” ujarnya.

Tidak semua Kades menyelesaikan SPj. Sebagian besar atau 80 persen laporan termin pertama sudah. Tim kabupaten sudah melihat. ”Tergantung desa. Yang penting kami sudah mengingatkan Kades,” tegasnya.

Pihaknya memberikan deadline agar tidak terlambat. Sebab, rata-rata Kades memberikan menyetor SPj jika sudah mengajukan DD. ”Deadline November sudah harus mengajukan (pencairan),” jelasnya.

Rata-rata setiap desa mendapatkan DD Rp 1,5 miliar. Terendah Rp 1,2 miliar dan tertinggi Rp 1,9 miliar. Prioritas 2017-2018 pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meliputi pengembangan kawasan produk unggulan masyarakat, BUMDes, sarana olahraga, dan embung desa. ”Ini (program prioritas, Red) prorakyat,” pungkasnya.

Bupati Sampang Fadhilah Budiono meminta pengajuan pencairan dan penyetoran SPj segera diselesaikan. Pihaknya mewanti-wanti Kades merealisasikan DD tepat sasaran. ”Ini uang untuk rakyat. bagaimana caranya supaya dirasakan rakyat,” ingatnya.

Baca Juga :  Margalela 2 Jadi Pasar Kendaraan Bermotor

Anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsul Arifin mengimbau supaya pihak terkait menyosialisasikan dan mendesak Kades agar SPj segera diselesaikan. ”Jangan hanya memberi deadline tanpa ada desakan. Dinas PMD harus jemput bola,” pintanya.

SAMPANG – Keseriusan pemerintah desa untuk mempercepat pembangunan perlu didorong semua pihak. Salah satunya melalui dana desa (DD). Sebab, hingga saat ini hanya 20 desa yang mengajukan pencairan dana untuk termin kedua 2017.

Kabid Bina Pemdes Dinas PMD Sampang Suhanto mengungkapkan, DD tahap kedua belum cair hingga Kamis (26/10). Transfer dari pemerintah pusat ada keterlambatan. Juga, banyak kepala desa (Kades) belum menyetorkan surat pertanggungjawaban (SPj) realisasi termin pertama.

Tahap kedua hanya 20 desa yang mengajukan pencairan. Untuk tahap pertama, 60 persen pencairan sudah selesai. Realisasi juga sudah. ”Harapan kita laporan dan pekerjaannya tidak terlambat karena masuk akhir Oktober,” kata Suhanto.


Suhanto mengakui, DD tahap kedua belum dicairkan. Sebab dana masuk ke rekening daerah pada Senin (23/10). Dari Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) Pamekasan melakukan survei terlebih dahulu. Mereka khawatir tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT). 

Baca Juga :  Fadol Terpilih Jadi Ketua Percasi

”Butuh waktu lama. Setelah memantau dan melihat laporannya akhirnya ada rekomendasi untuk mencairkan termin kedua,” ujarnya.

Tidak semua Kades menyelesaikan SPj. Sebagian besar atau 80 persen laporan termin pertama sudah. Tim kabupaten sudah melihat. ”Tergantung desa. Yang penting kami sudah mengingatkan Kades,” tegasnya.

Pihaknya memberikan deadline agar tidak terlambat. Sebab, rata-rata Kades memberikan menyetor SPj jika sudah mengajukan DD. ”Deadline November sudah harus mengajukan (pencairan),” jelasnya.

- Advertisement -

Rata-rata setiap desa mendapatkan DD Rp 1,5 miliar. Terendah Rp 1,2 miliar dan tertinggi Rp 1,9 miliar. Prioritas 2017-2018 pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meliputi pengembangan kawasan produk unggulan masyarakat, BUMDes, sarana olahraga, dan embung desa. ”Ini (program prioritas, Red) prorakyat,” pungkasnya.

Bupati Sampang Fadhilah Budiono meminta pengajuan pencairan dan penyetoran SPj segera diselesaikan. Pihaknya mewanti-wanti Kades merealisasikan DD tepat sasaran. ”Ini uang untuk rakyat. bagaimana caranya supaya dirasakan rakyat,” ingatnya.

Baca Juga :  Tiga SMA Di Sampang Ditutup! 16 SD Dipastikan Di-Regrouping

Anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsul Arifin mengimbau supaya pihak terkait menyosialisasikan dan mendesak Kades agar SPj segera diselesaikan. ”Jangan hanya memberi deadline tanpa ada desakan. Dinas PMD harus jemput bola,” pintanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/