alexametrics
21.2 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Anggaran Miliaran Rupiah Untuk Kesejahteraan Guru

SAMPANG – Wajar profesi guru kini menjadi idaman. Selain karena memang tugas mulai, kesejahteraan guru lumayan diperhatikan. Pemerintah memberikan tunjangan kepada para pendidik.

Setiap tahun Pemkab Sampang menyalurkan dana puluhan miliar rupiah dari APBD dan APBN untuk menyejahterakan guru. Dana tersebut direalisasikan melalui program sertifikasi, tunjangan profesi guru (TPG), dan tunjangan profesi pendidik (TPP).

Pencairan dilakukan selama empat kali dalam setahun atau per triwulan. TPG 2017 di Kantor Kemeterian Agama (Kemenag) Sampang mencapai Rp 49.634.000.000. Jumlah penerima 1.440 guru. Perinciannya, 370 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan 1.070 guru non-PNS.

Besaran dana yang diterima tidak sama. Guru non-PNS menerima Rp 1,5 juta. Sedangkan guru PNS satu kali gaji dan sesuai dengan golongan. Hal itu berlaku bagi semua tenaga pengajar mulai dari SD/MI hingga SMP/MTS di Sampang.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Sampang Mawardi menuturkan, dana sertifikasi guru atau TPG untuk triwulan pertama, kedua, dan ketiga sudah dicairkan serta diterima masing-masing guru. Sedangkan pencairan triwulan keempat akan dilakukan pada Desember.

Sebab, ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat hanya cukup membayar TPG dari Januari hingga September.  Karena itu, pencairan untuk triwulan keempat terlambat. ”Kami sudah melakukan pemberkasan untuk diajukan ke pemerintah pusat. Insya Allah akhir tahun semua terbayarkan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, Kemenag merupakan lembaga vertikal. Semua kebijakan terkait dengan dana TPG merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kemenag Sampang tidak bisa mengeluarkan atau mengubah keputusan pencairan dana tersebut.

”Alokasi dana TPG Kemenag beda dengan dinas pendidikan (disdik). Di Kemenag berasal dari APBN. Jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kami hanya penyelenggara dan pengawas di daerah. Bila anggaran sudah ada, pasti dicairkan,” terangnya.

Baca Juga :  Dapat Tunjangan Rp 12 Juta Per Bulan, Anggota Dewan Tetap Malas

Dia berharap, guru yang mendapatkan TPG bisa menggunakan dana tersebut untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan mutu keahlian dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan baik. Misalnya, dengan banyak mengikuti pelatihan atau seminar pendidikan,  membeli buku pelajaran, dan semacamya.

”Kami menjalankan program pelatihan keguruan bagi guru penerima TPG. Di masing-masing kecamatan ada tim pengawas yang mengoordinasi pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Disdik Sampang M. Jupri Riyadi menegaskan, dana sertifikasi atau TPP 2017 sudah direalisasikan kepada 2.750 guru. Guru PNS menerima sebesar gaji pokok sesuai golongan, sedangkan guru non-PNS Rp 1,5 juta per bulan.

Hanya, TPP triwulan ketiga belum bisa dicairkan. Sebab, disdik masih mengajukan ke pemerintah pusat. ”Dana dari APBD tidak cukup untuk memenuhi TPP tahun ini. Makanya, kami mengajukan ke pemerintah pusat. Kami harap guru-guru bersabar. Kami pastikan Desember TPP triwulan keempat terbayar,” janjinya.

Sementara itu, kesejahteraan guru sertifikasi di Sumenep belum sepenuhnya terjamin. Sejak 2013, tunjangan guru yang belum terbayar mencapai Rp 63 miliar. Uang tersebut hak sekitar 3.200 guru sertifikasi di Sumenep.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep M. Tawil mengakui, pencairan tunjangan sertifikasi guru tidak lancar. ”Sebenarnya bukan hanya di Sumenep, tetapi di seluruh Indonesia seperti ini,” katanya.

Bukan hanya itu, pencairan tunjangan dana sertifikasi tidak maksimal. Idealnya, tunjangan sertifikasi diberikan tiap bulan. Tetapi yang terjadi selama ini pembagian tunjangan yang dipergunakan untuk guru non-PNS diberikan tiap tiga bulan sekali.

Baca Juga :  Usul Siswa Diberi Tugas tentang Budi Pekerti

Di Sumenep, kata Tawil, rata-rata satu guru sertifikasi mendapat tunjangan sekitar Rp 1,5 juta. Secara rinci, tunjangan sertifikasi guru berbeda. Sebab, tunjangan sertifikasi saat ini diberikan berdasarkan inpassing.

”Kalau dirata-rata sekitar Rp 1,5 juta per guru. Tapi secara rinci, pemberian dana tunjangan sertifikasi diberikan berdasarkan inpassing atau lama pengabdian guru ke sekolah dan faktor lain,” terangnya.

Tawil menuturkan, tersendatnya tunjangan sertifikasi disebabkan minimnya dana yang dimiliki pemerintah pusat. Pencairan dana tunjangan ini tidak melalui Kemenag Sumenep. Tetapi langsung dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.

”Jadi kami tidak punya wewenang atas pencairan tunjangan sertifikasi. Sebab pencairannya langsung ke rekening masing-masing guru melalui pemprov,” tuturnya.

Di Sumenep, jumlah guru madrasah non-PNS sekitar 8.000 orang. Tahun ini ada penambahan 53 guru sertifikasi.

Pembagian dana tunjangan sertifikasi yang terutang akan dilakukan secara bertahap. Menurut Tawil, saat ini dana tahap satu sudah ada di pemprov. ”Pemprov masih melakukan verifikasi data. Setelah selesai, tunjangan dibagikan,” kata dia.

Lebih lanjut dia menerangkan, tahap pertama yaitu pembagian dana terutang mulai 2013 sampai 2015. Tahap kedua yakni dana sertifikasi yang terutang pada 2016. Tahap ketiga adalah pembayaran sisa tunjangan sertifikasi yang belum terbayarkan tahun ini.

”Yang pasti, satu bulan selesai. Kemungkinan setiap tahap akan berjarak satu atau dua minggu saja,” sebutnya.

SAMPANG – Wajar profesi guru kini menjadi idaman. Selain karena memang tugas mulai, kesejahteraan guru lumayan diperhatikan. Pemerintah memberikan tunjangan kepada para pendidik.

Setiap tahun Pemkab Sampang menyalurkan dana puluhan miliar rupiah dari APBD dan APBN untuk menyejahterakan guru. Dana tersebut direalisasikan melalui program sertifikasi, tunjangan profesi guru (TPG), dan tunjangan profesi pendidik (TPP).

Pencairan dilakukan selama empat kali dalam setahun atau per triwulan. TPG 2017 di Kantor Kemeterian Agama (Kemenag) Sampang mencapai Rp 49.634.000.000. Jumlah penerima 1.440 guru. Perinciannya, 370 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan 1.070 guru non-PNS.


Besaran dana yang diterima tidak sama. Guru non-PNS menerima Rp 1,5 juta. Sedangkan guru PNS satu kali gaji dan sesuai dengan golongan. Hal itu berlaku bagi semua tenaga pengajar mulai dari SD/MI hingga SMP/MTS di Sampang.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Sampang Mawardi menuturkan, dana sertifikasi guru atau TPG untuk triwulan pertama, kedua, dan ketiga sudah dicairkan serta diterima masing-masing guru. Sedangkan pencairan triwulan keempat akan dilakukan pada Desember.

Sebab, ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat hanya cukup membayar TPG dari Januari hingga September.  Karena itu, pencairan untuk triwulan keempat terlambat. ”Kami sudah melakukan pemberkasan untuk diajukan ke pemerintah pusat. Insya Allah akhir tahun semua terbayarkan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, Kemenag merupakan lembaga vertikal. Semua kebijakan terkait dengan dana TPG merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kemenag Sampang tidak bisa mengeluarkan atau mengubah keputusan pencairan dana tersebut.

”Alokasi dana TPG Kemenag beda dengan dinas pendidikan (disdik). Di Kemenag berasal dari APBN. Jadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kami hanya penyelenggara dan pengawas di daerah. Bila anggaran sudah ada, pasti dicairkan,” terangnya.

Baca Juga :  BPPKAD: Hotel Rahmat Belum Lengkapi Izin

Dia berharap, guru yang mendapatkan TPG bisa menggunakan dana tersebut untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan mutu keahlian dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan baik. Misalnya, dengan banyak mengikuti pelatihan atau seminar pendidikan,  membeli buku pelajaran, dan semacamya.

”Kami menjalankan program pelatihan keguruan bagi guru penerima TPG. Di masing-masing kecamatan ada tim pengawas yang mengoordinasi pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Disdik Sampang M. Jupri Riyadi menegaskan, dana sertifikasi atau TPP 2017 sudah direalisasikan kepada 2.750 guru. Guru PNS menerima sebesar gaji pokok sesuai golongan, sedangkan guru non-PNS Rp 1,5 juta per bulan.

Hanya, TPP triwulan ketiga belum bisa dicairkan. Sebab, disdik masih mengajukan ke pemerintah pusat. ”Dana dari APBD tidak cukup untuk memenuhi TPP tahun ini. Makanya, kami mengajukan ke pemerintah pusat. Kami harap guru-guru bersabar. Kami pastikan Desember TPP triwulan keempat terbayar,” janjinya.

Sementara itu, kesejahteraan guru sertifikasi di Sumenep belum sepenuhnya terjamin. Sejak 2013, tunjangan guru yang belum terbayar mencapai Rp 63 miliar. Uang tersebut hak sekitar 3.200 guru sertifikasi di Sumenep.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep M. Tawil mengakui, pencairan tunjangan sertifikasi guru tidak lancar. ”Sebenarnya bukan hanya di Sumenep, tetapi di seluruh Indonesia seperti ini,” katanya.

Bukan hanya itu, pencairan tunjangan dana sertifikasi tidak maksimal. Idealnya, tunjangan sertifikasi diberikan tiap bulan. Tetapi yang terjadi selama ini pembagian tunjangan yang dipergunakan untuk guru non-PNS diberikan tiap tiga bulan sekali.

Baca Juga :  Semua Pekerja Wajib Dapat THR

Di Sumenep, kata Tawil, rata-rata satu guru sertifikasi mendapat tunjangan sekitar Rp 1,5 juta. Secara rinci, tunjangan sertifikasi guru berbeda. Sebab, tunjangan sertifikasi saat ini diberikan berdasarkan inpassing.

”Kalau dirata-rata sekitar Rp 1,5 juta per guru. Tapi secara rinci, pemberian dana tunjangan sertifikasi diberikan berdasarkan inpassing atau lama pengabdian guru ke sekolah dan faktor lain,” terangnya.

Tawil menuturkan, tersendatnya tunjangan sertifikasi disebabkan minimnya dana yang dimiliki pemerintah pusat. Pencairan dana tunjangan ini tidak melalui Kemenag Sumenep. Tetapi langsung dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.

”Jadi kami tidak punya wewenang atas pencairan tunjangan sertifikasi. Sebab pencairannya langsung ke rekening masing-masing guru melalui pemprov,” tuturnya.

Di Sumenep, jumlah guru madrasah non-PNS sekitar 8.000 orang. Tahun ini ada penambahan 53 guru sertifikasi.

Pembagian dana tunjangan sertifikasi yang terutang akan dilakukan secara bertahap. Menurut Tawil, saat ini dana tahap satu sudah ada di pemprov. ”Pemprov masih melakukan verifikasi data. Setelah selesai, tunjangan dibagikan,” kata dia.

Lebih lanjut dia menerangkan, tahap pertama yaitu pembagian dana terutang mulai 2013 sampai 2015. Tahap kedua yakni dana sertifikasi yang terutang pada 2016. Tahap ketiga adalah pembayaran sisa tunjangan sertifikasi yang belum terbayarkan tahun ini.

”Yang pasti, satu bulan selesai. Kemungkinan setiap tahap akan berjarak satu atau dua minggu saja,” sebutnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/