alexametrics
25.3 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Wartawan Harus Profesional dan Jaga Martabat

SAMPANG – Wartawan dan media massa kian menjamur. Sebab, mendirikan media massa saat ini sangat mudah. Berbeda dengan era sebelum reformasi atau saat pemerintahan Orde Baru yang cukup sulit mendirikan media.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua I PWI Jawa Timur Machmud Suhermono di Gedung BPU Sampang kemarin (24/10). Di hadapan puluhan wartawan, aktivis LSM, pejabat pemerintah, dan asosiasi kepala desa (AKD), Machmud menjelaskan soal perkembangan media. Tetapi, dia juga memberikan garis-garis besar tentang media massa.

Menurut dia, media terbagi dalam dua kelompok. Ada media pers nonpers. Media pers harus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satunya, media tersebut harus berbadan hukum. ”Kedua, didaftarkan di dewan pers,” terangnya.

Baca Juga :  Saksi Ahli Absen, Sidang Ditunda

Proses verifikasi di dewan pers dilakukan dua tahap. Pertama, secara administrative, di mana pemilik media cukup mengirimkan berkasnya secara online. Kedua, setelah lulus verifikasi berkas, dilakukan verifikasi faktual.

Nah, ketika ada media yang tidak memenuhi ketentuan di atas, tidak bisa disebut sebagai media pers. Karena itulah konsekuensinya juga berbeda. Media tersebut ketika disengketakan oleh masyarakat akibat pemberitaannya tidak bisa menggunakan Undang-Undang 40/1999.

”Kalau ada media bentuknya seperti majalah, bentuknya seperti koran, belum tentu media pers,” jelasnya.

”Ketika bukan pers, maka saat terjadi sengketa pemberitaan, maka tidak memakai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

Sekretaris PWI Jatim Eko Pamuji menambahkan, agar wartawan bisa menjaga marwah dan martabat sebagai insan pers, mereka harus bekerja profesional. Berita-berita yang ditayangkan hendaknya menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan personal.

Baca Juga :  Terlantar, 222 Murid Tak Bisa Ikuti KBM di Kelas

Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi mengatakan bahwa keberadaan pers sangat penting dalam menopang kinerja pemerintah. Baginya, kritik penting agar bisa memacu semangat birokrasi. Terlebih, pihaknya memang ingin menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih baik.

Bupati juga mengajak wartawan mempromosikan Sampang di kancah nasional dan internasional. Misalnya, pemberitaan tidak hanya fokus pada urusan-urusan kriminal. Tetapi, potensi-potensi daerah juga diangkat.

”Jangan hanya pembakaran polsek yang diberitakan, tapi prestasi-prestasi Sampang juga harus diberitakan secara optimal,” pintanya.

- Advertisement -

SAMPANG – Wartawan dan media massa kian menjamur. Sebab, mendirikan media massa saat ini sangat mudah. Berbeda dengan era sebelum reformasi atau saat pemerintahan Orde Baru yang cukup sulit mendirikan media.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua I PWI Jawa Timur Machmud Suhermono di Gedung BPU Sampang kemarin (24/10). Di hadapan puluhan wartawan, aktivis LSM, pejabat pemerintah, dan asosiasi kepala desa (AKD), Machmud menjelaskan soal perkembangan media. Tetapi, dia juga memberikan garis-garis besar tentang media massa.

Menurut dia, media terbagi dalam dua kelompok. Ada media pers nonpers. Media pers harus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satunya, media tersebut harus berbadan hukum. ”Kedua, didaftarkan di dewan pers,” terangnya.

Baca Juga :  Desak Jokowi Cabut Keppres, Wartawan Pamekasan Gelar Aksi Teatrikal

Proses verifikasi di dewan pers dilakukan dua tahap. Pertama, secara administrative, di mana pemilik media cukup mengirimkan berkasnya secara online. Kedua, setelah lulus verifikasi berkas, dilakukan verifikasi faktual.

Nah, ketika ada media yang tidak memenuhi ketentuan di atas, tidak bisa disebut sebagai media pers. Karena itulah konsekuensinya juga berbeda. Media tersebut ketika disengketakan oleh masyarakat akibat pemberitaannya tidak bisa menggunakan Undang-Undang 40/1999.

”Kalau ada media bentuknya seperti majalah, bentuknya seperti koran, belum tentu media pers,” jelasnya.

”Ketika bukan pers, maka saat terjadi sengketa pemberitaan, maka tidak memakai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

Sekretaris PWI Jatim Eko Pamuji menambahkan, agar wartawan bisa menjaga marwah dan martabat sebagai insan pers, mereka harus bekerja profesional. Berita-berita yang ditayangkan hendaknya menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan personal.

Baca Juga :  Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sempat Ricuh

Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi mengatakan bahwa keberadaan pers sangat penting dalam menopang kinerja pemerintah. Baginya, kritik penting agar bisa memacu semangat birokrasi. Terlebih, pihaknya memang ingin menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih baik.

Bupati juga mengajak wartawan mempromosikan Sampang di kancah nasional dan internasional. Misalnya, pemberitaan tidak hanya fokus pada urusan-urusan kriminal. Tetapi, potensi-potensi daerah juga diangkat.

”Jangan hanya pembakaran polsek yang diberitakan, tapi prestasi-prestasi Sampang juga harus diberitakan secara optimal,” pintanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/