alexametrics
21 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Puluhan Pokir Dewan Belum Digarap

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Sebagian kegiatan pokok-pokok pikiran (pokir) yang diusulkan anggota DPRD Sampang ada di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Ada 20 kegiatan yang memasuki masa sanggah dan selesai tender. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun yang dikerjakan. Hal itu diungkapkan Kabid Jalan dan Jembatan DPUPR Sampang Hasan Mustofa.

Berdasar penelusuran Jawa Pos Radar Madura (JPRM), ada 19 item kegiatan pokir yang sudah ditender. Dengan demikian, tinggal satu kegiatan berupa peningkatan jembatan yang hingga berita ini ditulis masih dalam tahap lelang. Hal itu sesuai dengan data yang tercantum dalam Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Sampang.

Meski mayoritas kegiatan sudah selesai dilelang, Dinas PUPR Sampang belum menerbitkan surat perintah kerja (SPK). Hasan Mustofa menyampaikan, kemungkinan proyek kegiatan pokir tersebut dimulai September. Institusinya berencana menerbitkan SPK pada akhir Agustus. ”Pokir belum ada yang dikerjakan. Tapi, sebagian sudah selesai dilelang,” tuturnya.

Baca Juga :  Demi PSU, Forkopimda Siap Gelar Tikar

Menurut Hasan, tidak semua pokir melalui tahap lelang. Sebagian ada juga yang melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). Karena itu, institusinya meminta rekanan pelaksana proyek mengerjakan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan harus tepat waktu. ”Kebetulan, program pokir yang kami tangani fokus pada peningkatan jalan dan jembatan. Nominal anggaran disesuaikan dengan usulan masyarakat saat anggota dewan reses,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, program peningkatan jembatan terdiri atas tiga kegiatan. Total anggarannya sekitar Rp 900 juta. Namun, Hasan menyatakan tidak tahu total anggaran kegiatan pokir yang ditangani institusinya. ”Kita harus menghitung satu per satu dan dipilah dulu. Sebab, kegiatannya menyatu dengan program lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Perjuangan Rakyat DPRD Sampang Iwan Efendi enggan mengomentari kegiatan pokir yang belum dikerjakan. Sebab, itu menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, dia mendesak pemerintah daerah segera melaksanakan semua kegiatan fisik. ”Bukan hanya pokir, melainkan semua kegiatan fisik harus segera dikerjakan,” tegasnya.

Baca Juga :  Program Pokir di Dishub Berjalan 50 Persen

Iwan menilai, pemerintah daerah lambat mengerjakan kegiatan fisik. Indikasinya, hingga akhir bulan ini, belum ada yang dikerjakan. Dia memprediksi Oktober sudah memasuki musim hujan. Hal itu berpotensi menghambat pengerjaan proyek. Apalagi, saat ini kondisi perekonomian masyarakat terkena dampak PPKM.

”Jika pengerjaan proyek disegerakan, hal itu akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Kalau proyek berjalan, otomatis bakal menggerakkan ekonomi warga. Sebab, ada transaksi untuk pembelian material dan memberdayakan masyarakat,” tandasnya. 

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Sebagian kegiatan pokok-pokok pikiran (pokir) yang diusulkan anggota DPRD Sampang ada di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Ada 20 kegiatan yang memasuki masa sanggah dan selesai tender. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun yang dikerjakan. Hal itu diungkapkan Kabid Jalan dan Jembatan DPUPR Sampang Hasan Mustofa.

Berdasar penelusuran Jawa Pos Radar Madura (JPRM), ada 19 item kegiatan pokir yang sudah ditender. Dengan demikian, tinggal satu kegiatan berupa peningkatan jembatan yang hingga berita ini ditulis masih dalam tahap lelang. Hal itu sesuai dengan data yang tercantum dalam Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Sampang.

Meski mayoritas kegiatan sudah selesai dilelang, Dinas PUPR Sampang belum menerbitkan surat perintah kerja (SPK). Hasan Mustofa menyampaikan, kemungkinan proyek kegiatan pokir tersebut dimulai September. Institusinya berencana menerbitkan SPK pada akhir Agustus. ”Pokir belum ada yang dikerjakan. Tapi, sebagian sudah selesai dilelang,” tuturnya.

Baca Juga :  Proyek Puskesmas Torjun Ambruk

Menurut Hasan, tidak semua pokir melalui tahap lelang. Sebagian ada juga yang melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). Karena itu, institusinya meminta rekanan pelaksana proyek mengerjakan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan harus tepat waktu. ”Kebetulan, program pokir yang kami tangani fokus pada peningkatan jalan dan jembatan. Nominal anggaran disesuaikan dengan usulan masyarakat saat anggota dewan reses,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, program peningkatan jembatan terdiri atas tiga kegiatan. Total anggarannya sekitar Rp 900 juta. Namun, Hasan menyatakan tidak tahu total anggaran kegiatan pokir yang ditangani institusinya. ”Kita harus menghitung satu per satu dan dipilah dulu. Sebab, kegiatannya menyatu dengan program lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Perjuangan Rakyat DPRD Sampang Iwan Efendi enggan mengomentari kegiatan pokir yang belum dikerjakan. Sebab, itu menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, dia mendesak pemerintah daerah segera melaksanakan semua kegiatan fisik. ”Bukan hanya pokir, melainkan semua kegiatan fisik harus segera dikerjakan,” tegasnya.

Baca Juga :  Dana Sertifikasi Guru Madrasah Ngendap

Iwan menilai, pemerintah daerah lambat mengerjakan kegiatan fisik. Indikasinya, hingga akhir bulan ini, belum ada yang dikerjakan. Dia memprediksi Oktober sudah memasuki musim hujan. Hal itu berpotensi menghambat pengerjaan proyek. Apalagi, saat ini kondisi perekonomian masyarakat terkena dampak PPKM.

”Jika pengerjaan proyek disegerakan, hal itu akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Kalau proyek berjalan, otomatis bakal menggerakkan ekonomi warga. Sebab, ada transaksi untuk pembelian material dan memberdayakan masyarakat,” tandasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/