alexametrics
29.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

BPNT Rawan Jadi Bancakan

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Ada 120.727 kelurga penerima manfaat (KPM) di Kota Bahari yang mendapat bantuan pangan nontunai (BPNT). Bantuan sosial (bansos) tersebut rawan jadi bancakan oknum pemerintah desa.

Penyaluran BPNT melalui 187 e-warung. Agen tersebut tersebar di 180 desa dan 6 kelurahan di 14 kecamatan. Di tiap desa dan kelurahan ada satu e-warung. Hanya di Kelurahan Gunung Maddah yang ada dua agen e-warung.

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima mengungkapkan, ada sebagian oknum kepala desa (Kades) yang menekan agar KPM tidak menukar ke luar daerah. Padahal, itu boleh. ”Itu kan dapat telur dan beras. Kadang itu dikurangi. Banyak terjadi memang oknum di aparatur desa,” ujarnya kemarin (24/8).

Fauzan mengingatkan agar e-warung yang tidak melayani masyarakat dengan baik ditindak tegas. Sebab, jika dibiarkan, KPM rugi.

”Iya kalau memang tidak mematuhi aturan, ganti saja dengan e-warung yang lebih baik. Kan banyak warung yang siap menjadi agen bantuan itu,” sarannya kemarin (24/8). 

Baca Juga :  Gagal Salurkan BPNT, Dinsos Berdalih Pemdes dan Distributor Belum Siap

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Sampang M. Nasrun membenarkan terdapat 187 e-warung di Kota Bahari. Keberadaan e-warung tersebut tentu berdasar rekomendasi lembaganya.

”Setiap desa dan kelurahan ada. Yang dobel hanya di Desa Gunung Maddah. Sebab, kepala desanya menghendaki ada dua,” ujarnya.

E-warung tersebut wajib mengikuti anjuran yang disepakati. Jika tidak, pihaknya akan melakukan tindakan tegas dengan pemutusan kerja sama.

”Kami tetap prosedural. Ada tahapan di mana yang pertama ketika e-warung itu melanggar,” jelasnya.

Pihak dinsos bakal memberikan peringatan secara lisan. Jika tetap mengabaikan, akan dilayangkan surat peringatan (SP) 1 hingga 3. Kalau masih tetap, langsung dilakukan tindakan pemutusan kerja sama.

Pihaknya pernah melayangkan SP 2 kepada salah satu e-warung di Kecamatan Sampang. Pemicunya, e-warung tersebut memberikan bahan pokok yang tidak layak kepada KPM. ”Baru satu e-warung yang diberi SP 2 di Kelurahan Banyuanyar itu,” ungkap Nasrun.

E-warung yang sudah mendapat peringatan tersebut wajib memperbaiki kualitas bahan yang diberikan kepada KPM. ”Kalau kualitas berasnya jelek, ya wajib memperbaikinya. Jika tetap tidak berubah, terpaksa kami putus,” tegas Nashrun.

Baca Juga :  Pikap Terguling, Satu Penumpang Tewas

KPM bisa menggukan kartu kesejahteraan sosial (KKS) untuk mencairkan bantuan sembako di e-warung mana saja. Dengan artian, tidak menetap di satu tempat. Sebab, kebanyakan masyarakat belum mengetahui hal tersebut. ”Intinya, harus membawa KKS dan berhak menukar di mana saja,” terangnya.

Nashrun berharap, keberadaan e-warung benar-benar melayani kebutuhan masyarakat dengan baik. Jika mengabaikan hal itu, selain kerja samanya diputus, juga akan berurusan dengan hukum. ”Harapannya, e-warung melayani masyarakat sebaik mungkin, menjaga kualitas barang, dan jangan sampai mengambil keuntungan,” imbaunya.

Ketersediaan e-warung saat ini dinilai cukup untuk meng-cover kebutuhan masyarakat penerima bantuan. Namun, jika memang dibutuhkan penambahan, pihaknya siap memberikan rekomendasi.

”Untuk sementara masih cukup, tapi ke depan bergantung kebutuhan masing-masing desa. Kalau dirasa kurang, dilakan usulkan pada kami untuk menambah,” tandasnya. (iqb)

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Ada 120.727 kelurga penerima manfaat (KPM) di Kota Bahari yang mendapat bantuan pangan nontunai (BPNT). Bantuan sosial (bansos) tersebut rawan jadi bancakan oknum pemerintah desa.

Penyaluran BPNT melalui 187 e-warung. Agen tersebut tersebar di 180 desa dan 6 kelurahan di 14 kecamatan. Di tiap desa dan kelurahan ada satu e-warung. Hanya di Kelurahan Gunung Maddah yang ada dua agen e-warung.

Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima mengungkapkan, ada sebagian oknum kepala desa (Kades) yang menekan agar KPM tidak menukar ke luar daerah. Padahal, itu boleh. ”Itu kan dapat telur dan beras. Kadang itu dikurangi. Banyak terjadi memang oknum di aparatur desa,” ujarnya kemarin (24/8).


Fauzan mengingatkan agar e-warung yang tidak melayani masyarakat dengan baik ditindak tegas. Sebab, jika dibiarkan, KPM rugi.

”Iya kalau memang tidak mematuhi aturan, ganti saja dengan e-warung yang lebih baik. Kan banyak warung yang siap menjadi agen bantuan itu,” sarannya kemarin (24/8). 

Baca Juga :  Nenek Guru Achmad Budi Cahyanto Meninggal Dunia

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Sampang M. Nasrun membenarkan terdapat 187 e-warung di Kota Bahari. Keberadaan e-warung tersebut tentu berdasar rekomendasi lembaganya.

”Setiap desa dan kelurahan ada. Yang dobel hanya di Desa Gunung Maddah. Sebab, kepala desanya menghendaki ada dua,” ujarnya.

E-warung tersebut wajib mengikuti anjuran yang disepakati. Jika tidak, pihaknya akan melakukan tindakan tegas dengan pemutusan kerja sama.

”Kami tetap prosedural. Ada tahapan di mana yang pertama ketika e-warung itu melanggar,” jelasnya.

Pihak dinsos bakal memberikan peringatan secara lisan. Jika tetap mengabaikan, akan dilayangkan surat peringatan (SP) 1 hingga 3. Kalau masih tetap, langsung dilakukan tindakan pemutusan kerja sama.

Pihaknya pernah melayangkan SP 2 kepada salah satu e-warung di Kecamatan Sampang. Pemicunya, e-warung tersebut memberikan bahan pokok yang tidak layak kepada KPM. ”Baru satu e-warung yang diberi SP 2 di Kelurahan Banyuanyar itu,” ungkap Nasrun.

E-warung yang sudah mendapat peringatan tersebut wajib memperbaiki kualitas bahan yang diberikan kepada KPM. ”Kalau kualitas berasnya jelek, ya wajib memperbaikinya. Jika tetap tidak berubah, terpaksa kami putus,” tegas Nashrun.

Baca Juga :  Puluhan Ribu Kartu BPNT Belum Disalurkan

KPM bisa menggukan kartu kesejahteraan sosial (KKS) untuk mencairkan bantuan sembako di e-warung mana saja. Dengan artian, tidak menetap di satu tempat. Sebab, kebanyakan masyarakat belum mengetahui hal tersebut. ”Intinya, harus membawa KKS dan berhak menukar di mana saja,” terangnya.

Nashrun berharap, keberadaan e-warung benar-benar melayani kebutuhan masyarakat dengan baik. Jika mengabaikan hal itu, selain kerja samanya diputus, juga akan berurusan dengan hukum. ”Harapannya, e-warung melayani masyarakat sebaik mungkin, menjaga kualitas barang, dan jangan sampai mengambil keuntungan,” imbaunya.

Ketersediaan e-warung saat ini dinilai cukup untuk meng-cover kebutuhan masyarakat penerima bantuan. Namun, jika memang dibutuhkan penambahan, pihaknya siap memberikan rekomendasi.

”Untuk sementara masih cukup, tapi ke depan bergantung kebutuhan masing-masing desa. Kalau dirasa kurang, dilakan usulkan pada kami untuk menambah,” tandasnya. (iqb)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/