alexametrics
21.9 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

DPRD Beri Rapor Merah Kinerja Pemkab Sampang

SAMPANG – DPRD Sampang menggelar rapat paripurna tentang Pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sampang 2016 dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama terhadap KUA-PPAS 2018, Senin (24/7). Dewan memberikan rapor merah terhadap kinerja eksekutif.

Penyebabnya, lantaran pemkab tidak bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kurang maksimal dalam mengelola APBD 2016. Apalagi laporan keuangan pemkab mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

”Kami beri rapor merah kepada kinerja eksekutif atas pengelolaan APBD 2016, terutama kepada OPD penghasil PAD. Ini berdasarkan laporan hasil audit BPK,” kata Anggota Banggar DPRD Sampang Rahmat Hidayat usai rapat paripurna.

Rahmat meminta bupati untuk memberikan punishment kepada OPD pengelola dana alokasi khusus (DAK) manakala tidak bisa menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan. ”Ini untuk menjaga pengelolaan keuangan yang baik dan efisien di tengah sulitnya Pemkab Sampang meningkatkan pendapatan,” ucapnya.

Baca Juga :  Tiga Bulan Terbitkan 20 Ribu Lebih Suket E-KTP

Menanggapi hal itu, Bupati Sampang Fadhilah Budiono enggan berkomentar secara detail. Dia hanya mengucapkan terima kasih atas saran dan kritikan yang diberikan legislatif. ”Saya juga mendapat sorotan gara-gara hiburan yang digelar pada Sabtu malam kemarin. Tapi sudah saya tegur semua panitianya,” tegasnya.

- Advertisement -

SAMPANG – DPRD Sampang menggelar rapat paripurna tentang Pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sampang 2016 dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama terhadap KUA-PPAS 2018, Senin (24/7). Dewan memberikan rapor merah terhadap kinerja eksekutif.

Penyebabnya, lantaran pemkab tidak bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kurang maksimal dalam mengelola APBD 2016. Apalagi laporan keuangan pemkab mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

”Kami beri rapor merah kepada kinerja eksekutif atas pengelolaan APBD 2016, terutama kepada OPD penghasil PAD. Ini berdasarkan laporan hasil audit BPK,” kata Anggota Banggar DPRD Sampang Rahmat Hidayat usai rapat paripurna.


Rahmat meminta bupati untuk memberikan punishment kepada OPD pengelola dana alokasi khusus (DAK) manakala tidak bisa menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan. ”Ini untuk menjaga pengelolaan keuangan yang baik dan efisien di tengah sulitnya Pemkab Sampang meningkatkan pendapatan,” ucapnya.

Baca Juga :  Cara Pemkab Sampang Tanggulangi Banjir

Menanggapi hal itu, Bupati Sampang Fadhilah Budiono enggan berkomentar secara detail. Dia hanya mengucapkan terima kasih atas saran dan kritikan yang diberikan legislatif. ”Saya juga mendapat sorotan gara-gara hiburan yang digelar pada Sabtu malam kemarin. Tapi sudah saya tegur semua panitianya,” tegasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/