alexametrics
20.3 C
Madura
Tuesday, June 28, 2022

789 Madrasah Belum Cairkan BOS

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Bantuan operasional sekolah (BOS) menjadi salah satu tumpuan pengembangan lembaga pendidikan. Namun, semua madrasah swasta di Sampang belum mencairkan dana tersebut.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kementerian Agama (Kemenag) Sampang Mawardi menyampaikan, jumlah madrasah di Kota Bahari 793 lembaga. Terdiri atas 4 madrasah negeri dan 789 swasta. Lembaga yang wajib mengajukan pencairan dana BOS madrasah swasta. Sementara lembaga negeri langsung masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). ”Kalau negeri kan sifatnya sudah seperti perkantoran. Jadi ada anggaran khusus,” katanya.

Madrasah swasta wajib mengajukan BOS ke pemerintah untuk pengembangan dan peningkatan pendidikan. Pengajuan BOS tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Madrasah mengajukan secara langsung kepada Kemenag RI melalui laman khusus yang sudah disediakan.

Sampai saat ini belum ada satu pun lembaga yang mencairkan dana tersebut. Batas waktu pengajuan pencairan akhir Maret ini. Kemungkinan baru bisa dicairkan pada pekan pertama April. ”Pencairannya, kita tetap menunggu perintah pusat,” terang Mawardi.

Baca Juga :  Dana BOS SMP Capai Rp 10,9 Miliar

Mawardi mendapatkan laporan update dari pemerintah pusat mengenai pengajuan pencairan. Belum semua pengajuan lembaga diterima oleh pemerintah pusat. Ada sebagian berkas yang dikembalikan untuk diperbaiki. Misalnya, salah memasukkan nominal dan membuat memorandum of understanding (MoU).

”Kalau laporan terakhir dari pusat melalui kanwil sekitar 95 persen yang sudah dinyatakan benar berkasnya,” tutur Mawardi.

Dana yang dikucurkan kepada tiap lembaga itu berbeda. Bergantung jumlah siswa masing-masing. Hitungannya, tiap siswa madrasah ibtidaiyah (MI) Rp 900 ribu setahun. Lalu Rp 1.100.000 setiap siswa madrasah tsanawiyah (MTs) setahun. Sementara untuk madrasah aliyah (MA) Rp 1.500.000 setiap siswa setahun. ”Pencairannya dibagi menjadi dua tahap. Setiap enam bulan sekali,” jelas Mawardi.

Dana BOS tersebut harus dipergunakan sepenuhnya untuk penunjang pendidikan. Misalnya, untuk honor guru, belanja buku, kegiatan semesteran, rehabilitasi gedung, perbaikan kantor, dan semacamnya. Tapi, paling besar itu diperuntukkan honor guru.

Baca Juga :  Para Juara Belum Tentu Wakili Jatim

Mawardi mengimbau lembaga segera menuntaskan pengajuan pencairan. Sebab, jika melewati batas yang ditentukan tidak bisa melakukan pencairan. ”Kalau ini terlambat, akan berpengaruh juga terhadap pembelajaran di masing-masing sekolah,” harapnya.

Kepala MAN Sampang Mukhlishotun mengatakan, pihaknya tidak mengajukan BOS karena anggaran madrasahnya melekat di DIPA. Pengajuannya tidak sama seperti madrasah swasta. Tetapi, mengajukan dalam satu kali perencanaan. ”Pencairannya nanti setiap bulan, karena kami kan negeri,” katanya.

Sementara Wakil Kepala MTs Miftahul Ulum Blu’uran Musfiro mengakui, mekanisme pengajuan BOS tahun ini memang ada perubahan. Dari manual menjadi online. Hal itulah terkadang yang menjadi hambatan. ”Tapi informasi terakhir, BOS di sekolah saya itu dua hari yang lalu sudah diajukan,” terang wakil kepala di Kecamatan Karang Penang, Sampang, itu. (iqb)

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Bantuan operasional sekolah (BOS) menjadi salah satu tumpuan pengembangan lembaga pendidikan. Namun, semua madrasah swasta di Sampang belum mencairkan dana tersebut.

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kementerian Agama (Kemenag) Sampang Mawardi menyampaikan, jumlah madrasah di Kota Bahari 793 lembaga. Terdiri atas 4 madrasah negeri dan 789 swasta. Lembaga yang wajib mengajukan pencairan dana BOS madrasah swasta. Sementara lembaga negeri langsung masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). ”Kalau negeri kan sifatnya sudah seperti perkantoran. Jadi ada anggaran khusus,” katanya.

Madrasah swasta wajib mengajukan BOS ke pemerintah untuk pengembangan dan peningkatan pendidikan. Pengajuan BOS tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Madrasah mengajukan secara langsung kepada Kemenag RI melalui laman khusus yang sudah disediakan.


Sampai saat ini belum ada satu pun lembaga yang mencairkan dana tersebut. Batas waktu pengajuan pencairan akhir Maret ini. Kemungkinan baru bisa dicairkan pada pekan pertama April. ”Pencairannya, kita tetap menunggu perintah pusat,” terang Mawardi.

Baca Juga :  Para Juara Belum Tentu Wakili Jatim

Mawardi mendapatkan laporan update dari pemerintah pusat mengenai pengajuan pencairan. Belum semua pengajuan lembaga diterima oleh pemerintah pusat. Ada sebagian berkas yang dikembalikan untuk diperbaiki. Misalnya, salah memasukkan nominal dan membuat memorandum of understanding (MoU).

”Kalau laporan terakhir dari pusat melalui kanwil sekitar 95 persen yang sudah dinyatakan benar berkasnya,” tutur Mawardi.

Dana yang dikucurkan kepada tiap lembaga itu berbeda. Bergantung jumlah siswa masing-masing. Hitungannya, tiap siswa madrasah ibtidaiyah (MI) Rp 900 ribu setahun. Lalu Rp 1.100.000 setiap siswa madrasah tsanawiyah (MTs) setahun. Sementara untuk madrasah aliyah (MA) Rp 1.500.000 setiap siswa setahun. ”Pencairannya dibagi menjadi dua tahap. Setiap enam bulan sekali,” jelas Mawardi.

Dana BOS tersebut harus dipergunakan sepenuhnya untuk penunjang pendidikan. Misalnya, untuk honor guru, belanja buku, kegiatan semesteran, rehabilitasi gedung, perbaikan kantor, dan semacamnya. Tapi, paling besar itu diperuntukkan honor guru.

Baca Juga :  Pertamina EP Belum Gabung Forum CSR

Mawardi mengimbau lembaga segera menuntaskan pengajuan pencairan. Sebab, jika melewati batas yang ditentukan tidak bisa melakukan pencairan. ”Kalau ini terlambat, akan berpengaruh juga terhadap pembelajaran di masing-masing sekolah,” harapnya.

Kepala MAN Sampang Mukhlishotun mengatakan, pihaknya tidak mengajukan BOS karena anggaran madrasahnya melekat di DIPA. Pengajuannya tidak sama seperti madrasah swasta. Tetapi, mengajukan dalam satu kali perencanaan. ”Pencairannya nanti setiap bulan, karena kami kan negeri,” katanya.

Sementara Wakil Kepala MTs Miftahul Ulum Blu’uran Musfiro mengakui, mekanisme pengajuan BOS tahun ini memang ada perubahan. Dari manual menjadi online. Hal itulah terkadang yang menjadi hambatan. ”Tapi informasi terakhir, BOS di sekolah saya itu dua hari yang lalu sudah diajukan,” terang wakil kepala di Kecamatan Karang Penang, Sampang, itu. (iqb)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Berharap Penumpang Kembali Ramai

Empat Partai Belum Cairkan Banpol

Menjawab Tantangan dengan Inovasi

Artikel Terbaru

/