alexametrics
21 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Honor Pengawas Pilkada Sampang Capai Rp 17,7 Miliar

SAMPANG – Honor pengawas ad hoc di 14 kecamatan dan 180 desa di Kota Bahari mencapai 50 persen dari total anggaran Pilkada Sampang 2018. Total anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun depan sebesar Rp 35.497.072.613. Honor yang dibayarkan untuk pengawas ad hoc di tingkat kecamatan dan desa mencapai Rp 17.748.536.306.

Komisioner KPU Sampang Miftahur Rozaq menjelaskan, rekrutmen pengawas ad hoc akan dilaksanakan 12 Oktober mendatang. Perekrutan mengacu pada UU 10/2016. KPU akan merekrut lima orang di setiap kecamatan. Dari penyelenggara desa akan diambil tiga orang.

Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan dan 180 desa. Kebutuhan pengawasan kecamatan 70 orang dan 540 orang dari desa. Anggaran Rp 17.748.536.306 itu dibayarkan untuk 610 orang setelah resmi direkrut.

Sejauh ini pihaknya masih menggunakan UU 10/2016 sambil menunggu petunjuk KPU pusat apabila ada regulasi baru. ”Untuk honor setiap pengawas ad hoc saya lupa angkanya. Kebetulan tidak pegang RAB Pilkada, tapi totalnya Rp 17 miliar,” ucap Rozaq, Rabu (23/8).

Baca Juga :  Hisbullah Dekat dengan Masyarakat, Sering Tahlil Bersama Warga

KPU Sampang sedang melakukan persiapan. Salah satunya sosialisasi mengenai aturan perundang-undangan dan rekrutmen penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan dan desa. ”Kita menunggu juknis dari KPU pusat tentang tata kerja pelaksanaan untuk penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa,” jelasnya.

Para pengawas itu harus tidak berafiliasi dengan partai politik (parpol). Apabila dari kalangan ASN, ada persetujuan dari atasan untuk diizinkan menjadi penyelenggara. Yang terikat dengan lembaga-lembaga lain harus mengundurkan diri karena penyelenggara ini harus bekerja penuh waktu.

Mengenai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah klir. Akan tetapi, proses register anggaran Pilkada Sampang 2018 ke KPU pusat. Lalu ditindaklanjuti ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan. Nanti akan ditindaklanjuti proses transfer anggaran dari Pemkab Sampang ke rekening yang telah ditunjuk KPU Sampang. ”Tahun 2017 akan cair Rp 5.250.000.000. Sisanya cair 2018. Total Rp 35.497.072.613,” kata Rozaq.

Baca Juga :  Pengendara Motor Terjatuh di Jalan Berlumpur

Pada pemilihan mendatang, pihaknya akan menggunakan kotak suara lama yang masih bisa dipakai. Kalau kotak suara dengan regulasi baru untuk kepentingan pemilu serentak legislatif dan pilpres 2019.

Idealnya, anggaran pilkada cair bulan depan. Dengan demikian, KPU bisa segera melaksanakan tahapan. Menurut dia, proses administrasi penting untuk bisa dilalui bersama. ”Setidaknya, awal bulan depan (September) sudah bisa melaksanakan beberapa kegiatan persiapan kepada masyarakat. Khususnya tentang regulasi,” terang Rozaq.

Tahapan pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati, baik dari jalur parpol maupun independen dimulai Januari 2018. Penyerahan dukungan perseorangan dimulai 25 November mendatang. Pendaftar perseorangan harus mengumpulkan kurang lebih 61 ribu KTP elektronik.

”Penyelenggaraan Pilkada Sampang 2018 akan dijadwalkan 27 Juni 2018 secara serentak. Sesuai dengan perencanaan, akan ada 1.415 TPS,” pungkasnya.

- Advertisement -

SAMPANG – Honor pengawas ad hoc di 14 kecamatan dan 180 desa di Kota Bahari mencapai 50 persen dari total anggaran Pilkada Sampang 2018. Total anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun depan sebesar Rp 35.497.072.613. Honor yang dibayarkan untuk pengawas ad hoc di tingkat kecamatan dan desa mencapai Rp 17.748.536.306.

Komisioner KPU Sampang Miftahur Rozaq menjelaskan, rekrutmen pengawas ad hoc akan dilaksanakan 12 Oktober mendatang. Perekrutan mengacu pada UU 10/2016. KPU akan merekrut lima orang di setiap kecamatan. Dari penyelenggara desa akan diambil tiga orang.

Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan dan 180 desa. Kebutuhan pengawasan kecamatan 70 orang dan 540 orang dari desa. Anggaran Rp 17.748.536.306 itu dibayarkan untuk 610 orang setelah resmi direkrut.


Sejauh ini pihaknya masih menggunakan UU 10/2016 sambil menunggu petunjuk KPU pusat apabila ada regulasi baru. ”Untuk honor setiap pengawas ad hoc saya lupa angkanya. Kebetulan tidak pegang RAB Pilkada, tapi totalnya Rp 17 miliar,” ucap Rozaq, Rabu (23/8).

Baca Juga :  H. Kur Sambut Bacawagub Jatim, Nilai Anas Pemimpin Brilian

KPU Sampang sedang melakukan persiapan. Salah satunya sosialisasi mengenai aturan perundang-undangan dan rekrutmen penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan dan desa. ”Kita menunggu juknis dari KPU pusat tentang tata kerja pelaksanaan untuk penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa,” jelasnya.

Para pengawas itu harus tidak berafiliasi dengan partai politik (parpol). Apabila dari kalangan ASN, ada persetujuan dari atasan untuk diizinkan menjadi penyelenggara. Yang terikat dengan lembaga-lembaga lain harus mengundurkan diri karena penyelenggara ini harus bekerja penuh waktu.

Mengenai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sudah klir. Akan tetapi, proses register anggaran Pilkada Sampang 2018 ke KPU pusat. Lalu ditindaklanjuti ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan. Nanti akan ditindaklanjuti proses transfer anggaran dari Pemkab Sampang ke rekening yang telah ditunjuk KPU Sampang. ”Tahun 2017 akan cair Rp 5.250.000.000. Sisanya cair 2018. Total Rp 35.497.072.613,” kata Rozaq.

Baca Juga :  Satpol PP Tertibkan Pengamen Cilik

Pada pemilihan mendatang, pihaknya akan menggunakan kotak suara lama yang masih bisa dipakai. Kalau kotak suara dengan regulasi baru untuk kepentingan pemilu serentak legislatif dan pilpres 2019.

Idealnya, anggaran pilkada cair bulan depan. Dengan demikian, KPU bisa segera melaksanakan tahapan. Menurut dia, proses administrasi penting untuk bisa dilalui bersama. ”Setidaknya, awal bulan depan (September) sudah bisa melaksanakan beberapa kegiatan persiapan kepada masyarakat. Khususnya tentang regulasi,” terang Rozaq.

Tahapan pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati, baik dari jalur parpol maupun independen dimulai Januari 2018. Penyerahan dukungan perseorangan dimulai 25 November mendatang. Pendaftar perseorangan harus mengumpulkan kurang lebih 61 ribu KTP elektronik.

”Penyelenggaraan Pilkada Sampang 2018 akan dijadwalkan 27 Juni 2018 secara serentak. Sesuai dengan perencanaan, akan ada 1.415 TPS,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/