alexametrics
21 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Aktivis Mahasiswa Demo DPRD, Ini Tuntutannya

SAMPANG – Sejumlah aktivis dan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Pemuda Sampang Mandiri (FPSM) melakukan aksi demonstrasi Jumat (23/2). Mereka menuntut agar DPRD Sampang membentuk panitia khusus (pansus) tentang lelang proyek yang diduga janggal.

Massa aksi memaksa sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pembentukan pansus. Demonstrans menilai, DPRD penting membentuk pansus. Salah satunya untuk mengungkap proses lelang proyek yang dianggap sangat cepat.

Hal itu menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak. Ditengarai lelang sepuluh paket pekerjaan dengan jumlah total anggaran Rp 34,5 miliar itu merupakan bagi-bagi proyek. Selain itu, demonstrans menilai perencanaan sepuluh paket proyek tidak jelas.

Mereka menuding lelang hanya formalitas. Pedemo menyebut, lelang proyek yang dibuka sejak 31 Januari–5 Februari 2018 janggal. ”Waktu yang sangat singkat cukup aneh. Terlebih perencanaan yang tidak jelas,” kata korlap aksi Puradi.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura, aktivis FPSM melakukan long march dari depan Pasar Srimangunan menuju kantor DPRD. Mereka berorasi dengan membawa berbagai poster berisi ujaran protes.

Setelah sampai di depan gedung wakil rakyat, demonstrans dihadang pagar betis polisi. Massa menginginkan anggota DPRD segera menemui mereka. Namun sejumlah wakil rakyat tidak segera keluar. Sontak terjadi aksi dorong saat demonstran berusaha masuk ke halaman kantor DPRD.

Baca Juga :  Janji Belejeti Renstra Tim Ekonomi Pemkab

Beberapa menit kemudian anggota DPRD Sampang menemui demonstran. Di antaranya, Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima dan sejumlah anggota komisi III. Ketua Komisi III DPRD Sampang Moh. Nasir juga menemui demonstrans.

Demonstran menyodorkan kertas format tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dibentuknya pansus. Namun anggota DPRD Sampang menolak. Para demonstran mendesak agar kertas berisi format tanda tangan itu ditandatangani oleh wakil rakyat.

”Kami tidak bisa serta merta menandatangani. Kami ada aturan dalam membentuk pansus. Kami terdiri dari tujuh fraksi. Perlu kajian untuk memutuskan membentuk pansus,” kata Fauzan Adima.

Demonstran setuju dengan usulan komisi III yaitu akan dilakukan pertemuan khusus. Pertemuan itu nanti mempertemukan eksekutif, legislatif, dan demonstran. Dengan begitu, diharapkan dugaan kejanggalan lelang proyek senilai Rp 34, 5 miliar menjadi jelas.

Salah satu kontraktor di Sampang, Tombak Abdullah, mengatakan, proses lelang yang dilakukan pihak pengadaan barang dan jasa Pemkab Sampang sudah sesuai aturan. Sebab, sudah didampingi tim pengawalan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D).

Baca Juga :  Pemkab-DPRD Sampang Sahkan Perda APBD 2018

Sebelum dilelang, panitia memaparkan terlebih dahulu ke TP4D. ”Saya malah jadi bingung di sisi mana kejanggalannya. Sebab sudah didampingi TP4D. Saya melihat lelangan tersebut sudah sesuai prosedur,” ucapnya.

Soal lelangan yang sangat cepat, menurut dia, dalam aturan terbaru memang harus cepat. Dengan catatan lelang sesuai aturan. Itu dilakukan untuk efisiensi waktu. ”Saya menilai tidak ada yang janggal. Sebab, tidak ada kecurangan. Semuanya transparan, bisa dilihat proses lelangannya,” jelasnya.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sampang R Chalilurrachman mengatakan, lelang proyek sudah sesuai aturan. Pihaknya memastikan proyek senilai Rp 34,5 miliar itu sudah memenuhi persyaratan lelang.

Dia menyampaikan, sebelum lelang, dinas terkait melakukan pembuktian dan verifikasi sehingga tidak mungkin tidak ada perencanaan. ”Lelang dilakukan secara terbuka. Tidak ada yang tertutup. Siapa pun bisa melihat dan ikut lelang,” tegasnya.

 

SAMPANG – Sejumlah aktivis dan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Pemuda Sampang Mandiri (FPSM) melakukan aksi demonstrasi Jumat (23/2). Mereka menuntut agar DPRD Sampang membentuk panitia khusus (pansus) tentang lelang proyek yang diduga janggal.

Massa aksi memaksa sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pembentukan pansus. Demonstrans menilai, DPRD penting membentuk pansus. Salah satunya untuk mengungkap proses lelang proyek yang dianggap sangat cepat.

Hal itu menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak. Ditengarai lelang sepuluh paket pekerjaan dengan jumlah total anggaran Rp 34,5 miliar itu merupakan bagi-bagi proyek. Selain itu, demonstrans menilai perencanaan sepuluh paket proyek tidak jelas.


Mereka menuding lelang hanya formalitas. Pedemo menyebut, lelang proyek yang dibuka sejak 31 Januari–5 Februari 2018 janggal. ”Waktu yang sangat singkat cukup aneh. Terlebih perencanaan yang tidak jelas,” kata korlap aksi Puradi.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura, aktivis FPSM melakukan long march dari depan Pasar Srimangunan menuju kantor DPRD. Mereka berorasi dengan membawa berbagai poster berisi ujaran protes.

Setelah sampai di depan gedung wakil rakyat, demonstrans dihadang pagar betis polisi. Massa menginginkan anggota DPRD segera menemui mereka. Namun sejumlah wakil rakyat tidak segera keluar. Sontak terjadi aksi dorong saat demonstran berusaha masuk ke halaman kantor DPRD.

Baca Juga :  Empat Tahun Tujuh Sekolah Ambruk

Beberapa menit kemudian anggota DPRD Sampang menemui demonstran. Di antaranya, Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima dan sejumlah anggota komisi III. Ketua Komisi III DPRD Sampang Moh. Nasir juga menemui demonstrans.

Demonstran menyodorkan kertas format tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dibentuknya pansus. Namun anggota DPRD Sampang menolak. Para demonstran mendesak agar kertas berisi format tanda tangan itu ditandatangani oleh wakil rakyat.

”Kami tidak bisa serta merta menandatangani. Kami ada aturan dalam membentuk pansus. Kami terdiri dari tujuh fraksi. Perlu kajian untuk memutuskan membentuk pansus,” kata Fauzan Adima.

Demonstran setuju dengan usulan komisi III yaitu akan dilakukan pertemuan khusus. Pertemuan itu nanti mempertemukan eksekutif, legislatif, dan demonstran. Dengan begitu, diharapkan dugaan kejanggalan lelang proyek senilai Rp 34, 5 miliar menjadi jelas.

Salah satu kontraktor di Sampang, Tombak Abdullah, mengatakan, proses lelang yang dilakukan pihak pengadaan barang dan jasa Pemkab Sampang sudah sesuai aturan. Sebab, sudah didampingi tim pengawalan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D).

Baca Juga :  3 Bulan, DKBPPPA Sampang Tangani 10 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Sebelum dilelang, panitia memaparkan terlebih dahulu ke TP4D. ”Saya malah jadi bingung di sisi mana kejanggalannya. Sebab sudah didampingi TP4D. Saya melihat lelangan tersebut sudah sesuai prosedur,” ucapnya.

Soal lelangan yang sangat cepat, menurut dia, dalam aturan terbaru memang harus cepat. Dengan catatan lelang sesuai aturan. Itu dilakukan untuk efisiensi waktu. ”Saya menilai tidak ada yang janggal. Sebab, tidak ada kecurangan. Semuanya transparan, bisa dilihat proses lelangannya,” jelasnya.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sampang R Chalilurrachman mengatakan, lelang proyek sudah sesuai aturan. Pihaknya memastikan proyek senilai Rp 34,5 miliar itu sudah memenuhi persyaratan lelang.

Dia menyampaikan, sebelum lelang, dinas terkait melakukan pembuktian dan verifikasi sehingga tidak mungkin tidak ada perencanaan. ”Lelang dilakukan secara terbuka. Tidak ada yang tertutup. Siapa pun bisa melihat dan ikut lelang,” tegasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/