alexametrics
21.1 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Penukaran Pohon dengan Buku Nikah Buram

SAMPANG – Rencana penukaran buku nikah dan akta kelahiran dengan pohon buram. Sebab, hingga saat ini, wacana yang digaungkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang itu belum ada tindak lanjut.

Plt Kepala DLH Sampang Faisol Ansori mengatakan, rencana penukaran buku nikah dan akta kelahiran dengan pohon sebatas ide. Pihaknya masih memikirkan realisasinya. Sebab, rencana tersebut melibatkan beberapa instansi pemerintah.

Selain badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah (bappelitbangda), pihaknya harus bekerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) dan Kemenag. ”Nanti kami masih akan pikirkan lebih lanjut. Termasuk perbupnya,” katanya kemarin (22/11).

Rencana tersebut bertujuan mengembangkan RTH di Kota Bahari. Dengan rencana itu, pihaknya memanfaatkan keterlibatan masyarakat. Program tersebut hanya berlaku kepada masyarakat yang baru menikah dan bayi baru lahir. Pengantin baru tidak akan mendapatkan buku nikah sebelum menyerahkan dua pohon. Begitu juga dengan bayi yang baru lahir. Akta kelahiran bisa diambil jika sudah menukar pohon.

Baca Juga :  Bupati Haji Idi Apresiasi Pergelaran Madura Awards di Kota Bahari

Kepala Kemenag Sampang Pardi mengaku, secara resmi belum ada koordinasi. Kendati begitu, pihaknya menilai rencana tersebut harus diatur dengan baik sehingga tujuan utamanya tercapai. Sebab, pihaknya tidak ingin hal itu membebani pasangan calon pengantin.

”Kalau kami menilai dari dua sisi. Kira-kira apa maslahah dan mafsadat-nya? Tapi kalau melihat misinya, cukup bagus. Sebab, di Sampang kekurangan air, salah satu faktornya karena penghijauan kurang,” ungkapnya. (bil)

SAMPANG – Rencana penukaran buku nikah dan akta kelahiran dengan pohon buram. Sebab, hingga saat ini, wacana yang digaungkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang itu belum ada tindak lanjut.

Plt Kepala DLH Sampang Faisol Ansori mengatakan, rencana penukaran buku nikah dan akta kelahiran dengan pohon sebatas ide. Pihaknya masih memikirkan realisasinya. Sebab, rencana tersebut melibatkan beberapa instansi pemerintah.

Selain badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah (bappelitbangda), pihaknya harus bekerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) dan Kemenag. ”Nanti kami masih akan pikirkan lebih lanjut. Termasuk perbupnya,” katanya kemarin (22/11).


Rencana tersebut bertujuan mengembangkan RTH di Kota Bahari. Dengan rencana itu, pihaknya memanfaatkan keterlibatan masyarakat. Program tersebut hanya berlaku kepada masyarakat yang baru menikah dan bayi baru lahir. Pengantin baru tidak akan mendapatkan buku nikah sebelum menyerahkan dua pohon. Begitu juga dengan bayi yang baru lahir. Akta kelahiran bisa diambil jika sudah menukar pohon.

Baca Juga :  Tujuh Bulan Hasilkan Satu Perda

Kepala Kemenag Sampang Pardi mengaku, secara resmi belum ada koordinasi. Kendati begitu, pihaknya menilai rencana tersebut harus diatur dengan baik sehingga tujuan utamanya tercapai. Sebab, pihaknya tidak ingin hal itu membebani pasangan calon pengantin.

”Kalau kami menilai dari dua sisi. Kira-kira apa maslahah dan mafsadat-nya? Tapi kalau melihat misinya, cukup bagus. Sebab, di Sampang kekurangan air, salah satu faktornya karena penghijauan kurang,” ungkapnya. (bil)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Rp 10,2 Miliar untuk Tiga Proyek

Dapat Perunggu setelah 11 Tahun

Jumlah Pendamping Tak Ideal

Artikel Terbaru

/