SAMPANG – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang mendapat sorotan DPRD. Itu menyusul terungkapnya dua kasus penyalahgunaan kos-kosan. Satpol PP mengungkap dua kali pasangan bukan muhrim berada di dalam kos berbeda.
Pertama, terjadi di kos-kosan Jalan Imam Ghazali pada 1 Oktober. Dua hari lalu, satpol PP kembali menggerebek pasangan bukan muhrim di rumah kos Jalan Pemuda. ”Dalam menjalankan tugas kurang profesional,” terang Sekretaris Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman kemarin (22/10).
Menurut dia, jika ada pelanggaran harus diberikan sanksi tegas supaya memberikan efek jera. Dengan begitu, pemilik kos lebih berhati-hati menerima tamu yang mau menggunakan jasa kos-kosan. ”Kalau sudah tertangkap basah memberikan peluang kepada pasangan bukan muhrim harus disanksi. Kalau perlu, periksa izinnya. Jika tidak ada harus ditutup,” tuturnya.
Kasi Pencegahan dan Operasi Satpol PP Sampang Syamsul Mutammam menyampaikan, penertiban sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dua kali sebulan. Bahkan, pihaknya mengklaim penertiban dilakukan lebih dari tiga kali. ”Terkadang ada laporan dari masyarakat, makanya terkadang penertiban dilakukan lebih dari yang ditetapkan dalam DPA. Sebab, jika laporan dari masyarakat tidak dieksekusi, kami yang disalahkan,” ujarnya.
Pihaknya tidak bisa langsung memberikan sanksi kepada pemilik kos. Jika terdapat kos-kosan yang melanggar akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada pemilik kos-kosan.
Penertiban kos-kosan mengacu pada Perda 7/2015 tentang Ketertiban Umum. Jika tidak memiliki izin atau izin kedaluwarsa, kos-kosan tersebut bisa ditutup. Selama ini, pihaknya belum melakukan penutupan pada kos-kosan yang melanggar. ”Kalau pemanggilan ke pemilik kos sering. Dalam minggu ini kami juga akan melakukan pemanggilan kepada pemilik kos yang ada di Jalan Pemuda,” tukasnya. (bil)
SAMPANG – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang mendapat sorotan DPRD. Itu menyusul terungkapnya dua kasus penyalahgunaan kos-kosan. Satpol PP mengungkap dua kali pasangan bukan muhrim berada di dalam kos berbeda.
Pertama, terjadi di kos-kosan Jalan Imam Ghazali pada 1 Oktober. Dua hari lalu, satpol PP kembali menggerebek pasangan bukan muhrim di rumah kos Jalan Pemuda. ”Dalam menjalankan tugas kurang profesional,” terang Sekretaris Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman kemarin (22/10).
Menurut dia, jika ada pelanggaran harus diberikan sanksi tegas supaya memberikan efek jera. Dengan begitu, pemilik kos lebih berhati-hati menerima tamu yang mau menggunakan jasa kos-kosan. ”Kalau sudah tertangkap basah memberikan peluang kepada pasangan bukan muhrim harus disanksi. Kalau perlu, periksa izinnya. Jika tidak ada harus ditutup,” tuturnya.
Kasi Pencegahan dan Operasi Satpol PP Sampang Syamsul Mutammam menyampaikan, penertiban sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dua kali sebulan. Bahkan, pihaknya mengklaim penertiban dilakukan lebih dari tiga kali. ”Terkadang ada laporan dari masyarakat, makanya terkadang penertiban dilakukan lebih dari yang ditetapkan dalam DPA. Sebab, jika laporan dari masyarakat tidak dieksekusi, kami yang disalahkan,” ujarnya.
Pihaknya tidak bisa langsung memberikan sanksi kepada pemilik kos. Jika terdapat kos-kosan yang melanggar akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada pemilik kos-kosan.
Penertiban kos-kosan mengacu pada Perda 7/2015 tentang Ketertiban Umum. Jika tidak memiliki izin atau izin kedaluwarsa, kos-kosan tersebut bisa ditutup. Selama ini, pihaknya belum melakukan penutupan pada kos-kosan yang melanggar. ”Kalau pemanggilan ke pemilik kos sering. Dalam minggu ini kami juga akan melakukan pemanggilan kepada pemilik kos yang ada di Jalan Pemuda,” tukasnya. (bil)
