PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pamekasan tahun ini juga mengelola program pokok-pokok pikiran (pokir) yang diusulkan oleh anggota dewan. Meski begitu, dinas PUPR menyatakan tidak tahu total anggaran yang dialokasikan untuk program pokir.
Kepala Dinas PUPR Pamekasan Cahya Wibawa mengaku tidak tahu nominal anggaran untuk program pokir. Pasalnya, secara spesifik kegiatan pokir tidak terpisah dengan kegiatan PUPR lainnya. Dia tidak bisa membedakan antara kegiatan pokir atau dengan program lainnya. ”Kita tidak melihat program itu dari siapa. Program yang masuk ke kita disatukan,” katanya.
Menurut dia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan yang mengetahui detail kegiatan pokir. Sebab, semua usulan kegiatan dari anggota dewan masuk ke bappeda. Agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain, kemudian dilakukan verifikasi. ”Usulan dan verifikasinya kan melalui bappeda. Kemudian, didistribusikan ke dinas,” ujarnya.
Dijelaskan, kegiatan pokir di institusinya sudah berjalan. Rata-rata berupa pembangunan plengsengan, saluran, serta kegiatan fisik lainnya. Karena anggarannya kecil, metode pemilihan penyedia barang dan jasa melalui pengadaan langsung (PL). ”Pokir itu hanya usulan. Misalnya kita punya kegiatan 100 item, kemudian ada tambahan kegiatan berupa pokir, maka kita jadikan satu,” ungkapnya.
Ditambahkan, anggaran pokir anggota DPRD Pamekasan tahun ini mencapai Rp 90 miliar. Anggaran yang dialokasikan pemkab tersebut naik Rp 40 miliar dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai Rp 50 juta. Setiap anggota DPRD Pamekasan mendapatkan jatah Rp 2 miliar untuk menampung usulan dari masyarakat melalui reses.
PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pamekasan tahun ini juga mengelola program pokok-pokok pikiran (pokir) yang diusulkan oleh anggota dewan. Meski begitu, dinas PUPR menyatakan tidak tahu total anggaran yang dialokasikan untuk program pokir.
Kepala Dinas PUPR Pamekasan Cahya Wibawa mengaku tidak tahu nominal anggaran untuk program pokir. Pasalnya, secara spesifik kegiatan pokir tidak terpisah dengan kegiatan PUPR lainnya. Dia tidak bisa membedakan antara kegiatan pokir atau dengan program lainnya. ”Kita tidak melihat program itu dari siapa. Program yang masuk ke kita disatukan,” katanya.
Menurut dia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan yang mengetahui detail kegiatan pokir. Sebab, semua usulan kegiatan dari anggota dewan masuk ke bappeda. Agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain, kemudian dilakukan verifikasi. ”Usulan dan verifikasinya kan melalui bappeda. Kemudian, didistribusikan ke dinas,” ujarnya.
Dijelaskan, kegiatan pokir di institusinya sudah berjalan. Rata-rata berupa pembangunan plengsengan, saluran, serta kegiatan fisik lainnya. Karena anggarannya kecil, metode pemilihan penyedia barang dan jasa melalui pengadaan langsung (PL). ”Pokir itu hanya usulan. Misalnya kita punya kegiatan 100 item, kemudian ada tambahan kegiatan berupa pokir, maka kita jadikan satu,” ungkapnya.
Ditambahkan, anggaran pokir anggota DPRD Pamekasan tahun ini mencapai Rp 90 miliar. Anggaran yang dialokasikan pemkab tersebut naik Rp 40 miliar dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai Rp 50 juta. Setiap anggota DPRD Pamekasan mendapatkan jatah Rp 2 miliar untuk menampung usulan dari masyarakat melalui reses.
