alexametrics
21.9 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Ke Mana Dana Sewa Lahan PPI Camplong?

SAMPANG – Uang kontrak penggunaan lahan pelabuhan pelelangan ikan (PPI) di Desa/Kecamatan Camplong, Sampang, dinilai janggal. Sebab, laporan dana sewa sekitar Rp 600 juta yang disetorkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sampang, sekarang dinas perikanan, tidak jelas.

Kontrak penggunaan lahan PPI merupakan kerja sama antara Santos dan PT Sarana Sampang Shorebase (PT SSS). Santos menyerahkan dana sewa kepada PT SSS. Selanjutnya, PT SSS menyetor dana Rp 600 juta kepada DKP. Sebab, DKP Sampang yang waktu dipimpin Sri Andoyo Sudono menjadi pengelola PPI.

Namun, dana Rp 600 juta yang disetor ke DKP dianggap tidak jelas laporannya. Bahkan dana tersebut ditengarai tidak masuk ke PAD Sampang. Dana Rp 600 juta diduga ngendon di DKP selama beberapa tahun. Hal itu diduga berlangsung sejak awal kontrak lahan PPI, yakni 2008–2017.

Baca Juga :  Ribuan Nelayan Belum Memiliki TDKPI

Direktur PT SSS Winarno membenarkan kontrak kerja sama penggunaan lahan PPI terjadi sejak 2008. Sebelum pengelolaan PPI dialihkan ke Pemrov Jatim, tutur dia, PT SSS menyetor dana sewa sekitar Rp 600 juta. ”Kami menyetor uang itu ke DKP karena waktu pengelolaan PPI masih di bawah naungan DKP,” katanya.

Dana tersebut ditransfer melalui rekening. Penyetoran dana Rp 600 juta berlangsung selama beberapa tahun. Yakni, sejak ada peraturan daerah (perda). Sementara sebelum ada perda, PT SSS menyetor tidak sampai Rp 600 juta ke DKP.

Winarno menambahkan, PT SSS sebagai BUMD menyumbang terhadap PAD Sampang. Hanya, PAD tersebut merupakan keuntungan secara keseluruhan. Sementara keuntungan sewa lahan PPI disetor ke DKP. ”Terakhir, kami setor dana sebelum pengelolaan PPI dialihkan ke pemprov 2017,” terangnya.

Baca Juga :  Jual Bibit dan Ikan Konsumsi

Data yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Madura, sewa lahan PPI 2009 hingga 2011 senilai Rp 100 Juta. Sewa lahan diperpanjang sejak 2011 hingga 2012 dengan nilai kontrak Rp 200 juta. Sewa diperpanjang kembali selama dua tahun dengan nilai kontrak Rp 437 juta.

Selanjutnya, sejak 2014 hingga 2015, nilai kontrak lahan PPI Rp 598 juta. Pada 2016 sampai 2017, dana sewa lahan PPI yang disetor ke DKP Sampang Rp 600 juta. Dana itulah yang diduga tidak jelas laporannya.

Jawa Pos Radar Madura berupaya meminta penjelasan kepada mantan Kepala DKP Sri Andoyo Sudono yang saat ini menjabat kepala Dinas PUPR Sampang. Namun, upaya itu tidak berhasil. Didatangi ke kantor dinas PUPR, Sri Andoyo Sudono tidak bisa ditemui. Nomor ponselnya pun tidak tersambung.

 

SAMPANG – Uang kontrak penggunaan lahan pelabuhan pelelangan ikan (PPI) di Desa/Kecamatan Camplong, Sampang, dinilai janggal. Sebab, laporan dana sewa sekitar Rp 600 juta yang disetorkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sampang, sekarang dinas perikanan, tidak jelas.

Kontrak penggunaan lahan PPI merupakan kerja sama antara Santos dan PT Sarana Sampang Shorebase (PT SSS). Santos menyerahkan dana sewa kepada PT SSS. Selanjutnya, PT SSS menyetor dana Rp 600 juta kepada DKP. Sebab, DKP Sampang yang waktu dipimpin Sri Andoyo Sudono menjadi pengelola PPI.

Namun, dana Rp 600 juta yang disetor ke DKP dianggap tidak jelas laporannya. Bahkan dana tersebut ditengarai tidak masuk ke PAD Sampang. Dana Rp 600 juta diduga ngendon di DKP selama beberapa tahun. Hal itu diduga berlangsung sejak awal kontrak lahan PPI, yakni 2008–2017.

Baca Juga :  Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Harus Berbadan Hukum

Direktur PT SSS Winarno membenarkan kontrak kerja sama penggunaan lahan PPI terjadi sejak 2008. Sebelum pengelolaan PPI dialihkan ke Pemrov Jatim, tutur dia, PT SSS menyetor dana sewa sekitar Rp 600 juta. ”Kami menyetor uang itu ke DKP karena waktu pengelolaan PPI masih di bawah naungan DKP,” katanya.

Dana tersebut ditransfer melalui rekening. Penyetoran dana Rp 600 juta berlangsung selama beberapa tahun. Yakni, sejak ada peraturan daerah (perda). Sementara sebelum ada perda, PT SSS menyetor tidak sampai Rp 600 juta ke DKP.

Winarno menambahkan, PT SSS sebagai BUMD menyumbang terhadap PAD Sampang. Hanya, PAD tersebut merupakan keuntungan secara keseluruhan. Sementara keuntungan sewa lahan PPI disetor ke DKP. ”Terakhir, kami setor dana sebelum pengelolaan PPI dialihkan ke pemprov 2017,” terangnya.

Baca Juga :  Operasional Tinggi, Target PAD Minim

Data yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Madura, sewa lahan PPI 2009 hingga 2011 senilai Rp 100 Juta. Sewa lahan diperpanjang sejak 2011 hingga 2012 dengan nilai kontrak Rp 200 juta. Sewa diperpanjang kembali selama dua tahun dengan nilai kontrak Rp 437 juta.

Selanjutnya, sejak 2014 hingga 2015, nilai kontrak lahan PPI Rp 598 juta. Pada 2016 sampai 2017, dana sewa lahan PPI yang disetor ke DKP Sampang Rp 600 juta. Dana itulah yang diduga tidak jelas laporannya.

Jawa Pos Radar Madura berupaya meminta penjelasan kepada mantan Kepala DKP Sri Andoyo Sudono yang saat ini menjabat kepala Dinas PUPR Sampang. Namun, upaya itu tidak berhasil. Didatangi ke kantor dinas PUPR, Sri Andoyo Sudono tidak bisa ditemui. Nomor ponselnya pun tidak tersambung.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/