SAMPANG – Di tengah besarnya dana yang mengalir ke desa, pemerintah desa (pemdes) dituntut merealisasikan dengan baik. Dana yang tidak sedikit itu tidak hanya untuk pembangunan fisik berupa jalan dan sejenisnya. Akan tetapi, peningkatan SDM juga perlu digenjot. Yakni, dengan pengadaan fasilitas perpustakaan desa (perpusdes).
Pengadaan perpusdes bisa dialokasikan melalui DD. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang menyebutkan, jatah DD tahun ini Rp 177 miliar. Dana tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya Rp 167 miliar.
Tiga desa dengan jatah DD tertinggi ialah Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang Rp 1.756.924.000; Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedundung Rp 1.629.421.000; dan Desa Lepelle, Kecamatan Robatal Rp 1.362.634.000.
Namun kenyataannya hingga saat ini, dari 180 desa dan enam keluarahan se-Sampang, baru Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung dan Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah yang memiliki bangunan perpusdes lengkap dengan buku. Desa/kelurahan yang lain hanya menyediakan buku dan belum memiliki gedung.
Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang Suhanto mengatakan, pengadaan fasilitas perpustakaan desa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemdes. Berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa Membangun, desa harus mengalokasikan beberapa persen DD yang didapat untuk pembangunan perpusdes atau taman baca masyarakat (TBM).
Dia mengaku aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Kades dan pendamping desa (PD) terkait pengadaan perpusdes atau TBM. Tujuannya, peningkatan indeks desa membangun. Pihaknya tidak menampik jika sebagian besar pemdes belum menyelenggarakan pembangunan perpusdes.
”Dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2016, perpusdes atau TBM sudah jelas. Tapi, masih banyak Kades yang belum tertarik membangun perpustakaan. Mereka lebih giat membangun infrastruktur daripada membangun peradaban masyarakat,” ucapnya.
Pihaknya akan segera menyusun peraturan bupati (perbup) tentang pengadaan perpusdes. Agar desa bisa mengalokasikan DD untuk membangun fasilitas tersebut. Juga akan menggandeng pegiat literasi untuk bersama-sama mewujudkan program indeks desa membangun.
”Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami yang harus diselesaikan. Kami harap kesadaran desa membangun perpusdes bisa meningkat. Jika belum bisa membangun gedung, minimal bisa menyediakan buku bacaan untuk masyarakat,” ujarnya.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Sampang Sudarmanto mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mendorong ketersediaan perpusdes di masing-masing desa. Sebab, hal itu merupakan kewenangan DPMD. Sementara instansinya hanya sebatas memberikan bantuan buku dan pembinaan terkait pengelolaan perpusdes.
Pihaknya sudah memberikan bantuan buku kepada sejumlah desa. Bantuan tersebut berasal dari Pemprov Jatim. Pada 2017 ada empat perpusdes yang mendapat bantuan pengadaan buku. Yakni, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal; Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang; Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung; dan Desa/Kecamatan Bantyuates.
Tahun ini bantuan buku diberikan kepada Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates; Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan; Desa Kanjar, Kecamatan Torjun; Desa Lar-Lar, Kecamatan Banyuates; dan Desa Kalang Prao, Kecamatan Jrengik. Pada 2019 mendatang ada 16 desa yang akan diajukan mendapatkan bantuan buku dari pemprov.
”Mayoritas desa yang mendapat bantuan buku belum memiliki gedung perpustakaan. Masing-masing desa mendapat 100 eksemplar buku. ”Kami akan terus membantu desa dalam mengelola perpusdes. Terutama jika lokasinya berdekatan dengan sekolah,” ujarnya.
Bagi desa yang sudah memiliki gedung perpustakaan, instansinya tidak bisa memberikan bantuan buku. Akan tetapi, desa bisa meminjam buku di perpustakaan sebagai tambahan koleksi. Dengan catatan, buku tidak dirusak atau dihilangkan dan dikembalikan lagi ke perpus.
Kades Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah Martuli mengungkapkan, fasilitas perpusdes dibangun untuk meningkatkan budaya membaca. Koleksi buku yang ada saat ini lebih dari 500 eksemplar. Terdiri dari berbagai macam keilmuan. Seperti buku mata pelajaran, dongeng anak, sejarah, pertanian, teknologi, nelayan, dan semacamnya.
”Perpustakaan ini sudah berjalan hampir tiga tahun. Selama ini warga cukup antusias membaca buku atau meminjam. Biasanya paling banyak sore dan malam hari. Terutama dari kalangan siswa atau pelajar,” terangnya.
Menurut dia, warga yang ingin meminjam buku untuk dibawa ke rumah hanya cukup dengan menuliskan nama dan nomor telepon di buku daftar peminjaman buku.
Warga yang akan meminjam buku untuk dibawa ke rumah diberi batas waktu. Maksimal dua pekan. Sementara jumlah buku yang dibawa maksimal tiga macam.
Martuli mengungkapkan, budaya membaca harus terus digalakkan. Dia menilai lunturnya budaya membaca akan mengakibatkan kehancuran suatu bangsa. Peningkatan budaya membaca harus dimulai dari desa.
”Saya hanya ingin warga bisa gemar dan cinta membaca. Dengan membaca kita akan bisa mengetahui banyak hal,” ujarnya.
Pihaknya berharap ada perhatian dari pemerintah mengenai keberadaan perpustakaan di desanya. Misalnya, memberikan bantuan buku dan fasilitas penunjang yang lain. ”Koleksi buku dan fasilitas yang memadai akan mendorong minat warga untuk membanca buku di perpustakaan,” ujarnya.
Di Bangkalan, tahun ini DD dan ADD untuk 173 desa cukup besar. DD sebesar Rp 270 miliar dan ADD Rp 108 miliar. Dana itu untuk pemerataan pembangunan di desa. Biasanya untuk pembangunan fisik, seperti peningkatan jalan desa dan lain-lain.
Namun demikian, ada juga pemerintah desa yang mengalokasikan untuk pembangunan perpustakaan desa. Hanya, di kabupaten paling barat Pulau Madura ini belum ada perpusdes. Alasannya, fokus terhadap pembangunan balai desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Mulyanto Dahlan mengutarakan, pemanfaatan DD dan ADD sejauh ini fokus ke infrastruktur desa. Untuk pembangunan SDM melalui pengadaan perpusdes bisa diprogramkan. Akan tetapi, tidak bisa tahun ini. ”Perpusdes bisa direalisasikan pada 2019,” katanya.
Dia tidak menampik perpusdes sangat penting. Namun karena sebagian besar desa di Bangkalan belum memiliki balai desa, pada 2017 DD dan ADD fokus ke pembangunan balai desa. ”Nanti kalau sudah ada balai desa bisa diprogramkan perpusdes,” ucapnya.
DPMD akan terus berkomunikasi dengan pemerintah desa untuk kemajuan desa. Salah satunya, meningkatkan SDM. Selain itu, DD dialokasikan untuk pembangunan desa. Pada 2018 ini, 30 persen DD untuk pembangunan infrastruktur padat karya.
